Andika Ingatkan Kabupaten/Kota Dan Dunia Usaha Soal Hutan

Daerah  SELASA, 13 NOVEMBER 2018 , 21:39:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Andika Ingatkan Kabupaten/Kota Dan Dunia Usaha Soal Hutan

Andika Hazrumy/RMOL

RMOLBanten. Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta pemerintah Kabupaten/Kota dan dunia usaha untuk bersama-sama secara serius membantu usaha pelestarian dan pengelolaan hutan di Banten.

Selain untuk tujuan ekologis atau lingkungan hidup, Andika menyebut pelestarian dan pengelolaan hutan adalah salah satu kunci dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Andika menyampaikan itu dalam sambutannya pada acara temu wicara dengan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se-Banten yang digelar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemprov Banten di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Selasa (13/11).

Hutan lestari dan rakyat sejahtera adalah harapan dalam pesatnya pembangunan, yang perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lainnya,” kata Andika.
Andika mengungkapkan, hutan memiliki peran yang penting dalam bidang perekonomian dan lingkungan serta keberlangsungan makhluk hidup.

Kata Andika, hutan merupakan salah satu penampung dan penjaga daur karbon dan proses alami lainnya yang dapat membantu dan mencegah mengurangi perubahan iklim secara ekstrem. Hutan juga dapat menjadi salah satu sumber emisi CO2 yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim.

Menurut Andika, hutan dapat dikelola, dijaga dan dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga dapat diperoleh manfaat baik dari segi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pengoptimalan fungsi lahan hutan khususnya yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan dengan harapan peningkatan pelestarian hutan disamping untuk usaha dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan.
"Potensi hutan yang dimiliki Provinsi Banten sangat potensial untuk terus digali dan dioptimalkan pemanfaatannya. Dari luas total wilayah Provinsi Banten sebesar 865.120 hektar, kata Andika, Provinsi Banten memiliki luasan kawasan hutan sebesar 191.488,45 Ha  atau sekitar 22,13 persen dari luas wilayah," ungkapnya.

Andika merinci, kawasan Hutan tersebut terdiri dari Hutan Konservasi seluas 111.501,71 Ha (58,23 persen), Hutan Lindung seluas 9.804,47 Ha (5,12 persen) dan Hutan Produksi seluas 70.182,27 Ha (36,65 persen).

Selain Kawasan Hutan tersebut, Provinsi Banten juga memiliki potensi Hutan Rakyat atau hutan milik masyarakat yang cukup besar yaitu mencapai 136.190,91 Ha yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota.
Besarnya potensi hutan di Provinsi Banten yang hampir mencapai seperempat dari luas wilayah Provinsi Banten, apabila dikelola dengan baik saya yakin akan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mendukung tercapainya kedaulatan pangan, air dan energi terbarukan di Provinsi Banten,” paparnya.

Lebih jauh Andika mengatakan, sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) membuka kesempatan bagi masyarakat desa hutan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan.

Karena itu, kata Andika, Pemerintah Provinsi Banten berharap lembaga pendamping pemberdayaan masyarakat desa hutan yang berperan langsung dalam pengelolaan hutan, dapat bekerja optimal dan amanah dalam mengemban tugas dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai kearifan lokal yang masih ada dan melekat di dalam masyarakat sehingga ada suatu keseimbangan dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam hutan.

Andika juga mengulas, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) sebagai pendamping memiliki peran yang tinggi dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan izin Hutan Kemasyarakatan (HKMm).

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari. Pengajuan izin HKm dilakukan oleh kelompok tani HKm kepada Bupati/Walikota yang difasilitasi oleh Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM).
Pemberian izin HKm merupakan salah satu cara pemerintah agar masyarakat dapat memanfaatkan kawasan hutan dengan tetap memerhatikan aspek kelestarian ekologi dan sosial,” pungkasnya. [fit]

Komentar Pembaca
Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Surya Paloh Tidak Menegakkan UU Pers

Surya Paloh Tidak Menegakkan UU Pers

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Menpora Penasaran Siapa Pelapor Dahnil

Menpora Penasaran Siapa Pelapor Dahnil

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Ban Lion JT-610 Tiba Di Jakarta

Ban Lion JT-610 Tiba Di Jakarta

MINGGU, 04 NOVEMBER 2018 , 08:39:00

Bengkel Motor Kasih Sayang

Bengkel Motor Kasih Sayang

SABTU, 03 NOVEMBER 2018 , 17:16:00

Keluarga TB Chasan Deklarasi Dukung Jokowi

Keluarga TB Chasan Deklarasi Dukung Jokowi

SABTU, 03 NOVEMBER 2018 , 18:47:00

The ads will close in 10 Seconds