Pelatihan Paralegal Desa, Disoal Direktur LBH Tridharma

Hukum  KAMIS, 31 AGUSTUS 2017 , 14:35:00 WIB | LAPORAN: ROSIDARTA

Pelatihan Paralegal Desa, Disoal Direktur LBH Tridharma

Bambang Ferdiansyah, Direktur LBH Tridharma Indonesia, Pandeglang/Daday

RMOL. Mengacu pada Nota Kesepakatan antara Menteri Hukum dan HAM bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum, dalam rangka mewujudkan Desa Sadar Hukum dan akses pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin oleh Organisasi Bantuan Hukum yang Terakreditasi.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tridharma Indonesia, Bambang Ferdiansyah, yang berkedudukan di Kabupaten Pandeglang, menyikapi pelaksanaan pendidikan, atau pelatihan Paralegal bagi masyarakat di desa-desa, yang masuk pada salah satu program desa, serta teranggarkan dalam Dana Desa.

"Ini yang harus dipahami oleh para kepala desa, maupun perangkat desa, terkait pendidikan, maupun pelatihan Paralegal, bagi masyarakat desa, atau orang yg diutus dari setiap kampung di desa tersebut, untuk mengikuti pelatihan ini. Sehingga orang tersebut bisa menjadi 'Legal' dikampung tersebut, guna dijadikan kepercayaan desa untuk menangani persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat desa," jelas Bambang, Kamis (31/8/2017).

Direktur LBH Tridharma Indonesia ini pun menyayangkan, adanya campur tangan instansi pemerintah dalam pelaksanaan pelatihan dan pendidikan Paralegal di desa-desa tersebut, sehingga menimbulkan kesan pelatihan, maupun pendidikan yang telah teranggarkan dalam DD itu, seperti sebuah proyek pelatihan. Padahal menurut Bambang, jelas dalam aturan Nota Kesepakatan antara Menteri Hukum dan HAM bersama Mentri Desa, PDT dan Transmigrasi, pelatihan ini adalah kegiatan desa.

"Ini sudah diatur dalam Nota Kesepakatan Menkum HAM dan Mendes PDT, siapa yang menjadi penyelenggara dan siapa yang jadi peserta. Maka disitu sudah jelas, pelaksana kegiatan, adalah pemangku kebijakan beserta aparatur desa tersebut, bukan instansi pemerintah, atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). Ditambah lagi, pemateri dalam pelatihan itu pun, adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH), atau LBH yang telah terakreditasi," tambahnya.

Menurut Bambang Ferdiansyah, pada pelaksanaan pelatihan, atau pendidikan Paralegal yang telah dilaksanakan di sebagian desa di Kabupaten Pandeglang tersebut. Selama ini dianggap salah kaprah. Dimana pelaksananya adalah DPMPD dengan peserta pelatihan dari aparat desa dan masyarakat. Ditambah lagi, unsur pematerinya sendiri, diakuinya bukan dari OBH, tetapi malah dari pihak Kejaksaan, atau dari Bagian Hukum Pemda Pandeglang.

"Pelatihan Paralegal ini adalah hajat desa, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum bagi masyarakat, yang telah teranggarkan dalam Sistem Keuangan Desa (Siskudes). Jadi bukan hajat Pemda, atau hajatnya Kejaksaan, yang dalam pelaksanaanya, malah menunggu waktu pelaksanaan dari pemerintah, ini kan ga benar. Belum lagi ketentuan pemateri yang seharusnya dari unsur OBH, ini malah dari Kejaksaan, saya bingung gimana aturannya," tegas Direktur LBH ini.

Dijelaskan Bambang, bahwa Paralegal adalah orang yang peka terhadap persoalan hukum di suatu tempat, atau lingkungan dimana ia tinggal. Tujuannya, adalah menangani persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat, dan membantu pendampingan hukum bagi masyarakat miskin, serta sebagai sosok yang dipercaya desa, guna memberikan pemahaman hukum pada masyarakat, agar sadar hukum. [jem]



Komentar Pembaca
Siapa Berani Lawan Gatot?

Siapa Berani Lawan Gatot?

SELASA, 19 SEPTEMBER 2017 , 19:00:00

Menteri PUPR Bersihkan Danau Rawa Pening

Menteri PUPR Bersihkan Danau Rawa Pening

SABTU, 16 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

Buwas Jadi Cagub Jateng?

Buwas Jadi Cagub Jateng?

JUM'AT, 15 SEPTEMBER 2017 , 19:00:00