Dewan Pandeglang Terus Dapat Dukungan Gunakan Hak Angket-nya

Politik  RABU, 13 SEPTEMBER 2017 , 10:02:00 WIB | LAPORAN: ROSIDARTA

Dewan Pandeglang Terus Dapat Dukungan Gunakan Hak Angket-nya

Spanduk dukungan dari ASPEKINDO dan AMS pada anggota Dewan Pandeglang untuk menggunakan Hak Angketnya/Daday

RMOL. Sejumlah elmen dan organisasi masyarakat (Ormas) di Kabupaten Pandeglang, sepertinya mulai menyatukan sikap, guna mendukung anggota DPRD Pandeglang, menggunakan hak kontrolnya, pada Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, karena menganggap terlalu banyak ketimpangan kebijakan, yang diterapkan Irna Narulita, pada jalanya roda Pemerintahan Pandeglang, sehingga berdampak carut marutnya pebangunan yang ada.

Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Cabang Pandeglang, H. Saefudin Efendi, mengatakan. Bahwa dirinya secara pribadi, maupun atas nama organisasi kontruksi di Pandeglang, sangat mendukung penggunaan Hak Angket DPRD pada Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, untuk dapat mengurai benang kusut yang ada di Pandeglang ini.

"Kami sangat mendukung yang dilakukan oleh  DPRD untuk menggunakan Hak Angket-nya pada Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, terutama terkait kebijakan-kebijakan yang kami anggap tidak jelas, serta carut marutnya dunia kontruksi, perencanaan, dan kebijakan pembangunan, yang kami anggap makin tidak jelas," tegas Saefudin, Rabu (13/9/2017).

Senada, Kordinator Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Kabupaten Pandeglang, Oji Fachrurozi, juga memberi dukungannya pada anggota dewan Pandeglang, untuk menggunakan Hak Angket-nya, pada Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, sebagai satu bentuk teguran, serta penyikapan dari berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Pandeglang ini.

"Selain mendorong digunakanya Hak Angket DPRD Pandeglang pada Irna-Tanto. Kami atas nama AMS juga mendukung sepenuhnya, dan akan terus mengawal jalannya proses pengusulan Hak Angket tersebut, sampai terbentunya Pansus Angket. Dan kami sebagai salah satu organ yang mendorong, bersama kawan-kawan aktivis dan masyarakat, saat ini pun terus mengkaji 12 poin tuntutan kami, terutama kajian hukum yang bertentangan dengan aturan pemerintahan," jelas Oji Fachrurozi.

Ke-12 poin tuntutan Hak Angket DPRD Pandeglang tersebut, diantaranya adalah :

1. Mutasi, Rotasi, dan Promosi jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah Pandeglang

2. Catatan atau amanat paripurna tentang rekomendasi pergantian Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pandeglang

3. Masalah Pembangunan Rumah Sakit Pratama Menes, terkait posisi yang berada pada Sepadan Sungai, Amdal, dan Izin Mendirikan Bangunan

4. Pembatalan Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati

5. Belum adanya pembebasan akses jalan masuk TPA Cigeulis

6. Surat Edaran (SE) Bupati tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan dan SE tentang pedoman penggunaan Dana Desa

7. Gagal dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur

8. Program lumbung jagung nasional yang tidak transparan

9. Anggaran Rumah Tangga Bupati

10. Realisasi anggaran dari dinas pendidikan dan kebudayaan masih minim

11. ULP yang bermasalah

12. Gagalnya pembangunan pasar induk bantuan pemerintah pusat. [dho]



Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Jokowi Hedonis dan Inkonsisten

Jokowi Hedonis dan Inkonsisten

SENIN, 06 NOVEMBER 2017 , 17:00:00