Bebani APBD, KPK Usulkan 4 Ribu Lebih Honorer Banten Dipecat

Pengurangan secara besar-besaran tersebut merupakan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)lansung kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) dalam rapat beberapa waktu lalu.
 
Alasan yang disampaikan KPK kepada WH, selain tak sesuai dengan reformasi birokrasi, honorer yang bekerja dinilai membebankan keuangan APBD Banten, yang nilainya tidak sedikit.
 
Gubernur Banten, WH pekan lalu, membenarkan adanya permintaan  KPK agar, jumlah tenaga honorer diluar Kategori Satu (K I) sebanyak 6 ribu orang dipangkas lebih 70 persennya, yakni 4.500 orang.

Berdasarkan catatan KPK, bahwa memang terdapat 6.000 pegawai kita yang non ASN dan KPK memerintahkan kepada kita untuk melakukan pemangkasan. Hanya membolehkan 1.500 orang,” katanya.