Aktivis Aliansi PMPP, Tuding Ada Oknum Bermain Program Paralegal

Daerah  RABU, 11 OKTOBER 2017 , 19:38:00 WIB | LAPORAN: ROSIDARTA

Aktivis Aliansi PMPP, Tuding Ada Oknum Bermain Program Paralegal

Masa aliansi PMPP saat aksi di depan Kajari Pandeglang

RMOL. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Poros Mahasiswa dan Pemuda Pandeglang (Aliansi PMPP), Rabu (11/10/2017) satroni Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), serta Kejaksaan Negeri (Kajari) Pandeglang, guna menuntut kedua institusi tersebut, untuk menghentikan tindakan ekploitasi desa, terutama terkait program Paralegal.

Elfan Winata, salah seorang orator dalam aksi itu, meneriakan sejumlah tuntutan, selain meminta untuk segera melakukan evaluasi program Paralegal, karena terkesah hanya membodohi masyarakat, juga mendesak Jamwas Kejagung untuk menindak tegas oknum di Kajari Pandeglang yang melakukan ekploitasi Dana Desa dari Program Paralegal.

"Kami meminta Jamwas Kejagung untuk menindak oknum yang bermain, dan seakan melakukan ekploitasi Dana Desa, melalui program Parakegal. Dan selain itu pun, kami meminta proses para oknum di DPMPD Pandeglang, yang selama ini bermain dengan sejumlah program desa, terutama Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, yang kami anggap telah menyengsarakan desa," teriak Elfan dalam orasinya.

Senada, Sobana Ilham yang juga orator aksi, juga meneriakan terkait sejumlah kejanggalan dalam program Paralegal Desa tersebut. Menurutnya, ada dugaan oknum di DPMPD maupun oknum di Kajari Pandeglang, telah melakukan upaya penekanan pada 326 desa se-Kabupaten Pandeglang, dengan mengacu pada juklak/juknis program Paralegal.

"Kami menduga adanya penekanan dari kedua instansi tersebut pada desa, melalui program Paralegal. Dimana dari informasi yang kami dapat, dari 326 desa, sekitar 40 desa sudah melaksanakan pembinaan/pelatihan Paralegal, dengan menggunakan dana desa sebesar Rp. 2 juta/desa," teriak Sobana Ilham.

Sementara itu, Farid Kurniawan Plt Kasi Datun Kejaksaan Negeri Pandeglang, yang di temui di ruang tunggu Kajari, mengatakan, bahwa dalam hal ini, Kejaksaan adalah sebagai Pendamping Paralegal, dan Paralegalnya sendiri adalah masyatakat, atau perangkat desa yang di tunjuk oleh pihak desa. Dimana pihaknya pun menegaskan, dalam hal ini tidak ada yang namanya pungutan atau penekanan, karena memang itu sudah ada anggarannya dalam dana desa.

"Tidak ada itu pungutan, karena anggaran itu kan sudah sesuai pos-posnya. Dan pos-pos kegiatan itu sudah dianggarkan oleh masing-masing desa, yaitu pos pemberdayaan masyarakat dibidang hukum, melalui Paralegal, dan itu tidak benar kalau kita memungut, kita hanya sebagai pendamping, atau sebagai pemateri kegiatan Paralegal tersebut, yang mendapatkan honor penateri, itu saja," jelas Plt Kasi Datun ini singkat. [MAN]



Komentar Pembaca
Lawatan Rizal Ramli Di Maluku Utara

Lawatan Rizal Ramli Di Maluku Utara

SABTU, 02 DESEMBER 2017 , 17:00:00

Aneh! Rakyat Menjerit, Elektabilitas Melejit

Aneh! Rakyat Menjerit, Elektabilitas Melejit

JUM'AT, 01 DESEMBER 2017 , 15:00:00

Golkar Pastikan Novanto Siap Mundur

Golkar Pastikan Novanto Siap Mundur

KAMIS, 30 NOVEMBER 2017 , 17:00:00