Polisi Bubarkan Deklarasi Kebangsaan Di Tangsel

Politik  MINGGU, 23 SEPTEMBER 2018 , 22:05:00 WIB | LAPORAN: AHMAD RIZKI SUHAEDI

Polisi Bubarkan Deklarasi Kebangsaan Di Tangsel

Deklarasi dibubarkan Polisi/Net

RMOLBanten. Deklarasi Kebangsaan #2019GantiPresiden yang digelar di komplek pertokoan Nusa Loka, Ciater, kecamatan Serpong, Tangsel, Minggu (23/9) dibubarkan aparat kepolisian.

Dalam kejadian itu, Polisi meminta yang orasi dari atas kendaraan terbuka untuk turun. Karena tak bergeming, petugas dari Polres Tangsel pun langsung merangsek dan terjadi dorong mendorong, Polisi kemudian menarik mik yang digunakan orator.

"Kegiatan ini mengganggu ketertiban lalulintas dan kenyamanan masyarakat. Terpaksa kami bubarkan," tegas Kapolres Tangsel Kombes Fredy Irawan.

Menurutnya, aksi ini sebelumnya berlokasi di Lapangan Kampung Jati, Buaran, Kecamatan Serpong. Tapi saat dimulai kemudian berpindah ke pertokoan di Nusa Loka BSD. Di lokasi ini, tidak diizinkan untuk melakukan unjuk rasa. Hingga aparat Kepolisisan pun bertindak tegas.

Sementara mobil komando kami amankan, kami panggil juga panitia yang bertanggung jawab kenapa melakukan aksi disini dan tidak sesuai dengan perjanjian beberapa hari sebelumnya," terangnya.

Sementara Tim Advokasi Pusat Deklarasi Kebangsaan Juju Purwantoro mengaku upayanya menggelar acara deklarasi di lapangan kampung Jati Buaran, dipersulit.

"Sebetulnya sejak seminggu lalu, panitia sudah memberitahu pihak keamanan (Polisi), prosesnya kepolisian mencegah kegiatan ini dengan memanggil 5 sampai 6 tokoh masyarakat RT/RW di sekitar kampung Jati, Buaran. Sehingga dilakukan pencabutan sepihak dengan menyatakan tidak mendukung, berbekal itu aparat selalu berusaha menggagalkan acara kami," katanya.

Dia mengaku sudah meminta pengamanan dan perlindungan Polisi. Bahkan, Polisi menyanggupi.

"Kenyataannya di lapangan, ada aparat yang memblok dengan pemasangan tenda, dan penempatan masa 200 orang tak dikenal. Tapi saat konsultasi dengan Kapolres langsung, kami dikatakan tidak ada pelanggaran hukum dan sebagainya. Hal seperti ini menjadi preseden buruk dalam kebebasan berdemokrasi," ujarnya.

Menurutnya, Deklarasi ini adalah gerakan massa yang dijamin oleh undang-undang terakait kebebasan dalam menyatakan pendapat di muka umum.

"Kita memberikan kesadaran kepada masyarakat, agar kepemimpinan nasional lebih baik. Masyarakat ingin dipimpin lebih baik oleh orang yang lebih baik, di segala bidang. Sekarang faktanya tidak lelbih baik. Sampai kebebasan kami menyatakan pendapat dibungkam," tandasnya. [dhn]

Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds