Hak Angket DPRD Pada Bupati Pandeglang Siap Diusulkan

Politik  KAMIS, 07 SEPTEMBER 2017 , 09:24:00 WIB | LAPORAN: ROSIDARTA

Hak Angket DPRD Pada Bupati Pandeglang Siap Diusulkan

Lukman Hakim, saat konfrensi Pers usai mengawal penandatanganan nota usulan Hak Angket DPRD/Daday

RMOL. Menguatnya desakan masyarakat terhadap para anggota DPRD, untuk segera menggunakan hak kontrolnya, terhadap sejumlah kebijakan Irna Narulita, selaku pucuk pimpinan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, terkait banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang diterapkan pada kebijakannya, hingga berdampak pada kepentingan orang banyak. Sepertinya pilihan "Hak Angket" menjadi solusinya.

Hal ini pun sempat di tegaskan Ketua DPC PPP, E. Supriadi, bahwa kondisi Pandeglang saat ini, baik dari Perspektif Politik, maupun Perspektif Pemerintahan, kedua-duanya dianggap sangat bertentangan dengan tata kelola pemerintah yang baik dan benar. Sehingga Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang ini, menganggap Hak Angket untuk menyikapi dan menyelidiki kejanggalan tersebut, merupakan solusi untu Pandeglang lebih baik.

"Saya, baik secara pribadi anggota DPRD, maupun secara kepartaian, mendukung sepenuhnya usulan Hak Angket ini. Karena memang desakan ini, saya anggap pilihan terbaik, meskipun ini muncul dari kawan-kawan aktivis, tetapi ini sudah menjadi tanggungjawab kami, sebagai representasi dari masyarakat dan kawan-kawan aktivis," tegas E. Supriadi, Rabu (6/9/2017) di Gedung DPRD Pandeglang.

Secara bersamasn, Muzizatul Gobang Pamungkas, aktivis angkatan tahun 2000-an, yang juga salah satu dari sekian aktivis Pandeglang yang mendorong anggota DPRD Pandeglang untuk menggunakan Hak Angket-nya, menegaskan. Bahwa mendukung, bukan berarti harus nurut, dan tidak pernah memberikan kritikan, maupun pengawasan. Menurutnya, bentuk dukungan itu harus juga mengingatkan, ketika adanya ketimpangan, yang berdampak pada kepentingan orang banyak.

"Tuntutan kita pada para anggota DPRD Pandeglang, untuk menggunakan Hak Angket pada Irna-Tanto, semata-mata hanya ingin mengingatkan, kalau saat ini tata kelola pemerintahan di Pandeglang sudah keluar dari jalur. Lebih dari 10 poin tuntutan kami, yang harus segera disikapi dan diselidiki oleh Pansus Angket nanti, agar masyarakat tau, siapa dan apa yang mengakibatkan Pandeglang seperti ini," ungkap Gobang, sambil menegaskan, terkait adanya peran bupati bayangan.

Sementara itu, dari hasil pantauan RMOLBanten, diketahui tuntutan para aktivis dari PMII, KNPI, Angkatan Muda Siliwangi (SMS) dan beberapa aktivis lainnya, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Pandeglang (AMPP) ini, satroni Gedung DPRD Pandeglang sekitar pukul 13.30 Wib, yang kemudian memasuki ruang Komisi II, beraudensi, diakhiri dengan meminta tandatangan dukungan usulan Hak Angket, pada sejumlah anggota Komisi II tersebut.

Usai terpenuhinya tuntutan mereka di Komisi II, para aktivis AMPP ini kemudian melanjutkan audensi dan tuntutan serupa pada sejumlah anggota dewan di Komisi IV. Sampai akhirnya, terkumpul sekitar 17 dukungan tandatangan usulan Hak Angket DPRD pada Bupati Pandeglang, dari berbagai Fraksi yang ada di DPRD Pandeglang. Dan dua Komisi lainnya, yakni Komisi I dan III, tidak satu pun anggotanya berada di tempat.

"Kita akan terus lanjutkan meminta dukungan tandatangan usulan Hak Angket ini pada para anggota DPRD Pandeglang. Sekaligus kita akan lihat, mana dewan yang merupakan representasi rakyat, dan mana dewan yang hanya wakil dari partai-nya. Karena kondisi Pandeglang saat ini, secara kasat mata juga kita semua sudah tahu kondisinya, tidak harus kami jabarkan lagi," tegas Oji Fachrurozi, aktivis AMS Pandeglang..[dho]



Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Jokowi Hedonis dan Inkonsisten

Jokowi Hedonis dan Inkonsisten

SENIN, 06 NOVEMBER 2017 , 17:00:00