Tahun 2018, Tim Pengawas Disnakertrans Banten Periksa 3 Ribu Perusahaan

Ekbis  MINGGU, 06 JANUARI 2019 , 21:31:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Tahun 2018, Tim Pengawas Disnakertrans Banten Periksa 3 Ribu Perusahaan

Disnakertrans Banten/Net

RMOLBanten. Sepanjang tahun 2018, sebanyak tiga ribu perusahaan di Provinsi Banten telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten.

Hasilnya, mayoritas perusahaan diberikan nota atau surat peringatan, ada juga sampai berproses sampai persidangan, lantaran tidak mematuhi isi nota peringatan dari  Disnakertrans Banten.
 
Dari proses persidangan, dua telah memiliki keputusan hukum tetap atau inkrach. Satu  kasus  sampai dengan bulan Januari 2019 ini masih berjalan.
Dua perusahaan yang sudah selesai dipersidangan tersebut yakni, di PT Banten Global Development (BGD) dan PT Panca Buana Cahaya Sukses di Kabupaten Tangerang. Sedangkan satu perusahaan masih berporses berada di Kota Tangerang. 
Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan pada Disnakertrans Banten, Ubaidillah, membenarkan, pihaknya telah melakukan pembinaan ribuan perusahaan. Dari upaya pembinaan itu, mayoritas menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.
    
Tugas tim pengawas, kata Ubaidillah ada tiga. Fungsi preventif, fungsi represiv non projustisia dan funhsi projustisia atau tindakan hukum.

"Dan sepanjang 2018 kemarin, ada sekitar 3 ribuan perusahaan sudah kita lakukan pembinaan, karena setelah dicek, mereka belum mendaftarkan secara online ada juga laporan mengenai upah serta masalah pemindahan jabatan disaat sedang cuti hamil melahirkan," ungkap Ubaidillah, Minggu (6/1).
 
Ubaidillah menturkan, dari hasil pembinaan tersebut mayoritas yang belum mendaftarkan kegiatan terkait perusahaan dan ketenagakerjaan secara online mengaku kesulitan.
 
"Pihak perusahaan mayoritas menjelaskan ke kami  ketika ingin melakukan administrasi ketenagakerjaan secara online kesulitan. Ada juga yang menggunakan agency. Namun ketika menggunakan jasa, online itu tidak bisa diakses karena harus menggunakan account perusahaan langsung," ungkapnya.
  
Untuk alasan perusahaan kesulitan akses online diungkapkan Ubaidillah hal tersebut tidak beralasan, lantaran pemerintah pusat telah mengantisipasi dengan kesiapan batas maksimum.

"Kami pernah tanyakan mengeni kapasitas akses online kepada pihak kementerian, karena adanya perusahaan mengeluhkan sulit mengakses. Pihak kementerian menampik. Karena kapasitasnya sudah terukur sehingga tak ada alasan  soal itu," paparnya.
 
Sepanjang tahun 2018, dari 15. 400 lebih perusahaan di Banten baik industri besar, sedang dan kecil kata Ibaidillah, baru 30 persenya saja mendaftarkan secara online.

"Tahun 2018 sekitar 4 ribu perusahaan sudah melakukan pelaporan maupun mengurus perpanjangan izin dan lain sebagainya secara online. Tahun 2019 ini kita akan memfasilasi perusahaan agar bisa seluruhnya dilakukan secara online. Kita akan melibatkan Apindo," tandasnya. [dhn]


Komentar Pembaca
Bebaskan WNI

Bebaskan WNI

RABU, 21 NOVEMBER 2018 , 06:59:00

Progres Tol Serpong-Kunciran

Progres Tol Serpong-Kunciran

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 14:08:00

Tamu Mahasiswa

Tamu Mahasiswa

RABU, 21 NOVEMBER 2018 , 20:56:00

The ads will close in 10 Seconds