Humphrey Djemat: Walaupun Langit Runtuh Keadilan Harus Ditegakkan

Politik  SENIN, 07 JANUARI 2019 , 12:14:00 WIB | LAPORAN: HARIAN RAKYAT MERDEKA

Humphrey Djemat: Walaupun Langit Runtuh Keadilan Harus Ditegakkan

Humphrey Djemat/Net

RMOLBanten. Jelang akhir tahun 2018, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) PPP Kubu Muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz Cs.
Keputusan disampaikan MA kepada Romahurmuziy dan Arsul Sani sebagai Ketua Umum dan Sekjen PPP pada 27 Desember lalu yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: W2 TUN1.4050/HK.06/XII/2018.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili oleh H. Djan Farid dan H.R Achmad Dimyati Kusumah,” begitu bunyi petikan putusan tersebut.

Bagaimana tanggapan kedua kubu terkait putusan ini? Apakah putusan ini bisa jadi pintu islah sesesungguhnya bagi partai berlambang ka’bah itu?

Berikut penjelasan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat.

Apa tanggapan Anda terhadap Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali kubu Anda lewat putusan PK Nomor 182 PK/TUN/2018? Jika ditelisik, putusan Mahkamah Agung (MA) itu sesuai dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016. Yang mana dalam pertimbangannya, majelis hakim saat itu menganggap mengesahkan PPP versi Muktamar Jakarta.

Pertimbangannya bahwa perselisihan PPP adalah perselisihan mengenai muktamar dan oleh karenanya harus dikembalikan sesuai dengan amanat mahkamah partai, yang mana Muktamar Jakarta sebagai satu-satunya muktamar yang telah dilaksanakan sesuai dengan keputusan mahkamah partai.

Kubu Romy mengklaim, justru dengan putusan ini, PPP Muktamar Jakarta sudah tak punya jalan lain merebut kepengurusan PPP. Bagaimana tanggapan Anda terkait ini?
Putusan PK Nomor 182 faktanya hingga saat ini tidak pernah ada yang memberikan keabsahan kepada PPP Rommy atau Muktamar Pondok Gede. Bahkan dalam seluruh perkara pengadilan yang berlangsung antara PPP Muktamar Jakarta dengan PPP Muktamar Pondok Gede, baik dalam lingkup perdata, Tata Usaha Negara (TUN) maupun Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebaliknya, justru PPP Muktamar Jakarta lah yang pernah dinyatakan sah oleh Putusan Mahkamah Agung yang inkracht, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 601 yang menyatakan keabsahan Muktamar Jakarta dan putusan Mahkamah Agung Nomor 504 yang membatalkan SK Menkum HAM terhadap kubu Romy, namun keduanya tidak dihiraukan oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM dengan berbagai alasan yang dipaksakan.

Apa Anda menilai ada intervensi pemerintah soal kisruh kepengurusan PPP ini?
Dengan melihat putusan PK itu, terbukti bahwa perselisihan PPP tidak luput dari intervensi pemerintah. Meskipun setiap kemenangan PPP Muktamar Jakarta di pengadilan secara de facto tidak pernah terwujud akibat berhadapan dengan pemerintah yang tidak patuh hukum.

Kata Sekjen PPP Kubu Rommy, peluang kubu Anda sudah habis. Setelah ini apa yang akan Anda lakukan?
Silakan saja berpendapat begitu. Publik akan melihat bahwa PPP Muktamar Jakarta sesungguhnya tidak berhadapan dengan PPP Rommy, melainkan berhadapan dengan penguasa yang lalim. Namun dipastikan tekad dan perjuangan demi menemukan keadilan tidak akan pernah berhenti. Fiat Justitia Ruat Caelum atau keadilan tetap harus ditegakkan, walaupun langit akan runtuh.  [dhn]



Komentar Pembaca
Bebaskan WNI

Bebaskan WNI

RABU, 21 NOVEMBER 2018 , 06:59:00

Progres Tol Serpong-Kunciran

Progres Tol Serpong-Kunciran

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 14:08:00

Tamu Mahasiswa

Tamu Mahasiswa

RABU, 21 NOVEMBER 2018 , 20:56:00

The ads will close in 10 Seconds