PA Serang Dianggap Abaikan Syarat Formal, Kesultanan Banten Banding

Hukum  SENIN, 18 DESEMBER 2017 , 08:29:00 WIB | LAPORAN: RIAN NOPANDRA

PA Serang Dianggap Abaikan Syarat Formal, Kesultanan Banten Banding
RMOL. Kuasa hukum pewaris tahta Sultan Banten yang ke-XVIII, Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni, Muhtar Latif, mempertanyakan Pengadilan Agama (PA) Serang yang mengabulkan gugatan Dewan Pimpinan Agung Komunikasi dan Informasi Dzuriyat Kesultanan Banten (DPA FKIDB).

Menurutnya, PA Serang telah melakukan preseden buruk terhadap hukum di Indonesia, sebab menurutnya, PA Serang tidak memperhatikan syarat formal acara persidangan dengan menerima gugatan DPA FKIDB yang menurutnya bukan sebagai salah satu ahli waris kesultanan.

"Penggugat juga tidak punya legal standing, maka seharusnya ditolak karena mereka mengatasnamakan forum atau lembaga, bukan person, itu yang harus diluruskan," kata Muhtar kepada awak media, Sabtu (16/12/2017).

Ia menilai, keputusan PA Serang tentang penghapusan satu pasal di surat penetapan ahli waris kesultanan nomor 0316 itu rancu, sebab seharusnya, majelis hakim hanya memutuskan sesuai yang diminta oleh penggugat.

"Kami akan melakukan banding, karena ada hukum acara yang dilanggar oleh majelis, adalah ultra petita atau majelis hakim tidak boleh memutuskan melebihi apa yang diminta oleh penggugat. Penggugat meminta pembatalan 0316, kemaren majelis di satu sisi mengabulkan sebagian, di sisi lain putusan majelis menguatkan putusan terdahulu, agak sedikit rancu dan dua-duanya melanggar hukum acara," imbuhnya.

Sementara itu, ahli waris Kesultanan Banten, Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni mengaku, dirinya tidak terpengaruh dengan putusan Pengadilan Agama Serang tersebut, sebab ia masih berpegang pada trah bahwa secara hukum, dirinya adalah putra mahkota pewaris tahta Kesultanan Banten dari Sultan Syafiudin.

"Putusan pengadilan kemaren hanya sebatas merubah poin yang paling akhir, kalimat sebagai penerus kesultanan Banten dihapus, tidak masalah bagi kami, karena kami sebagai ahli waris, dan Pengadilan Agama tidak punya hak untuk menetapkan atau mengangkat seseorang jadi Sultan," kata Bambang.

Selain itu, ia juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Banten untuk bersama-sama membangun marwah leluhur Banten sebagai salah satu warisan Budaya Indonesia.

"Saya ingin mengajak semua pihak, mari bergabung bersama, selesaikan masalah ini untuk mengangkat marwah leluhur kesultanan Banten, Banten kalau begini terus, kapan majunya," pungkasnya, seraya menegaskan, pihaknya akan melakukan banding ke PA Serang pada Senin (18/12/2017).

Untuk diketahui, pada Rabu, (13/12/2017) Pengadilan Agama Serang mengeluarkan putusan dengan nomor 786/Pdt.G/2017/PA.SRG dengan menghapus salah satu poin yang paling akhir di surat penetapan ahli waris Kesultanan Banten, Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni dengan penetapan nomor 0316/PDT.P/PA.SRG tertanggal 22 September 2016.  [JEM]



Komentar Pembaca
Anies Pencitraan Pakai Becak

Anies Pencitraan Pakai Becak

RABU, 17 JANUARI 2018 , 19:00:00

50 Ribu Advokat Akan Boikot KPK

50 Ribu Advokat Akan Boikot KPK

SELASA, 16 JANUARI 2018 , 19:00:00

Beras Mahal, Rakyat Irit Makan

Beras Mahal, Rakyat Irit Makan

SENIN, 15 JANUARI 2018 , 17:00:00

Workshop Media Menyambut Pilkada

Workshop Media Menyambut Pilkada

KAMIS, 04 JANUARI 2018 , 11:53:00