LBH Anggap Penyerapan Anggaran Paralegal Tidak Sesuai Ketentuan

Daerah  KAMIS, 12 OKTOBER 2017 , 18:30:00 WIB | LAPORAN: ROSIDARTA

LBH Anggap Penyerapan Anggaran Paralegal Tidak Sesuai Ketentuan

Wakil Ketua LBH Jatramada Pandeglang, Ayi Erlangga

RMOL. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jatramada Kabupaten Pandeglang, mengaku anggaran kegiatan pelatihan Paralegal yang berada pada Dana Desa, tidak seharusnya dikelola atau diperuntukan bagi pihak Kejaksaan Negeri (Kejari), maupun pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang.

Menurut Ajat Sudrajat, selaku Ketua LBH Jatramada Kabupaten Pandeglang, bahwa dari beberapa informasi yang didapatnya tersebut, adanya isu pihak DPMPD Pandeglang, untuk mengarahkan 326 desa se-Kabupaten Pandeglang, agar anggaran Paralegal yang terdapat pada Dana Desa, diarahkan ke pihak Kejaksaan. Padahal seharusnya, DPMPD itu bekerjasama dengan LBH yang terakreditasi, sesuai juklak/juknisnya.

Sudah jelas di Undang-Undang bantuan hukum dan keputusan Mahkamah Konsitusi (MK), seharusnya DPMPD itu bekerjasama dengan LBH terakreditasi, bukan malah mengarahkan ke desa supaya merapat ke pihak Kejari. Maka dari itu arahan DPMPD itu jelas salah kaprah,” tegas pada awak media, Kamis (12/10/2017).

Ia juga meminta pada pihak Pemkab dan DPMPD Pandeglang, harus melakukan kajian ulang tentang pengesahan Paralegal dari pihak Kejari, serta anggaran Paralegalnya. Karena menurutnya, persoalannya anggaran ini dari pemerintah pusat, dan yang boleh menyerapnya itu hanya Organisasi Bantuan Hukum (OBH), maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi.

Kalau anggaran paralegal itu diserap diluar OBH maupun LBH, berarti Pemkab Pandeglang ini kacau, dan telah melanggar peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Senada, Wakil Ketua LBH Jatramada Pandeglang, Ayi Erlangga juga menambahkan, kehadiran Paralegal itu untuk menghilangkan, atau setidaknya untuk meminimalisir penyalahgunaan DD. Maka diperlukan keikutsertaan Paralegal, karena Paralegal adalah orang orang yang bisa mengoptimalisasi berbagai peluang, untuk mengatasi persoalan-persoalan hukum yang ada didesa.

Jelas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan legitimasi yuridis terhadap eksistensi paralegal sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum. Dengan demikian, para masyarakat desa dalam mengelola keuangan desa diberikan ruang untuk bekerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH)  yang ada di daerahnya masing-masing,” jelasnya.

Lebih jauh lagi ia menjelaskan, sifat kerjasama yang dimaksud yakni OBH memberikan penyuluhan, atau latihan-latihan hukum yang berorientasi pada penyaluran DD secara legal formal, sekalisgus merekrut Paralegal yang ada di desa tersebut, dan ditempatkan di desa itu.

Jadi bukan malah kerjasama dengan kejaksaan, tapi harus kerjasama dengan OBH atau LBH. Yang saat ini dilakukan DPMPD saya rasa tidak mendasar,” jelasnya.[MAN]



Komentar Pembaca
Sikumbang Jadi Koleksi Museum Dirgantara

Sikumbang Jadi Koleksi Museum Dirgantara

RABU, 18 OKTOBER 2017 , 21:00:00

Deddy Mizwar Kepingin Dipinang PDIP

Deddy Mizwar Kepingin Dipinang PDIP

SENIN, 16 OKTOBER 2017 , 15:00:00

Korban Penggusuran Ragukan Janji Anies-Sandi

Korban Penggusuran Ragukan Janji Anies-Sandi

JUM'AT, 13 OKTOBER 2017 , 21:00:00