Full Day School, Antara Kebijakan Dan Implementasi

Opini  JUM'AT, 16 JUNI 2017 , 13:08:00 WIB

Full Day School, Antara Kebijakan Dan Implementasi

M. Ilham Gilang, Dosen FKIP Program Studi Sejarah UNTIRTA/Romy

Oleh: M. Ilham Gilang, M.Pd
Dosen FKIP Program Studi Sejarah UNTIRTA

Bulan Ramadhan memasuki 10 hari kedua, banyak amalan yang dapat diunduh sebagai pahala yang berlipat. Salah satu keutamaanya ialah tawaran mendapat ampunan dari Allah SWT. Selain sifat keruhaniana di atas, dalam ranah keduniawian serta berbangsa kita hadir beberapa kebijakan yang momennya bertepatan dengan sepuluh hari kedua ramadhan. Salah satunya ialah Kebijakan Hari Sekolah dari Kemendikbud RI. Dalam bahasa popular, kebijakan ini sering disebut Full Day School (FDS). Kebijakan ini muncul kepermukaan dengan hiruk pikuknya, terutama dari adanya penolakan dari beberapa kalangan. Penulis dalam posisi ingin menggambarkan bagaimana fakta-fakta di lapangan atas hadirnya kebijakan ini.

Dalam satu wawancara dengan salah satu TV Nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengatakan bahwa ada dua poin sebagai dasar dari keluarnya Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Pertama, ialah meluaskan beban kerja Guru agar mencapai 40 jam sebagai ketentuan dalam mendapatkan Sertifikasi. Kedua, ialah upaya dari implementasi Program Penguatan Karakter. Kebijakan ini menjadi polemic di beberapa kalangan, termasuk di dalamnya lantang disuarakan oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah atau yang sering disingkat Madin, dalam masyarakat kita banyak yang menyebut sebagai Sekolah Agama. Keluarnya kebijakan Mendikbud ini seakan-akan Sekolah Umum menutup mata adanya eksistensi Sekolah Agama.

Dalam catatan penulis yang dikutip dari tulisan Suwendi yang berjudul FDS dan 5 Hari Belajar di Sekolah, Ancaman bagi Pendidikan Islam” bahwa layanan Pendidikan Keagamaan Islam yang terkena dampak atas kebijakan ini ialah: (1) Pondok Pesantren: 13.904 lembaga, 3.201.582 Santri, dan 322.328 Ustad; (2) Madrasah Diniyah Takmiliyah: 76.566 lembaga, 6.000.062 Santri, dan 443.842 Ustad; (3) Pendidikan Alquran (TKA, TPA, TQA): 134.860 lembaga, 7.356.830 Santri, 620.256 Ustad. Total: 225.330 lembaga, 16.558.44 santri, dan 1.386.426 ustad.

Dari data tersebut tidak bisa dibantah muncul asumsi masih terdapat dikotomi antara Sekolah Umum dan Sekolah Agama yang berjalan masing-masing. Sehingga dianggap akan menghilangkan eksistensi Sekolah Agama yang telah lama hadir.

Kembali mengenai dua point mendasar hadirnya Kebijakan Hari Sekolah, yakni meluaskan Beban Kerja Guru dan Program Pendidikan Karakter, penulis memiliki beberapa argumen.

Pertama, Beban Kerja Guru dengan memanjangkan jam sekolah berarti menafikan bahwa tugas-tugas Guru lainnya, seperti merancang rencana pembelajaran, mengevaluasi proses pembelajaran, dan membimbing. Lebih bijak jika pekerjaan Guru tersebut dimasukkan dalam perhitungan beban kerja guru dengan tidak melibatkan murid dalam penerapan beban kerjanya.

Kedua, Program Pendidikan Karakter sesungguhnya tidak tunggal dilakukan dalam Sekolah formal saja. Ada ranah masayarakat dan keluarga yang menjadi dimensi untuk mengembangkan Pendidikan Karakter. Dalam implementasinya, Pendidikan Karakter menggunakan dua pendekatan yakni intervensi dan habituasi. Pada tahap intervensi, dikembangkan suasana interaksi pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan karakter dengan menerapkan kegiatan yang terstruktur dalam integrasi Mata Pelajaran.

Agar proses pembelajaran tersebut berhasil guna, peran pendidik sebagai sosok panutan sangat penting dan menentukan. Sementara itu, dalam habituasi diciptakan situasi dan kondisi serta penguatan yang memungkinkan peserta didik pada satuan pendidikannya, rumahnya, dan lingkungan masyarakatnya untuk membiasakan diri melalui pemberian contoh keteladanan, sehingga berperilaku sesuai nilai yang berlaku yang bermuara terinternalisasi karakter baik dalamdirisiswa-siswi. Penguatan iniharus dikembangkan secara sistemik, holistik, dan dinamis.

Sejurus kemudian, penulis melihat kebijakan ini kental nuansa kebijakan urban. Argumentasinya ialah bahwa dalam kebijakan ini ingin menyamakan jam kepulangan anak-anak sekolah dengan kepulangan orang tua yang bekerja sampai Pukul 16.00 (4 sore). Pola bekerja demikian, hanya masyarakat urban saja yang mengalaminya. Lain hal dengan masyarakat desa yang kerja misalnya sebagai petani di sawah atau guru sekolah yang jam pulang kerjanya kurang dari jam 4 sore. Mereka ini secara langsung dapat melakukan internalisasi nilai-nilai karakter dalam keseharian. Hadirnya kebijakan ini mau tidak mau hanya menjadi solusi pada masyarakat urban saja. Penulis kira Kemendikbud harus berupaya menghadirkan kebijakan yang berangkat dari Nawacita, kebijakan yang harus Indonesia-sentris!.
Wallohualam Bi Shawab.


Komentar Pembaca
Ulama Doakan Gatot Jadi Presiden

Ulama Doakan Gatot Jadi Presiden

KAMIS, 22 JUNI 2017 , 19:00:00

Besok Ahok Dijebloskan Penjara

Besok Ahok Dijebloskan Penjara

RABU, 21 JUNI 2017 , 21:00:00

Tim TNI AD Diganjar MURI

Tim TNI AD Diganjar MURI

SELASA, 20 JUNI 2017 , 21:00:00

Peresmian Jawarah di Istana Wapres

Peresmian Jawarah di Istana Wapres

JUM'AT, 28 APRIL 2017 , 18:24:00

Pembagian Piala Lomba Baca Puisi

Pembagian Piala Lomba Baca Puisi

JUM'AT, 12 MEI 2017 , 14:33:00

Agus Sandjadirdja Raih Penghargaan PCNO

Agus Sandjadirdja Raih Penghargaan PCNO

JUM'AT, 28 APRIL 2017 , 16:34:00