Jangan Jadikan Aksi Massa Sebagai Gerakan Subjektif

Politik  KAMIS, 16 NOVEMBER 2017 , 16:59:00 WIB | LAPORAN: ROSIDARTA

Jangan Jadikan Aksi Massa Sebagai Gerakan Subjektif

Sobana Ilham, Sekertaris Gemasaba Pandeglang/Daday

RMOL. Aksi massa yang dilakukan sejumlah elmen mahasiswa dan aktivis Pandeglang, terkait persoalan rekruitmen anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Pandeglang, yang menuding Panwaslu Kabupaten telah bertindak tidak profesional. Rupanya mendapat tanggapan berbeda, dari aktivis Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) Pandeglang.

Menurut Sekertaris Gemasaba Pandeglang, Sobana Ilham. Bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan rekan-rekan sesama aktivis Pandeglang tersebut, adalah hak dan gerakan moral yang dilindungi Undang-undang, dalam upaya menyikapi setiap persoalan yang memang dianggap ada ketidak adilan, atau ketimpangan dari suatu kebijakan atau aturan yang berlaku. Namun bila gerakan itu kurang mendasar, maka akan menjadi cemoohan, serta menjadi sebuah pertanyaan, dari kemurnian gerakan tersebut.

"Saya secara pribadi sangat setuju, akan gerakan kawan-kawan yang menuntut ketidak profesionalan pihak Panwaslu tersebut, terkait rekruitmen Panwascam di Kabupaten Pandeglang ini. Namun disamping itu semua, saya lebih menyayangkan, gerakan yang seharusnya dilakukan atas dasar fakta dan kebenaran, akan menjadi bias, ketika bukti dari tuduhan yang kawan-kawan lakukan itu, tidak sesuai fakta yang ada dilapangan," jelas Sobana, Kamis (16/11/2017).

Aktivis Gemasaba yang akrab di sapa Aob ini, juga menjelaskan. Jika aksi yang dilakukan kawan-kawan sesama aktivis Pandeglang tersebut, hanya sekedar menyatakan pendapat, tanpa menghadirkan fakta. Tentu Panwaslu Kabupaten pun tidak mengetahui, dimana letak ketidakadilan, atau ketidak profesionalan mereka dalam rekruitmen Panwascam itu. Karena bila hanya sekedar asumsi, tentu bisa menjadi "Opini Liar" yang memperburuk citra Panwascam itu sendiri.

"Pada prinsipnya saya menghargai, langkah yang ditempuh kawan-kawan pengunjuk rasa, terutama dalam mempertanyakan ketidakadilan yg mereka asumsikan. Namun dibutuhkan fakta dalam asumsi tersebut, seperti halnya ditemukan fakta adanya anggota Panwascam yang double, maupun tripple job, maupun ditemukannya anggota Panwascam yang tercatat sebagai anggota Parpol di SIPOL KPU," tambahnya.

Menyikapi itu semua, Sekertaris Gemasaba Pandeglang ini berharap, jangan sampai tema gerakan yang diangkat bentuknya subjektif, atau hanya menitikberatkan atas ketidak sukaan pada sosok Ketua Komisioner Panwaslu Kabupaten semata. Ini yg perlu diperbaiki, sehingga aksi unjuk rasa dilakukan bukan karna ketidaksukaan terhadap personal, tapi aksi unjuk rasa yang dilakukan, karna berdasarkan fakta yg mampu dipertanggung jawabkan. [JEM]



Komentar Pembaca
Lawatan Rizal Ramli Di Maluku Utara

Lawatan Rizal Ramli Di Maluku Utara

SABTU, 02 DESEMBER 2017 , 17:00:00

Aneh! Rakyat Menjerit, Elektabilitas Melejit

Aneh! Rakyat Menjerit, Elektabilitas Melejit

JUM'AT, 01 DESEMBER 2017 , 15:00:00

Golkar Pastikan Novanto Siap Mundur

Golkar Pastikan Novanto Siap Mundur

KAMIS, 30 NOVEMBER 2017 , 17:00:00