Kepala Dindikbud Tolak FDS Diterapkan di Pandeglang

Pendidikan  SELASA, 11 JULI 2017 , 14:38:00 WIB | LAPORAN: ROSIDARTA

Kepala Dindikbud Tolak FDS Diterapkan di Pandeglang

Salman Sunardi, Kepala Dindikbud Kabupaten Pandeglang/Daday

RMOL. Penerapan aturan Full Day School (FDS), yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan, nomor 23 tahun 2017, pada tahun ajaran baru ini. Rencananya akan kembali dikuatkan, oleh aturan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Presiden (Perpres). Meskipun sampai saat ini, Perpres FDS masih dalam tahap pematangan.

Namun demikian, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pandeglang, Salman Sunardi, menolak diberlakukanya program FDS di Kabupaten Pandeglang ini. Karena menurutnya, ada beberapa pertimbangan, mengapa Pandeglang belum bisa menerapkan aturan tersebut.

"Ada beberapa faktor yang menurut hemat saya, penerapan aturan FDS di Pandeglang belum bisa di terapkan. Seperti halnya perbekalan anak didik yang akan bertambah, sementara kemampuan ekonominya, belum mencukupi. Ditambah lagi pendidikan agama, melalui sekolah madrasah, yang otomatis tidak dapat diikuti oleh peserta didik, akibat sekolah secara full day," jelas Salman, Selasa (11/7/2017).

Dikatakannya juga, masyarakat Pandeglang yang memiliki kultur budaya agamis, diakuinya akan menjadi kendala dalam penerapan FDS tersebut, selain sosial ekonomi masyarakatnya, yang juga masih jauh dari kata sejahtera. Pasalnya, dengan penerapan FDS itu, akan terpangkasnya pendidikan agama, oleh pendidikan formal, yang notabebenya masih menjadi perdebatan di sebagian masyarakat Pandeglang.

"Sedangkan Bupati Pandeglang, telah mengeluarkan peraturan terkait Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), yang intinya, menekankan soal penambahan pendidikan agama pada siswa, agar bisa memberikan pendidikan secara moralitas dan spritual peserta didik, khususnya di Kabupaten Pandeglang ini," katanya.

Kendati FDS menjadi pertimbangan, namun Salman mengaku, jika sikap penolakan itu belum disampaikan secara resmi ke Kemendikbud, lantaran pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan sejumlah pihak, seperti ulama, praktisi pendidikan, dan akademisi untuk merumuskan penolakan tersebut.

"Kami belum mengirim sikap ke Kemendikbud, karena kami harus ada argumentasi logis secara akademis. Sementara ini, Pandeglang belum bisa mengimpelemtasikan beberapa keterkaitan kajian di lapangan soal FDS. Jadi kaitan masalah ini, kami perlu pertemuan dengan para tokoh, ulama, dan akademisi, maupun praktisi pendidikan," tutupnya.[dho]


Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Jokowi Hedonis dan Inkonsisten

Jokowi Hedonis dan Inkonsisten

SENIN, 06 NOVEMBER 2017 , 17:00:00