Hibah Ponpes Belum Pasti, Masih Tunggu Kajian Kemendagri

Politik  SELASA, 08 JANUARI 2019 , 19:09:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Hibah Ponpes Belum Pasti, Masih Tunggu Kajian Kemendagri

Mahdani/Net

RMOLBanten. Hibah bantuan pondok pesantren (Ponpes) tahun 2019 masih belum pasti. Meskipun APBD Banten telah teranggarkan, namun Kemendagri belum memberi jawaban atas pos anggaran tersebut.
Kepala Biro Adminitrasi Pembangunan Banten, Mahdani Selasa (8/1) menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali bertolak ke Kemendagri untuk menanyakan tindak lanjut konsultasi terkait dana ponpes yang sudah dilakukan sejak pembahasan APBD 2019.

"Sudah mengusulkan konsultasi ke sana Kemendagri. Salah satu yang kita bicarakan soal dana ponpes tetapi karena ini menyangkut aturan harus melalui Kemendagri. Habis ini maju lagi, mungkin itu perlu pembahasan. Harus konsultasi dulu tapi pos (anggaran dana ponpes) masih tersedia,” katanya.

Mahdani menjelaskan, selain menunggu hasil konsultasi, pemprov juga hingga saat ini belum menemukan metode penyaluran bantuan dana bagi sekitar 4.000 ponpes
Pemprov Banten belum menemukan lembaga penyalur yang tepat untuk menggantikan Forum silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP).
Itu Pak Gubernur masih menyarankan untuk konsultasi ke Kemendagri . Untuk dicari solusi agar bagaimana itu bisa dicairkan. Kalau kemarin kan kita pakai melalui Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP). Ini kan kan enggak boleh lagi karena nanti berturut-turut,” jelasnya.

Kata Mahdani, salah satu solusi yang sedang dijejaki pemprov adalah mencari lembaga penyalur selain FSPP. Akan tetapi hingga saat ini pihaknya belum juga menemukan lembaga yang dinilai memiliki kapasitas baik dari segi infrastruktur dan personel seperti FSPP.

Menurutnya, sedangkan untuk penyaluran ke masing-masing ponpes secara langsung bisa saja dilakukan. Akan tetapi hal itu membutuhkan waktu yang lama karena harus mengulang proses dari awal yaitu pengajuan melalui proposal.

Ini yang belum bersedia, belum ada (lembaga penyalur) yang kelengkapan seperti FSPP sampai ke kecamatan ada. Kalau lewat MUI (Majelis Ulama Indonesia), atau apakah PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) ini yang belum ada, belum ada yang menyatakan diri bersedia,” ujarnya.

Disinggung apakah pemprov sudah melayangkan penawaran jasa tersebut ke lembaga-lembaga selain FSPP, Mahdani mengaku belum melakukannya.

Sebab, diwaktu yang bersamaan pemprov juga sedang menjajaki kemungkinan penyaluran bantaun dana ponpes melalui peraturan gubernur (pergub).
"Belum, kita baru berkutat bagaimana kalau melalui pergub, tapi kan harus lewat hasil pembasan dengan Kemendagri dulu. Kalau ada pergub mah kaya (program) jamsosratu (jaminan sosial rakyat Banten bersatu). Jadi rutin saja, kita tinggal verifikasi saja setiap tahunnya,”  katanya. [dhn]
 

Komentar Pembaca
Bebaskan WNI

Bebaskan WNI

RABU, 21 NOVEMBER 2018 , 06:59:00

Progres Tol Serpong-Kunciran

Progres Tol Serpong-Kunciran

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 14:08:00

Tamu Mahasiswa

Tamu Mahasiswa

RABU, 21 NOVEMBER 2018 , 20:56:00

The ads will close in 10 Seconds