Penuhi Tuntutan Honorer, Pemprov Tunda Pendaftaran CASN

Daerah  SELASA, 18 SEPTEMBER 2018 , 19:42:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Penuhi Tuntutan Honorer, Pemprov Tunda Pendaftaran CASN

Demo honorer/Rizki

RMOLBanten. Pemprov Banten mengajukan penundaaan pembukaan pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) atau calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang rencananya dibuka esok, Rabu (19/9).

Demikian terungkap dalam audiensi antara Forum Honorer Kategori 2 (K 2) Provinsi Banten dengan Pemprov Banten di Aula Setda Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (18/9).

Audiensi sendiri sebagai tindak lanjut dari aksi unjuk rasa ribuan honorer K 2 dari delapan kabupaten/kota se-Banten di depan gerbang utama KP3B pada hari yang sama. Unjuk rasa sendiri digelar sekitar pukul 09.00 WIB.

Mereka yang mayoritas sebagai tenaga pendidik ini membentangkan sejumlah spanduk ukuran besar maupun kecil. Isinya mereka meminta agar pemerintah daerah di Banten menolak formasi CASN untuk kategori umum.

Hasil audiensi diumumkan secara langsung oleh Penjabat (Pj) Sekda Banten Ino S Rawita di hadapan ribuan honorer K2 dengan menaiki mobil pengeras suara sekitar pukul 12.00 WIB.

"Kami akan keluarkan surat (penundaan pengumuman pendaftaran CASN) itu," ujar Ino.

Usai memberi penjelasan kepada honorer, Ino menuturkan, tuntutan para honorer yang paling utama adalah pembatalan pembukaan pendaftaran CASN pada hari ini. Pendaftaran baru bisa dibuka setelah adanya revisi peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi (PermenPAN-RB) nomor 36 dan 37 tahun 2018. 

"Itu harus diperjuangkan oleh semua pihak. Karena itu saya sepakat, mungkin nanti dengan Pak Gubernur untuk membuat surat itu. Apa yang disampaikan honorer memang harus diperjuangkan,” tuturnya.

Menurut Ino, langkah tersebut perlu dilakukan agar para honorer memiliki peluang untuk mengikuti seleksi CASN. Sebab, saat ini banyek dari mereka terbentur dengan aturan batasan usia pendaftaran CASN, maksimal 35 tahun.

Kenapa? Supaya nanti teman-teman (honorer) ini jangan tidak terakomodir mengenai (batasan) umur (mendaftar SCAN) dan sebagainya,” katanya.

Selain menerbitkan surat penundaan pendaftaran CASN, pemprov juga mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota di Banten mengikuti hal yang sama.

"Malam ini  sudah dikirim karena waktunya mungkin mepet. Ada pun yang lain-lainnya sesuai kewenangan kabupaten/kota untuk buat surat juga mengenai hal ini,” ungkapnya.

Senada disampaikan Asda III Banten Samsir. Dia memastikan akan menyampaikan aspirasi dari honorer.

"Mudah-mudahan surat selesai disampaikan sebelum peraturan yang mengatur terhadap CPNS diubah karena ada kesemptan untuk honorer mendaftar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin mengatakan, pada dasarnya sangat setuju agar keberadaan honorer dituntaskan. Akan tetapi hal itu terhalang oleh kewenangan terbatas yang dimiliki Pemprov Banten.

"Sangat setuju untuk segera dituntaskan karena bagi kami ini menjadi sesuatu yang menggantung. Kalau tidak ada penyelesaian artinya menjadi beban kita. Sayangnya kami memiliki kewenangan yang terbatas, ya sudah kita sama-sama dorong penyelesaian,” tuturnya.

Disamping penyelesaian honorer agar diangkat menjadi CASN, Komarudin mengaku, pemprov juga selalu memperjuangkan kesejahteraan honorer.

"Sekarang pemprov punya pergub (peraturan gubernur) di mana honorer di lingkungan pemprov ditanggung biaya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Soaial) Ketenagakerjaannya,” ujarnya.

Ditempat yang sama Ketua Forum Honorer K 2  Banten Karno mengaku, penolakan terhadap pembukaan pendaftaran CASN kategori umum adalah hal memang harus dilakukan. Sebab, honorer merasa tela dibohongi oleh pemerintah pusat.

Kita pernah ada rapat dengar pendapat dengan Menpan-RB, BKN, KASN (Komisi Aparatur Negara) pada 10 Oktober 2016. Bahwa pernah menyampaikan sebelum K2 selesai atau revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 diundangkan (selesai), tidak akan mengangkat (CASN kategori umum). Tapi sekarang ternyata ingkar,” paparnya.

Lebih lanjut diungkapkan Karno, keinginan untuk ikut seleksi pun telah dijegal dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2006 dengan adanya pembatasan usia maksimal 35 tahun.

Undang-undang ASN juga sama, pasal 131 a itu pokoknya harus tes, umurnya 35 tahun ke bawah dan sarjana. Dari total 12.500 honorer K2 di Banten hanya sebagian kecil yang bisa ikut tes karena usianya di bawah 35 tahun,” ungkapnya.

Karno mengaku heran mengapa, honorer begitu sulit untuk diangkat menjadi CASN. Padahal dari sisi loyalitas, dengan penghasilan minim para honorer mampu mengabdi hingga belasan tahun.

"Padahal kita mengabdi minimal lebih dari 15 tahun,” akunya.

Perwakilan honorer dari Kabupaten Tangerang Nurhanah sampai menangis saat menceritakan nasibnya sebagai honorer. Ia mengeluh honor yang awalnya Rp 1,5 juta dipotong setengahnya karena aturan baru.

Ada diskriminasi karena hak honorer diabaikan pemerintah. Anak saya sekolah enggak bisa bayar,” tuturnya sambil menyeka air matanya. [dhn]
   
 

Komentar Pembaca
Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 13:00:00

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

SELASA, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Ban Lion JT-610 Tiba Di Jakarta

Ban Lion JT-610 Tiba Di Jakarta

MINGGU, 04 NOVEMBER 2018 , 08:39:00

Bengkel Motor Kasih Sayang

Bengkel Motor Kasih Sayang

SABTU, 03 NOVEMBER 2018 , 17:16:00

Keluarga TB Chasan Deklarasi Dukung Jokowi

Keluarga TB Chasan Deklarasi Dukung Jokowi

SABTU, 03 NOVEMBER 2018 , 18:47:00

The ads will close in 10 Seconds