Tidak Mendidik, MAKI Minta Jokowi Cabut Aturan Imbalan 200 Juta

Hukum  KAMIS, 11 OKTOBER 2018 , 11:12:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Tidak Mendidik, MAKI Minta Jokowi Cabut Aturan Imbalan 200 Juta

Bonyamin Saiman/Net

RMOLBanten. Kebijakan pemerintah akan memberikan imbalan kepada masyarakat yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menuai kritikan. Kebijakan tersebut dinilai tidak mendidik.

Hal itu disampaikan Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (LSM MAKI), Bonyamin Saiman dalam rilis yang diterima Kantor Berita RMOL, Kamis, (11/10). Bonyamin menolak Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2018 tentang imbalan uang Rp 200 juta bagi masyarakat yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

"Jadi MAKI menolak dana imbalan pelaporan korupsi yang tertuang dalam PP No. 43 tahun 2018. Itu harus dicabut,” tutur Boyamin.

Menurutnya, pemberian imbalan tersebut dapat menurunkan daya juang relawan antikorupsi.

Dia menegaskan, aktivis anti korupsi bersifat volunter (relawan) yang secara ikhlas membantu aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi. Selain itu, lanjutnya, imbalan itu akan memberikan peluang terhadap oknum aktivis menjadi pemeras (blackmail) karena adanya rangsangan imbalan seperti diangkat dalam cerita film Cow Boy.


Komentar Pembaca
Rumah DP 0 Rupiah Resmi Diluncurkan

Rumah DP 0 Rupiah Resmi Diluncurkan

JUM'AT, 12 OKTOBER 2018 , 17:00:00

BBM Batal Naik Terasa Janggal

BBM Batal Naik Terasa Janggal

KAMIS, 11 OKTOBER 2018 , 19:00:00

Bantuan Asing Bukan Buat Kampanye

Bantuan Asing Bukan Buat Kampanye

RABU, 10 OKTOBER 2018 , 17:00:00

Abuya Muhtadi Bersama Gubernur Banten

Abuya Muhtadi Bersama Gubernur Banten

MINGGU, 26 AGUSTUS 2018 , 00:57:00

Potong Sapi Qurban

Potong Sapi Qurban

RABU, 22 AGUSTUS 2018 , 09:51:00

Jempol Rakernas ADPSI

Jempol Rakernas ADPSI

JUM'AT, 12 OKTOBER 2018 , 13:35:00

The ads will close in 10 Seconds