Terjebak Perijinan, JK: Layanan Birokrasi Panjang Dan Rumit

Ekbis  KAMIS, 08 NOVEMBER 2018 , 11:55:00 WIB | LAPORAN: HARIAN RAKYAT MERDEKA

Terjebak Perijinan, JK: Layanan Birokrasi Panjang Dan Rumit

Jusuf Kalla/Net

RMOLBanten. Lamanya proses perizinan disebabkan kinerja birokrasi di Indonesia masih terje­bak prosedur yang panjang. Selain itu, sistem birokrasi belum mendukung.

Demikian disampaikan Wapres Jusuf Kalla (JK) di sela pembu­kaan The International Public Services (IPS) Forum 2018 di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, kemarin.
Padahal dalam rangka mempercepat proses perijinan pemerintah sudah me­mangkas banyak regulasi dan melakukan peningkatan layanan.

Hanya saja, hasilnya ternyata be­lum seperti yang diharap­kan. Banyak pelaku usaha masih mengeluhkan lamanya mengurus perizinan.
"Banyak eselonisasi di dalam birokrasi. Itu juga menjadi salah satu faktor yang sering memperumit dan memperlambat pelayanan birokrasi. Hal ini harus dibe­nahi agar bisa lebih efisien," ungkap JK.

JK menuturkan, pelaku usaha inginkan proses per­izinan bisa selesai dengan cepat. Karena, mereka ingin bisa segera memulai bisnis. Birokrasi harus bisa mema­hami kebutuhan tersebut.

JK prihatin lamanya proses mengurus izin membuat pelaku usaha terjebak kasus korupsi.

Tidak sedikit akhirnya ambil jalan pintas, memang­kas jalur birokrasi dengan cara memberi suap agar per­izinan cepat selesai.

JK menegaskan, pemerin­tah selama ini tidak berpang­ku tangan terhadap masalah tersebut. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya mengefisienkan birokrasi pemerintah dengan melakukan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain itu, menerapkan layanan online untuk mempercepat pelayanan birokrasi. Kemu­dian, melakukan moratorium pemekaran daerah. Hal ini dilakukan untuk memper­pendek jalur birokrasi sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih.
JK menyerukan birokrasi dan dunia usaha bisa berko­laborasi untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan cepat. Dia mencontoh­kan ada daerah membuat Mal Pelayanan Publik untuk mensinergikan berbagai layanan yang ada sehingga lebih cepat dan baik.

"Upaya-upaya perbaikan pelayanan itu dapat menjadi contoh dalam mewujudkan birokrasi yang efisien," ujar JK.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta Kamdani meminta pemerintah agar terus melakukan perbaikan layanan. Karena, faktanya pelayanan izin usaha masih berbelit-belit.

Shinta menuturkan, ke­bijakan dibikin pemerintah sejatinya sudah baik. Hanya saja implementasinya yang buruk seperti program Online Single Submission (OSS).

"Tujuan OSS baik tetapi implementasinya bermasalah. Implementasi bermasalah karena mungkin aturan tumpang tindih sehingga koordinasi pusat dengan daerah tidak jalan," imbuh­nya. [dhn]


Komentar Pembaca
Ban Lion JT-610 Tiba Di Jakarta

Ban Lion JT-610 Tiba Di Jakarta

MINGGU, 04 NOVEMBER 2018 , 08:39:00

Bengkel Motor Kasih Sayang

Bengkel Motor Kasih Sayang

SABTU, 03 NOVEMBER 2018 , 17:16:00

Keluarga TB Chasan Deklarasi Dukung Jokowi

Keluarga TB Chasan Deklarasi Dukung Jokowi

SABTU, 03 NOVEMBER 2018 , 18:47:00

The ads will close in 10 Seconds