Banyak Raperda Dicoret Dan Ditunda, DPRD Banten Tumpul

Daerah  KAMIS, 29 NOVEMBER 2018 , 10:54:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Banyak Raperda Dicoret Dan Ditunda, DPRD Banten Tumpul

Foto/Net

RMOLBanten. Kinerja Anggota DPRD Banten yang tak mampu menyelesaikan program legislasinya, dalam membuat peraturan daerah (Perda), menunjukan mayoritas anggota dewan majal, atau tumpul alias tidak tajam.

Demikian disampaikan, Direktur Eksekutif Rafe'I Ali Institute, Atih Ardiansyah, Rabu (28/11). Baca: Total Empat Raperda Usul DPRD Yang Dianulir
 

Pernyataan Atih disampaikan, setelah DPRD Banten, telah memutuskan dalam rapat pleno Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) tahun 2018, mencoret empat Rancanan Perda yang sebelumnya masuk dalam program legislatif daerah (Prolegda), dan sejumlah Raperda yang didftarkan kembali atau diluncurkan ditahun 2019 mendatang.

"Saya menilai, produktifitas DPRD Banten dalam membuat regulasi (perda), majal," kata Atih.
 
Atih menjelaskan, sebagai lembaga legislatif, Anggota DPRD Banten harusnya mengerti dengan kondisi daerahnya, dan mampu menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
 
"Menurut saya, pernyataan dari Anggota DPRD Banten telah bekerja keras jelas bertentangan dengan kenyataan. Saya rasa prolegda yang telah ada, dimana ada Raperda  dicoret dan diluncurkan ditahun depan, merupakan pernyataan bertentangan dengan kenyataan itu seolah-olah meneguhkan persepsi publik tentang dua hal,"ungkapnya.

Pertama, lanjut Atih, bahwa wakil kita di DPRD itu tidak bekerja optimal. Kedua, mereka cuma pandai merancang alasan supaya dimaklumi.

"Itu sesuatu yang mesti jadi evaluasi dan publik juga harus kritis dan proaktif mengawal," ujarnya.
 
Selain itu, ada tiga hal yang menjadi masalah mendasar di DPRD Banten, dan publik atau masyarakat berhak mempertanyakan posisi mereka sebagai wakil rakyat selama tahun 2018 ini.

Pertama, para wakil kita punya masalah dengan produktivitas. Produktivitas berkait erat dengan kesungguhan mereka bekerja.
"Kesungguhan (kerja Anggota DPRD Banten), secara kasat mata bisa ditinjau dari kehadiran. Dalam hal ini, apakah para wakil kita rajin hadir atau justru rajin membolos?. Itu perlu dibuktikan dengan melihat daftar hadir selama setahun ini. Harus ada lembaga masyarakat dan independen yang menuntut agar daftar hadir itu dibuka ke publik supaya kelihatan apakah para wakil kita bekerja (minimal hadir ngantor ikut sidang paripurna) atau tidak," paparnya.

Kedua, soal kapasitas. Kata Atih, para Anggota DPRD Banten, apakah memiliki kapasitas atau tidak.

"Jangan-jangan para wakil kita masih gagap dengan salah satu fungsi mereka yakni membuat UU atau Perda. Buktinya kan mayoritas raperda tidak atau belum memiliki naskah akademik (NA). Para wakil kita mesti sejak awal melibatkan akademisi dalam hal ini," ujarnya.
 
Di Banten lanjut dia, banyak perkumpulan atau himpunanan para akademisi ataupun dendikiawan , seperti ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia), IDRI (Ikatan Dosen Rep Indonesia), dan ada banyak laboratorium penelitian di kampus-kampus.
 
"Kalau para wakil kita punya kapasitas, persoalan bahwa naskah akademik ini melibatkan akademisi, semestinya sudah sejak jauh-jauh waktu mereka antisipasi. Ini kan tidak. Artinya para wakil kita tidak tahu stakeholder mana saja yang harus terlibat," terang dia.

Ketiga, menurut Atih, dan hal yang paling berbahaya, para wakil rakyat di Banten, tidak paham dengan apa yang dikerjakan.
   
"Mereka itu tidak tahu mau ngapain di legislatif. Tanya deh. Mereka (dewan Banten) itu siapa dan mewakili siapa. Saya yakin, mayoritas wakil kita tidak bisa menjelaskan hal itu," katanya.
Kebanyakan wakil rakyat itu, kata Atih, saat kampanye, memang tidak jelas kepentingan apa dan kepentingan siapa yang akan mereka perjuangkan. Tidak ada secara spesifik dari para wakil kita yang merupakan representasi dari kelompok masyarakat tertentu. Misalnya wakil rakyat representasi para pedagang asongan, representasi wakil petani, representasi pejalan kaki, representasi budayawan.

"Ini yang menyebabkan produktivitas mereka majal karena mereka memang tidak mewakili siapapun," ujarnya.
Diketahui, empat Raperda usul inisiatif DPRD Banten tahun 2018 telah dicoret atau dihapus.Keempat Raperda yang dihapus tersebut adalah, Raperda Kemudahan Perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Raperda Pengelolaan Hutan Raya Banten, Rapera Kepemilikan Saham PT Bank Pembangunan Daerah Tbk dan Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi.

 Pencoretan Raperda Alasanya, karena Komisi yang mengusulkan belum memenyiapkan salah satu syarat pembahasan Raperda menjadi Perda, yakni, naskah akademisi (NA).
 
Tak hanya empat Raperda saja yang yang sudah diputuskan dicoret dari agenda kinerja DPRD Banten. Akan tetapi, sebanyak delapan Raperda lainnya, hingga akhir November ini masih dalam pembahasan dikomisi-komisi.
 
Delapan Raperda yang naskah akademisi atau  NA sudah siap akan dibahas, namun harus berlomba dengan waktu, lantaran adanya masa reses DPRD Banten yang saat ini sudah berjalan (sejak hari ini, 28 November sampai 7 Desember 2018) dan akhir tahun ini, adalah Raperda Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif, Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukima Kumuh, Raperda Penyelengaraan Transportasi.
 
Selain itu, Raperda Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan, Raperda Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan di Provinsi Banten, Raperda Pelestarian Budaya, dan Raperda Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Banten. [dhn]


Komentar Pembaca
Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Surya Paloh Tidak Menegakkan UU Pers

Surya Paloh Tidak Menegakkan UU Pers

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Menpora Penasaran Siapa Pelapor Dahnil

Menpora Penasaran Siapa Pelapor Dahnil

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Ban Lion JT-610 Tiba Di Jakarta

Ban Lion JT-610 Tiba Di Jakarta

MINGGU, 04 NOVEMBER 2018 , 08:39:00

Bengkel Motor Kasih Sayang

Bengkel Motor Kasih Sayang

SABTU, 03 NOVEMBER 2018 , 17:16:00

Keluarga TB Chasan Deklarasi Dukung Jokowi

Keluarga TB Chasan Deklarasi Dukung Jokowi

SABTU, 03 NOVEMBER 2018 , 18:47:00

The ads will close in 10 Seconds