DPRD Banten Soroti Minimnya PAD Pelabuhan

Ekbis  RABU, 05 DESEMBER 2018 , 22:19:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

DPRD Banten Soroti Minimnya PAD Pelabuhan

Pelabuhan/Ilustrasi

RMOLBanten. DPRD Banten menyoroti minimnya kontribusi keberadaan pelabuhan yang sama sekali tak memberi pemasukan untuk pendapatan asli daerah (PAD).

Hingga kini sumbangan dari sektor retribusi kepelabuhan masih nihil atau tidak ada sama sekali.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mulai saat ini pemprov harus sudah mulai memikirikan sumber pendapatan yang lain. Salah satu yang bisa digali adalah retribusi kepelabuhan.

Nggak ada (pemasukan ke PAD), berapa sih izin-izin pelabuhan ini?. Berapa sih kontribusi terhadap pengelola kepelabuhan ini?. Silakan cek ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) ada berapa izin pelabuhan di Banten. Pasti ada,” katanya Rabu, (5/12).

Ia menjelaskan, adapun yang membuatnya cukup greget adalah potensi PAD belum tergali tapi izin-izin kepelabuhan justru ada yang disalahgunakan. Dia menyebut ada pelabuhan yang izinnya untuk pribadi namun pada praktiknya digunakan untuk sandar kapal umum.

Izin pelabuhan pribadi tapi kenyataannya kapal umum bersandar. Pasti bisa diinvestigasi, mana yang izinnya pribadi tapi praktiknya umum, itu pasti ketemu,” ungkapnya.

Pemerintah daerah, kata dia, sudah selayaknya bisa menyikapi hal tersebut demi peningkatan PAD yang muaranya tentu untuk kepentingan rakyat. Pun demikian dengan pemegang izin pelabuhan untuk bisa sadar memberikan kontribusinya ke daerah.

Harus sadar, kan pemanfaatan pelabuhan ada fasilitas yang dibiayai negara. Nggak mungkin kan barang dari tingkat loncat ke lokasi tujuan, pasti lewat jalan, pasti lewat jembatan dulu, itu kan dibangun pakai uang rakyat. Biaya sandar itu mahal, per jam (hitungannya),” terangnya.

Asep pun mengaku, sangat antusias dengan adanya rancangan peraturan daerah (raperda) tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang saat ini sedang dibahas panitia khusus (pansus) DPRD Banten. Raperda tersebut cepat selesai dan disahkan menjadi perda sehingga baik DPRD maupun pemerintah daerah punya penguatan lebih untuk menggali potensi retribusi kepelabuhan.

Kalau sudah ada perdanya ini harus mendapat pengawalan serius,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Banten Mahdani mengatakan, dalam raperda tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil nantinya akan juga diatur terkait penataan tata ruang laut.

Raperda ini juga harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelum disahkan. Bersamaan dengan itu, pemerintah tak akan mengeluarkan izin aktivitas laut baru sebelum raperda disahkan.
Sebenarnya intinya isinya tata ruang laut dan zona laut mau diapakan. Izin aktivitas enggak boleh ada sebelum perda ini ada. Misalnya, pasir laut enggak boleh diberikan izin pengambilan. Harus jadi dulu perda ini,” tandasnya. [ars]

Komentar Pembaca
Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Surya Paloh Tidak Menegakkan UU Pers

Surya Paloh Tidak Menegakkan UU Pers

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Menpora Penasaran Siapa Pelapor Dahnil

Menpora Penasaran Siapa Pelapor Dahnil

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Ban Lion JT-610 Tiba Di Jakarta

Ban Lion JT-610 Tiba Di Jakarta

MINGGU, 04 NOVEMBER 2018 , 08:39:00

Bengkel Motor Kasih Sayang

Bengkel Motor Kasih Sayang

SABTU, 03 NOVEMBER 2018 , 17:16:00

Keluarga TB Chasan Deklarasi Dukung Jokowi

Keluarga TB Chasan Deklarasi Dukung Jokowi

SABTU, 03 NOVEMBER 2018 , 18:47:00

The ads will close in 10 Seconds