Tangsel Dan Kota Serang Ajukan Dua Opsi UMK 2019

Daerah  KAMIS, 08 NOVEMBER 2018 , 15:26:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Tangsel Dan Kota Serang Ajukan Dua Opsi UMK 2019

Ilustrasi/Net

RMOLBanten.Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Pj Walikota Serang, Ade Ariyanto mengajukan dua angka rekomendasi untuk upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2019 ke Dewan Pengupahan Provinsi Banten. Baca: Empat Kabupaten/Kota Belum Serahkan UMK 2019?

Padahal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rekomendasi disampaikan dari bupati/walikota harus dengan ketentuan yakni, PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial pada Disnakertrans Banten, Karna Wijaya, Kamis (7/11) membenarkan adanya dua angka rekomendasi UMK 2019 dari Tangsel dan Kota Serang.
 
"Ada dua daerah yang mengajukan dua angka, yaitu versi aspirasi buruh dan versi PP Nomor 78 Tahun 2015," katanya.

Kara menjelaskan, versi pertama unsur serikat buruh dan pekerja sesuai dengan aspirasinya atau di luar formula PP Nomor 78 Tahun 2015. Kenaikan UMK yang diusulkan bervariasi atau di atas 8,03 persen sesuai rumusan PP Nomor 78 Tahun 2015. Sedangkan versi kedua adalah usulan dari unsur Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), pemerintah dan akademisi yang tentunya normatif, berdasarkan PP.

Kalau Pandeglang dan Cilegon satu angka. Kemudian Tangerang Selatan (Tangsel) itu dua angka sama Kota Serang juga dua angka. Kalau berdasarkan PP 78 berarti kan kenaikannya 8,03 persen. Dua walikota (Tangsel dan Serang) menyampaikan dua-duanya, angka aspirasi serikat buruh dan pekerja kemudian angka pemerintah, Apindo dan akademisi,” paparnya.

Karna mengaku, belum bisa memastikan mengarah kemana hasil rapat pleno nanti terkait dua usulan angka tersebut.

Kita jugakan mengadakan rapat Dewan pengupahan Provinsi, salah satunya memberikan pertimbangan kepada gubernur terhadap rekomendasi bupati/walikota itu. Jadi saya belum bisa jawab bagaimana pertimbangannya, karena belum rapat,” tuturnya.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten Ahmad Saukani mengaku, sangat kecewa dengan penetapan kenaikan UMP 2019 yang mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015. Meski demikian, pihaknya tetap akan memperjuangkan agar kenaikan UMK bisa sesuai harapan mereka.

Jelas kita sangat kecewa terhadap semua kebijakan. Menolak tinggal menolak, kecewa tinggal kecewa tetapi keangkuhan kebijakan regulasi masih tetap berjalan juga. Kalau (kenaikan) 10 persen kayanya masih agak mending,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov Banten menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2019 senilai Rp 2.267.990,546. Angka itu naik Rp 168.604,767 atau 8,03 persen dari UMP Banten 2018 senilai Rp 2.099.385,778 sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Penetapan besaran UMP Banten 2018 itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 561/Kep.299-Huk/2018 dan telah ditandatangani oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim pada 31 Oktober 2018.

"Memutuskan UMP Banten tahun 2019 sebesar Rp 2.267.990,546. Besaran UMP Banten diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut. UM 2019 sama dengan UM 2018 + (UM 2018 x inflasi nasional + pertumbuhan ekonomi nasional). Atau Rp 2.099.385,778 + (Rp 2.099.385,778 x 2,88 persen + 5,15 persen)," demikian bunyi SK UMP yang ditandatangani Gubernur Banten, Wahidin Halim. ‎[dhn]


Komentar Pembaca
Ban Lion JT-610 Tiba Di Jakarta

Ban Lion JT-610 Tiba Di Jakarta

MINGGU, 04 NOVEMBER 2018 , 08:39:00

Bengkel Motor Kasih Sayang

Bengkel Motor Kasih Sayang

SABTU, 03 NOVEMBER 2018 , 17:16:00

Keluarga TB Chasan Deklarasi Dukung Jokowi

Keluarga TB Chasan Deklarasi Dukung Jokowi

SABTU, 03 NOVEMBER 2018 , 18:47:00

The ads will close in 10 Seconds