Ikuti PP No 78, WH Tolak Usulan Buruh Terkait UMK 2019

Daerah  SELASA, 13 NOVEMBER 2018 , 21:13:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Ikuti PP No 78, WH Tolak Usulan Buruh Terkait UMK 2019

Foto/Net

RMOLBanten. Gubernur Banten Wahidin Halim memastikan dirinya akan menetapkan besaran upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2019 sebesar 8,03 persen, meskipun ada tiga daerah yang buruhnya meminta besaran upah lebih tinggi.

Kenaikan 8,03 persen sesuai rumusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.
Kenaikan 8,03 persen, sudah instruktif,” kata WH biasa disapa kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Banten, dengan agenda penyapaian nota pengantar RAPBD 2019 di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (13/11).

WH menjelaskan, ketentuan merupakan arahan langsung dari pemerintah pusat. Dengan demikian, gubernur tak memiliki kewenangan untuk mengubahnya.

Sudah nggak bisa diubah lagi oleh gubernur. Kalau gubernur mengubah itu gubernur akan diperiksa, diancam posisinya,” ujarnya.

Disinggung adanya tiga kepala daerah yang merekomendasikan dua angka di mana satu diantaranya usulan tak sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015, WH menegaskan itu tidak akan ditindaklanjuti.

Di luar itu PP Nomor 78 Tahun 2015, saya enggak berani tanda tangan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, delapan Kabupaten/Kota telah menyerahkan usulan UMK-nya. Ada tiga daerah yang mengajukan dua angka, satu angka sesuai arahan pemerintah dan satu angka lainnya merupakan usulan dari unsur serikat pekerja atau buruh.

Ketiga daerah itu adalah Kabupaten Tangerang Rp 3.841.367 (sesuai PP) dan Rp 4.088.586 (usulan buruh). Kota Tangerang Selatan Rp 3.841.368 (sesuai PP) dan Rp 3.935.597 (usulan buruh). Kemudian Kota Serang Rp 3.366.512 (sesuai PP) dan Rp 3.453.627 (usulan buruh).

Sedangkan lima daerah lainnya menyerahkan satu angka sesuai PP. Rinciannya, Kota Tangerang Rp 3.869.717, Kabupaten Pandeglang Rp 2.542.539, Kabupaten Serang Rp 3.827.193, Kota Cilegon Rp 3.913.078 dan Kabupaten Lebak Rp 2.498.068.

Kepala Disnakertrans Banten Al Hamidi mengatakan, proses penetapam UMK 2019 mulai memasuki tahap akhir. Dewan Pengupahan Provinsi berencana menggelar rapat pleno pada Kamis (15/11).

Rapat pleno dijadwalkan pada tanggal 15 November," tuturnya.

Pihaknya mengakui, meski telah ada imbauan agar Kabupaten/Kota mengajukan UMK yang mengacu pada pp nomor 78 tahun 2015, namun tetap saja ada daerah yang mengajukan dua angka. Terkait hal tersebut, gubernur dalam putusannya hanya akan mengakomodasi satu angka saja sehingga semua pihak diminta bisa menerimanya.

Mudah-mudahan kondusif. Saat ini kondisi ekonomi kurang baik sehingga jangan sampai berdampak negatif terhadap hubungan industrial di Banten," katanya.

Sementara itu Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial pada Disnakertrans  Banten Karna Wijaya mengatakan, pengusaha masih diberikan ruang jika merasa tak sanggup membayar UMK. Mereka bisa mengajukan penangguhan jika disetujui pemerintah melalui SK gubernur.

"Penangguhan bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah. Kita buka ruangnya dari 22 November sampai 20 Desember 2018," ungkapnya.

Terpisah, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten Ahmad Saukani menyebut, keputusan yang diambil WH adalah bentul gaya kepemimpinan yang kaku. Dia tak melihat hak diskresi seorang pimpinan daerah.

Sedikit kebijakan untuk rakyatnya sendiri. Hanya Gubernur Papua saja yang berani memutuskan di luar PP Nomor 78 Tahun 2015,” ujarnya.

Meski telah ditegaskan akan ditolak, tak menyurutkan niat buruh untuk tetap menggelar aksi damai saat digelar rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi terkait UMK 2019.

Dua tahun gubernur memimpin, keangkuhan tembok kekuasaan itu semakin terasa. Dia tidak berbuat baik bagi masyarakat buruhnya. Paling tidak kita hanya melaksanakan hak kita untuk menyampaikan pendapat, mudah-mudahan tergerak hatinya,” pungkasnya. [fit]

Komentar Pembaca
Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Surya Paloh Tidak Menegakkan UU Pers

Surya Paloh Tidak Menegakkan UU Pers

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Menpora Penasaran Siapa Pelapor Dahnil

Menpora Penasaran Siapa Pelapor Dahnil

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Ban Lion JT-610 Tiba Di Jakarta

Ban Lion JT-610 Tiba Di Jakarta

MINGGU, 04 NOVEMBER 2018 , 08:39:00

Bengkel Motor Kasih Sayang

Bengkel Motor Kasih Sayang

SABTU, 03 NOVEMBER 2018 , 17:16:00

Keluarga TB Chasan Deklarasi Dukung Jokowi

Keluarga TB Chasan Deklarasi Dukung Jokowi

SABTU, 03 NOVEMBER 2018 , 18:47:00

The ads will close in 10 Seconds