ICMI Banten Anjurkan Orang Gila Punya Hak Pilih

Politik  SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 20:17:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

ICMI Banten Anjurkan Orang Gila Punya Hak Pilih

Eko Supriatno/Net

RMOLBanten. Orang gila atau penyandang disabilitas mental diharapkan  tetap diberikan haknya untuk memilih dalam pemilihan Presiden (Pilpres) serta pemilihan Legislatif (Pileg). Baca: Hilang Ingatan Saja Rentan Dipengaruhi Apalagi Orang Gila
 
Demikian diungkapkan Departemen Riset dan Kebijakan Publik Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Banten, Eko Supriatno, Selasa (27/11).

Eko menjelaskan, penyandang disabilitas mental harus didata dan diberikan hak pilih dalam Pemilu.

"Sudah sepantasnya KPU sebagai organ dan alat negara mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi, yaitu memandang penyandang disabilitas mental sama seperti manusia  lain yang punya hak berpolitik melalui pemilihan umum. Misalnya dehumanisasi dan powerless," katanya.

Disamping itu, kata Eko, tujuannya agar seluruh penyandang disabilitas mental terdata dengan baik, tidak terlewatkan satupun, maka lembaga penyelenggara pemilu tersebut harus bekerjasama dengan intansi pemerintah lainnya.

"Untuk mendata orang gila, KPU harus melibatkan Dinas Sosial. Dan  melalui pemilu 2019, mari kita dorong pemenuhan hak informasi dan hak politik penyandang disabilitas mental serta jauh dari," ujarnya.

Dan terpenting lagi, dalam penyelengaraan hajat demokrasi, kata Eko, ada hal yang jauh lebih penting dari aksesibilitas dalam pemilu bagi penyandang disabilitas, yakni, seberapa jauh pemilu dapat memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas.

Kata Eko, perspektif atau paradigma masyarakat soal pemilih disabilitas mental harus diluruskan.

"Sungguh lucu, ada beberapa pihak yang selama ini menertawai dan nyinyir hak pilih bagi penyandang disabilitas mental. Itu memperlihatkan kedangkalan dan ketidaktahuan soal gangguan jiwa atau penyandang disabilitas," katanya.

Di Indonesia sendiri, kata Eko,  memiliki Undang-undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Aturan atau regulasi itu lanjut Eko, sudah sangat  mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas. Regulasi disebutkan, syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu adalah berusia 17 tahun dan atau sudah menikah. Tidak ada persyaratan yang menyebutkan pemilih sedang tidak terganggu jiwa atau ingatannya.

Artinya, kata Eko, semua warga negara yang sudah punya hak pilih, termasuk penyandang disabilitas, wajib didata tanpa terkecuali.

"Persoalan mereka nanti bisa menggunakan hak pilihnya atau akan mencoblos atau tidak, adalah persoalan berbeda. Tapi negara harus memenuhi hak setiap warga negara untuk bisa didata sebagai pemilih pemilu 2019 adalah sebuah keniscayaan," katanya.

Kata Eko, hasil riset, kaum difabel masih sedikit menikmati hak politik. Kaum disabilitas belum 100 persen dihargai atau tidak sedikit yang mengalami diskriminasi, maka demokrasi harus menjaminnya.

Berdasarkan temuan The Asia Foundation, 35 persen lebih tidak  mempunyai akses ke pemilu atau tidak paham akan pemilu.

"Artinya 35 persen dari penyandang disabilitas yang memiliki hak suara tidak mampu menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2014," pungkas Eko. [dhn]

Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.169): Petahana Mengusik Hubungan Diplomatik
TKN: Kasus Romi Masalah Pribadi

TKN: Kasus Romi Masalah Pribadi

JUM'AT, 15 MARET 2019 , 21:00:00

Ini Kata Ketum PPP Soal OTT Di Jatim

Ini Kata Ketum PPP Soal OTT Di Jatim

JUM'AT, 15 MARET 2019 , 13:30:00

Ceramah Ustaz Adi Hidayat

Ceramah Ustaz Adi Hidayat

SELASA, 12 FEBRUARI 2019 , 20:31:00

Airin Jenguk Anak Buah

Airin Jenguk Anak Buah

SELASA, 22 JANUARI 2019 , 10:39:00

Promosi Doktor Mudir MBS Ki Bagus Hadikusumo

Promosi Doktor Mudir MBS Ki Bagus Hadikusumo

SELASA, 12 FEBRUARI 2019 , 16:20:00

The ads will close in 10 Seconds