KONFLIK AGRARIA

Tiga Masyarakat Pulau Sangiang Jalani Sidang Di PN Serang

Hukum  SELASA, 06 NOVEMBER 2018 , 19:33:00 WIB | LAPORAN: RIZKI AKBAR GUSTAMAN

Tiga Masyarakat Pulau Sangiang Jalani Sidang Di PN Serang

Foto/Rizki

RMOLBanten. Konflik agraria yang menimpa masyarakat Pulau Sangiang Kabupaten Serang dengan perusahaan PT Pondok Kalimaya Putih (PKP) sudah berlangsung lama sejak tahun 1990, dan tak pernah kunjung usai.

Persoalan itu, kini telah memasuki babak baru. Diduga telah melakukan penyerobotan lahan atau menyewakan tanah yang bukan haknya, tiga orang masyarakat Sangiang yakni Mardata, Masrijan, dan Lukman menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Serang.

Tim Kuasa Hukum Masyarakat Sangiang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH)  Rakyat Banten, Arfan Hamdani mengatakan, sidang ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pasal 385 angka 4 KUHP, atau pasal 167 KUHP terkait penyerobotan lahan yaitu menyewakan tanah yang bukan haknya.

"Konflik di Pulau sangiang ini sudah terjadi di tahun 90-an. Terkait dengan kepemilikan lahan disana, antara perusahaan dengan masyarakat. Ini yg tidak kunjung selesai. Sampai dengan posisi saat ini, warga dilaporkan pidana," jelas Arfan, Selasa (6/11).

Arfan menjelaskan, sebelum proses ini berjalan, pihaknya telah melakukan beberapa upaya-upaya yang ditempuh. Termasuk pertemuan di Kantor Bupati.

Pada saat itu, dijelaskan Arfan, Panji Tirtayasa selaku Wakil Bupati, mengundang semua pihak yang bersangkutan. Mulai dari warga, pihak pemerintah, termasuk dari PT Pondok Kalimaya Putih (PKP).

Namun disayangkan, pihak PT PKP yang bergerak di bidang pariwisata yaitu resort tidak menghadiri udangan tersebut.

"Sebenarnya kami dari penasehat hukum, menyayangkan atas langkah yang ditepuh oleh pihak penggugat. Pasalanya, jika berkaitan dengan konflik agraria. Saya rasa jalan pidana ini bukan penyelesaian," katanya.

"Selain itu, yang menjadi pertanyaan kita adalab, mengapa pihak PT PKP tidak hadir meskipun yang memanggil itu dari pihak pemerintah," katanya menambhakan.

Arfan membeberkan, minggu depan di hari selasa, pihaknya akan mengajukan keberatan atas penuntutan jaksa penuntut umum, terkait tuduhan yang dilayangkan oleh pihak kejaksaan dalam persidangan ini.

"Sampai hari ini, pihaknya masih menindak lanjuti proses tersebut. Karena sebenarnya warga tinggal disana bukan sehari dua hari. Bahkan ada yang sudah 4-6 generasi menetap disana, dan mereka sendiri memegang dokumen juga," ucapnya.

Sementara Sofiyan Saori, Ketua DKM Pulau Sangiang mengatakan, mengingat permasalahan tersebut telah terjadi sejak tahun 90-an. Ia berharap agar pihak pengadilan dapat terbuka pintu hatinya, serius, dan ingin menyelesaikan permasalahan di Pulau Sangiang.

"Karena permasalahan di Pulau Sangiang ini sudah dari tahun 90, semoga saja pihak pengadilan terbuka pintu hatinya, serius, dan ingin menyelesaikan permasalahan di pulau sangiang," ujarnya.

"Masyarakat lanjutnya, selalu taat kepada hukum, masyarakat sering diundang mediasi pun selelu hadir. Berilah kami masyarakat keadilan," katanya mengakhiri.[dhn]

Komentar Pembaca
Airin Audensi Dengan Kapolri

Airin Audensi Dengan Kapolri

SELASA, 17 DESEMBER 2019 , 14:10:00

Wapres Di Wisuda UIN Banten

Wapres Di Wisuda UIN Banten

SENIN, 16 DESEMBER 2019 , 01:38:00

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

Penghargaan Istimewa KPK Buat WH

SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 03:17:00

The ads will close in 10 Seconds