UMK Tak Sesuai, Pekerja Bandara Soetta Lapor Ke Menakertrans

Daerah  SELASA, 07 AGUSTUS 2018 , 16:34:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

UMK Tak Sesuai, Pekerja Bandara Soetta Lapor Ke Menakertrans

Istimewa

RMOLBanten. Paguyuban Pekerja Bandara Seluruh Indonesia (PAGJABSI) akan melaporkan pengusaha yang menaungi mereka, termasuk manajemen Angkasa Pura (AP) I dan II kepada Menakertrans.

Mereka menganggap perusahaan dan manajemen AP I dan II telah melalaikan keputusan Menakertrans terkait upah minimum kabupaten/kota (UMK). Demikian terungkap dalam konferensi pers usai acara deklarasi PAGJABSI di Gedung Olahraga (GOR) Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Selasa (7/8).

Menurut Ketua Umum PAGJABSI, Edi Lesamana, maksud dan tujuan deklarasi paguyuban adalah untuk membantu perbaikan kesejahteraan para pekerja Bandara, serta menjaga stabilitas dan kondusifitas anggota dalam beraktivitas.

"PAGJABSI lahir bukan untuk merusak dan membuat hubungan industrial yang mungkin selama ini terlihat baik, bahkan terasa nyaman, namun mereka tidak berani menyampaikan semua kesulitan mereka, karena mereka tidak ingin kehilangan pekerjaannya," katanya.

Ia menjelaskan, PAGJABSI lahir atas keinginan pekerja-pekerja di Bandara, harapan dimana mereka bisa menyampaikan keluhan, mendapat perlindungan dan sebagai memperjuangkan haknya sebagai warga negara untuk dapat hidup sejahtera sesuai UU Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Seluruh pekera Bandara ini tidak ada yang sesuai dalam hal penerimaan upah, termasuk di Bandara Soetta. Bandara Soetta ini menggunakan UMK Kabupaten Tangerang yakni Rp3,55 juta. Akan tetapi dalam perhitungan yang terinci, gaji tersebut sudah termasuk uang transportasi, uang makan, termasuk uang lembur," ujarnya.

Pekerja Bandara, lanjut Edi, pernah menyampaikan keluhannya kepada pihak pengusaha dan AP II, akan tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan yang berarti.

"Lagi-lagi pekerja Bandara ini dihadapkan dengan persoalan klasik, status kita ini adalah pegawai kontrak di bawah pengusaha hasil bidding terbuka (lelang). Ketika kami sampaikan keluhan ini kepada perusahaan yang membawa kita, mereka beralasan bahwa besaran kontrak yang diterima dari AP II kecil. Dan ketika kami adukan ke pihak AP II, mereka mengklaim itu bukan urusannya," ungkapnya.

Ditambah lagi, fasilitas kesehatan yang diterima pekerja Bandara sangat minin. BPJS Ketenagakerjaan yang harusnya disetor rutin setiap bulan, terkadang tidak dibayarkan oleh pengusaha.

"Sektor pekerjaan di Bandara memiliki perbedaan dari jenis pekerjaan umum lainnya. Pekerja-pekerja di Bandara harus memiliki kecakapan di bidangnya dan sudah tersertifikasi, faktor resiko tinggi, kesehatan yang prima yang harus dicek setiap enam bulan, wajib menggunakan seragam khusus perlindungan diri, seperti ear plug, safety shoes dan rompi. Harus mampu menjalankan pekerjaan disaat panas terik dan hujan sekalipun, mampu menganalisa perilaku perorangan ataupun sekelompok orang, mampu mengenali barang-barang yang berbahaya untuk pencegahan dini," paparnya.

Senada diungkapkan Sekjen PAGJABSI, Haryo. Menurut dia, selain resiko tinggi yang harus dihadapi oleh pekerja di Bandara, adalah persyaratan lain yang sangat rumit, bagi seseorang yang ingin bekerja.

"Sebegitu kompleksnya pekerjaan di Bandara dan sulitnya mendapat pekerjaan di Bandara dengan ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi, akan tetapi setelah mendapatkan pekerjaan di Bandara, sangat tidak sebanding dengan semua persyaratan dan pekerjaan di Bandara. Ini berbanding terbalik dengan perlakuan pengusaha dan pemerintah yang diterima pekerja Bandara. Contohnya Malaysia saja, setiap pekerja di Bandara mendapatkan living cost (kelebihan biaya hidup dari upah yang terima) sebesar 30 persen. Di kita malah tidak ada kepeduliannya," tambahnya.

Padahal kata dia, Bandara dan aktivitas di dalamnya akan lumpuh jika para pekerjanya melakukan aksi mogok kerja massal.

"Data yang kami terima dari seluruh pekerja Bandara di bawah AP I dan II hanya 1. 600 saja karyawan tetapnya, sedangkan yang berstatus kontrak seperti kami-kami ini ada 8.000 orang. Coba bayangkan jika kita ini kompak mogok. Apa yang akan terjadi, semuanya akan lumpuh. Sektor bisnis dan pariwisata akan terganggu," ujarnya.

Sementara itu anggota DPRD Banten, Komarudin yang hadir saat deklarasi berjanji akan membantu pekerja Bandara mendapatkan dan memperoleh hak-haknya sesuai dengan resiko yang diterimanya.
 
"Kehadiran saya di acara ini adalah untuk memberikan dukungan dan bantuan, agar seluruh teman-teman pekerja di Bandara dapat memperoleh kesejahteraan, sebagaimana mestinya. Saya melihat ini adalah bentuk jihad juga. Karena memperjuangkan hak-haknya itu sangat penting," kata wakil rakyat yang akrab disapa Komeng ini. [mor]
 

Komentar Pembaca
Hadi Tjahjanto - TNI dan Polri (Bag.2)

Hadi Tjahjanto - TNI dan Polri (Bag.2)

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 18:00:00

Indonesia Harus Belajar Dari Anjloknya Lira Turki

Indonesia Harus Belajar Dari Anjloknya Lira Turki

SELASA, 14 AGUSTUS 2018 , 19:00:00

Coret Bacaleg! Eks Terpidana Korupsi

Coret Bacaleg! Eks Terpidana Korupsi

KAMIS, 02 AGUSTUS 2018 , 15:00:00

Airlangga Bertemu SBY, Istana Khawatir?

Airlangga Bertemu SBY, Istana Khawatir?

RABU, 11 JULI 2018 , 21:26:00

Dua Artis Cantik Bawa Obor Asian Games

Dua Artis Cantik Bawa Obor Asian Games

KAMIS, 12 JULI 2018 , 00:16:00

Skuad Cendana

Skuad Cendana

SABTU, 16 JUNI 2018 , 13:42:00