10 Ribu APK Diamankan, Parpol Dan Caleg Langgar Aturan

Politik  SELASA, 09 OKTOBER 2018 , 21:20:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

10 Ribu APK Diamankan, Parpol Dan Caleg Langgar Aturan

Spanduk Caleg/Net

RMOLBanten. Sebanyak 10.339 alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2019 di 8 kabupaten/kota di Banten dinyatakan melanggaran aturan. Sebagian besar pelanggaran terjadi karena para peserta pemilu maupun calon legislatif (caleg) memasang APK di jalur utama.

Anggota Bawaslu Banten Nuryati Solapari mengungkapkan, sejak masa kampanye dimulai 23 September pihaknya terus melakukan pengawasan. Hasilnya, 10 ribu lebih APK yang yang melanggar ketentuan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Banten.

Ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengawsan yang dilakukan Bawaslu Banten. Pertama menggelar rakornis (rapat koordinasi teknis), penyamaan persepsi pengawas pemilu degan Satpol PP. Kemudian kami juga telah mendata APK yang melanggar ketentuan,” katanya.

Ia menjelaskan, adapun rincian APK yang melanggar ketentuan terdiri atas di Kota Serang ada 225 APK yang melanggar dan belum ditertibkan, dan 174 APK telah ditertibkan. Kota Tangerang Selatan 3.214 APK belum ditertibkan dan 2.277 APK sudah ditertibkan.

Kota Cilegon 225 APK melanggar belum ditertibkan dan 738 APK sudah ditertibkan. Kabupaten Pandeglang 205 APK belum ditertibkan dan 835 APK sudah ditertibkan. Selanjutnya Kabupaten Lebak ada 78 APK yang belum ditertibkan dan belum ada APK yang sudah ditertibkan. Kabupaten Tangerang 1.363 APK belum ditertibkan dan 12 APK sudah ditertibkan.

Lalu di Kabupaten Serang ada 589 APK yang belum ditertibkan dan 14 APK sudah ditertibkan. Di Kota Tangerang ada 360 APK yang sudah ditertibkan dan tidak ada APK melanggar ketentuan yang belum ditertibkan,” ujar dia.

Disinggung soal apakah jenis pelanggaran tersebut didominasi karena pemasangan APK berada di jalur umum atau protokol, pihaknya membenarkannya. Benar,” imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan Nuryati, dengan masih adanya APK yang melanggar ketentuan dan belum ditertibkan, Bawaslu telah merencanakan untuk melakukan penertiban. Penegakan aturan itu akan dilakukan hingga tidak ada lagi APK yang tak sesuai ketentuan.

Sudah ada jadwalnya. Hari ini (kemarin-red) kami melakukan penertiban di Kota Tangerang,” ungkapnya.

Anggota KPU Banten Eka Satyalaksmana mengaku, peserta Pemilu sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019 sudah bisa melakukan kegiatan kampanye. Salah satunya dengan memasang APK. Akan tetapi, pemasangan harus mengindahkan aturan.

Sesuai aturan, parpol dan caleg hanya bisa membuat baligho maksimal lima buah untuk masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan untuk umbul-umbul parpol dan caleg hanya diperbolehkan membuatnya maksimal 10 buah untuk setiap daerah. Sementara untuk calon DPD RI sebanyak lima dan pasangan calon presiden sebanyak 16 baliho dengan ukuran paling besar 4 x 7 meter.

"Jadi untuk baligho jumlahnya maksimal 40 buah untuk se-Banten. Umbul-umbul maksimal berjumlah 80 buah. Kalau ada caleg yang tetap ingin membuat APK baik baligho dan umbul-umbul secara sendiri diperkenankan, tapi itu akan mengurangi jatah parpolnya dan itu harus dilaporkan kepada partai pengusungnya," katanya.

Terkait dengan lokasi pemasangan APK, Eka menjelaskan bahwa hal tersebut sudah ditetapkan melalui SK  KPU Provinsi Banten nomor 066/Hk.03-1-Kpt/36/Prov/IX/TAHUN 2018. Secara umum, APK dilarang dipasang di tempat tertentu seperti tempat ibadah, jalur protokol, tempat publik, pasar dan fasilitas pendidikan. SK juga secara rinci memberikan keterangan ruas jalan mana saja yang masuk dalam jalur protokol.


Desain APK silahkan dibuat yang semenarik mungkin, isinya silahkan yang penting komponennya ada. Kalau mencantumkan sosok tokoh,caleg kalau dianggap sebagai tokoh boleh dipasang namun tidak boleh mencantumkan sebagai caleg, kecuali di APK tambahan (tersendiri-red). Pejabat negara atau pejabat daerah boleh dipasang namun harus cuti,” pungkasnya. [dhn]



Komentar Pembaca
Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Surya Paloh Tidak Menegakkan UU Pers

Surya Paloh Tidak Menegakkan UU Pers

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Menpora Penasaran Siapa Pelapor Dahnil

Menpora Penasaran Siapa Pelapor Dahnil

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Ban Lion JT-610 Tiba Di Jakarta

Ban Lion JT-610 Tiba Di Jakarta

MINGGU, 04 NOVEMBER 2018 , 08:39:00

Bengkel Motor Kasih Sayang

Bengkel Motor Kasih Sayang

SABTU, 03 NOVEMBER 2018 , 17:16:00

Keluarga TB Chasan Deklarasi Dukung Jokowi

Keluarga TB Chasan Deklarasi Dukung Jokowi

SABTU, 03 NOVEMBER 2018 , 18:47:00

The ads will close in 10 Seconds