Potensi Hukum, BPK Ingatkan Pemda Berhati-hati Cairkan THR

Ekbis  JUM'AT, 08 JUNI 2018 , 14:53:00 WIB | LAPORAN: TANGGUH SIPRIA RIANG

Potensi Hukum, BPK Ingatkan Pemda Berhati-hati Cairkan THR

Ilustrasi/Net

RMOLBanten. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mewanti-wanti kepala daerah untuk berhati-hati mencairkan kebijakan baru pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Kebijakan baru THR memang menim­bulkan polemik. Banyak daerah keberatan dengan kebijakan tersebut. Alasannya, selain tidak memiliki dana. Juga, tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis meminta Pemerintah Daerah (Pemda) berhati-hati di dalam mengucurkan THR. Menurutnya, jika tidak ada di dalam APBD, pengucuran THR bisa menjadi temuan.

"Pada prinsipnya, pengeluaran yang tidak masuk APBD, akan menjadi masalah ketika diperiksa BPK," kata Harry kepada seperti diberitakan Rakyat Merdeka, (Jumat, 8/6).

Harry menyarankan, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, Pemda yang tidak mengalokasikan dalam APBD, agar meminta persetujuan ter­lebih dahulu ke DPRD. Karena, pengesahan anggaran daerah itu ada di tangan legislatif.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Ke­menterian Keuangan (Kemen­keu) Boediarso Teguh Widodo meminta Pemda segera me­nyalurkan THR. Menurutnya, pemberian THR telah diatur da­lam Peraturan Mendagri nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018.

"Pedoman penyusunan APBD datur Permendagri nomor 33. Jadi kalau tidak disalurkan, malah jadi temuan BPK," kata Boediarso di kompleks parle­men, Jakarta, kemarin. [dzk]




Komentar Pembaca
SD Islam Raudhah Juarai Lomba Siap-siap Aku Bisa
Mudik Gratis

Mudik Gratis

MINGGU, 22 APRIL 2018 , 18:50:00

Jagain Yusril Di Pandeglang

Jagain Yusril Di Pandeglang

MINGGU, 06 MEI 2018 , 21:48:00