DPD KNPI Pandeglang: Rekrutmen Pendamping PKH Harus Profesional

Daerah  MINGGU, 08 OKTOBER 2017 , 16:31:00 WIB | LAPORAN: ROSIDARTA

DPD KNPI Pandeglang: Rekrutmen Pendamping PKH Harus Profesional

Abdul Rozak, Ketua DPD KNPI Kabupaten Pandeglang

RMOL. Program Keluarga Harapan (PKH), adalah sebuah program sosial, berupa pemberian bantuan uang tunai, pada sejumlah keluarga, yang masuk katagori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Hal ini pun berdasarkan persyaratan, serta ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tetap melaksanakan kewajibannya.

Program semacam ini pun, di dunia Internasional dikenal dengan, sebutan program Conditional Cash Transfers (CCT), atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Dimana sejumlah persyaratannya, berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (bagi anak usia sekolah), atau kehadiran di fasilitas kesehatan (bagi anak balita, maupun ibu hamil).

Menyikapi hal itu, Dewan Pimpinan Daerah Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Pandeglang, Abdul Rozak, mengatakan. Saat ini Kemensos RI sedang melaksanakan rekrutmen calon pendamping PKH, guna ditempat disejumlah wilayah di Indonesia, dan besar harapannya, dalam rekrutmen kali ini, pihak Kemensos bisa lebih transparan, profesional dan proposional, sehingga didapat Pendamping PKH, yang benar-benar kompeten di bidangnya.

"Kami atas nama DPD KNPI Kabupaten Pandeglang, sangat mendukung dan siap mengawal, program rekruitment Pendamping PKH ini. Karena rekrutmen ini, selain mensukseskan program, juga memberikan peluang bagi para pemuda, untuk mengabdikan dirinya dalam program yang sarat akan sosial ini, disamping menekan angka pengangguran yang ada di Indonesia," jelas Abdul Rozak, Minggu (8/40/2017).

Terlepas itu semua, Rozak pun menekankan, selain sebagai solusi mengatasi tingginya angka pengangguran, dirinya pun berharap dalam proses rekruitmen ini, bisa dilakukan secara transfaran dan propesional, sehingga bisa menjadi barometer bagi para calon pelamar, bahwa Pendaping PKH ini, selain bebas dari unsur PNS, TNI/POLRI, Partai Politik, maupun rangkap jabatan, harus juga memiliki sikap profesionalnya dalam melaksanakan kewajibannya kelak.

"Dalam aturan rekruitmen Pendamping PKH ini sudah sangat jelas, dan tertuang dalam Peraturan Kemensis RI No. 249/LJS.JS/BLTB/07/2014, tentang Kriteria Rangkap Pekerjaan Bagi Pegawai Kontrak Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka setiap Pendamping PKH tidak diperbolehkan rangkap pekerjaan, apalagi Pendamping PKH ini berasal dari salah satu partai politik, atau pengurus partai politik," tambah Rozak.

Ketua DPD KNPI Pandeglang Pandeglang ini pun, meminta Kordinator Kabupaten (Korkab), maupun Kordinator Wilayah (Korwil), agar melakukan evaluasi pada tenaga Pendamping PKH yang saat ini aktif, terutama terkait profesionalismenya dalam bekerja, karena terindikasi adanya beberapa tenaga pendamping, yang saat ini aktif sebagai pengurusan di Partai Politik. [MAN]



Komentar Pembaca
Sikumbang Jadi Koleksi Museum Dirgantara

Sikumbang Jadi Koleksi Museum Dirgantara

RABU, 18 OKTOBER 2017 , 21:00:00

Deddy Mizwar Kepingin Dipinang PDIP

Deddy Mizwar Kepingin Dipinang PDIP

SENIN, 16 OKTOBER 2017 , 15:00:00

Korban Penggusuran Ragukan Janji Anies-Sandi

Korban Penggusuran Ragukan Janji Anies-Sandi

JUM'AT, 13 OKTOBER 2017 , 21:00:00