Soal Pembenahan Kawasan Pantai, Ini Kata Akademisi Untirta

"Hanya perlu dicermati dalam aturan tersebut. Bangunan seperti apa yang masuk kategori ditertibkan. Sepakat bahwa "bangunan liar" wajib di tertibkan agar terlihat indah dan tertata lebih baik," katanya, Rabu (5/12).

Selain itu lanjut Rifki, selanjutnya penentuan titik nol meter-nya juga harus tepat, karena setiap tahunnya bibir pantai tergerus abrasi laut. Sehingga sempadan bangunan perlu ditinjau lebih konkret.

"Memang sangat ideal kalau area pantai bebas dari bangunan, karena area pantai adalah salah satu ruang terbuka publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah," ujarnya.

Menurutnya, rujukan bangunan di pantai adalah negara-negara eropa, Kuta Bali, Pantai Pangandaran, Pantai Padang, dan sejumlah pantai di dalam negeri pun sudah menerapkan aturan.

"Contoh-nya dalam Perda Nomor 2 tahun 2008 tentang Bangunan dan Peraturan yang terdapat pada RDTR kawasan koridor Pandeglang-Saketi-Labuan Kabupaten Pandeglang dan arahan  spesifik mengenai pemanfaatan lahan di daerah sempadan pantai pada Keputusan Bupati Pandeglang tentang Kriteria Pemanfaatan Lahan Sempadan Pantai Kawasan Wisata Tanjung Lesung," terangnya.

Aturan tersebut mengatur hal-hal terkait luasan bangunan, koefisien bangunan,  ketinggian bangunan hingga set back bangunan terhadap garis sempadan sungai dan pantai. Dalam aturan itu, sempadan pantai tidak hanya 50 meter tapi hingga 100 meter. [ars]