Dua Tahun Didirikan, Lembaga Pencegahan Korupsi Di Banten Mandeg

Daerah  JUM'AT, 14 SEPTEMBER 2018 , 20:41:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Dua Tahun Didirikan, Lembaga Pencegahan Korupsi Di Banten Mandeg

Stop Korupsi/Net

RMOLBanten. Meski sudah dibentuk dua tahun lalu, Komite Advokasi Daerah Banten berjalan mandeg. Padahal lembaga tersebut berfungsi sebagai pencegahan suap dan korupsi dijajaran aparatur dan pengusaha.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Instansi Pada KPK, Sujanarko mengatakan, Komite Advokasi Daerah Banten belum juga menunjukan pergerakannya. Bahkan, Banten belum juga menyusun kerangka strukturnya.

Agak lambat, ini yang kita sampaikan ke gubernur. Karena Banten ini sebetulnya sudah kita dirikan (digagas, red) sejak Maret 2017, sampai hari ini belum terbentuk. Strukturnya juga belum ada,” katanya usai kegiatan pendampingan dan tindak lanjut Komite Advokasi Daerah di Pendopo  KP3B, Curug, Kota Serang, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan daerah lain, Banten tertinggal jauh dari provinsi lainnya.

Daerah lain itu sudah (terbentuk strukturnya). Di Surabaya itu sudah mulai banyak kegiatan, di Lampung juga banyak kegiatan,” paparnya.

Menurutnya, Komite Advokasi Daerah adalah wadah untuk mencegah praktek korupsi yang melibatkan aparatur pemerintahan dan pengusaha. Melalui lembaga itu juga, industri dituntut untuk memiliki sistem kepatuhan. Salah satu standarnya adalah mengharamkan pemberian gratifikasi.

Berdasarkan data yang dimiliki KPK, sudah ada 196 pengusaha di seluruh Indonesia yang ditangkap KPK. Adapun yang menjadi perhatiannya pada kasus suap, yang disalahkan selalu aparatur. Padahal, aparatur juga diiming-imingi oleh industri atau pengusaha.

Nanti kami beri insentif. Insentifnya (KPK) melakukan pendampingan terhadap industri supaya mereka bermain fair. Bantuan kemudahan berusaha, Komite Advokasi Daerah itu tujuan akhirnya membuat semua memudahkan dalam berusaha,” ungkapnya.

Dengan fungsi pentingnya, KPK memberi waktu kepada Banten untuk melakukan pembentukan Komite Advokasi Daerah selama dua pekan ke depan. Adapun instansi yang wajib masuk adalah dari unsur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kemudian ada unsur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) karena berkaitan dengan peraturan presiden (perpres) nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha.

Ketua KADIN Banten Mulyadi Jayabaya mengatakan, pihaknya senantiasa mengarahkan para anggotanya untuk menjauhi semua hal hal yang berbau praktek suap dan korupsi. Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan meningkatkan kompetensi anggotanya agar bisa memiliki daya saing.

Bagaimana antara regulator dan pengusaha tidak melakukan korupsi. Kalau aparaturya sudah baik, pengusahanya sudah baik, Insya Allah kita bakal maju,” tandasnya. [nhd]



Komentar Pembaca
Airlangga Berpeluang Digarap KPK

Airlangga Berpeluang Digarap KPK

RABU, 19 SEPTEMBER 2018 , 15:00:00

Perang Tagar Hanya Mainkan Emosi Rakyat

Perang Tagar Hanya Mainkan Emosi Rakyat

SELASA, 18 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Demokrat: Artikel Asia Sentinel Abal-abal

Demokrat: Artikel Asia Sentinel Abal-abal

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Cilegon Diganjar Penghargaan Kota Layak Anak

Cilegon Diganjar Penghargaan Kota Layak Anak

SELASA, 24 JULI 2018 , 10:23:00

WH Buka Seminar APPSI

WH Buka Seminar APPSI

KAMIS, 26 JULI 2018 , 13:50:00

Potong Sapi Qurban

Potong Sapi Qurban

RABU, 22 AGUSTUS 2018 , 09:51:00