Sanksi Pemecatan Bagi Non ASN Banten Yang Banyak Bolos

Daerah  JUM'AT, 11 JANUARI 2019 , 06:54:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Sanksi Pemecatan Bagi Non ASN Banten Yang Banyak Bolos

Ino S Rawita/Net

RMOLBanten. Tingkat kehadiran pegawai non aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Banten dinilai cukup rendah. Setelah dilakukan pengecekan dan inspeksi mendadak (sidak) banyak non ASN ini yang bolos bekerja.

Penjabat Sekda Banten Ino S Rawita mengungkapkan,  beberapa waktu lalu  pihaknya menggelar sidak ke sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasilnya, dia mendapati tingkat kehadiran pegawai non ASN sangat rendah.

Sudah beberapa hari ini, ingin membuktikan betul tentang kinerja pegawai non ASN. Dari mulai kedahirannya. Sudah belasan OPD, terakhir di kantor bertingkat (Gedung OPD Terpadu), ada tujuh OPD. Tingkat kehadirannya justru anjlok,” katanya, Kamis (10/1).
   
Ino mengambarkan tingkat kehadiran pegawai non ASN dengan angka. Jika di daftar ada 400 orang namun yang hadir hanya 200 dan jika ada 5 orang yang hadir hanya 1 orang.

Kami juga ingin bukti fisik orangnya ada atau enggak. Kami ingin mencari (memastikan), takut namanya ada tapi orangnya enggak ada. Nanti ada rekapnya masing-masing (OPD),” ungkapnya.

Disinggung apakah sidak itu adalah bentuk persiapan karena pemerintah akan membuat rekutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK), Ino tak membenarkannya. Dia mengaku, ingin pegawai non ASN mulai bersiap, salah satunya adalah dari sisi kedisiplinan.

Takut nanti kita sudah punya kuota ada masalah. Makannya saya ingin kepada teman-teman non ASN harus mulai siap-siap. Integritasnya kalau dimana pun bekerja harus bagus, disiplin dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kesiapan itu ketika ada kuota untuk PPPK, mereka siap," ujarnya.

Akan tetapi, jika ada pegawai non ASN yang tetap membandel maka pemprov tak segan untuk menjatuhkan sanksi. Dari pendataan terakhir ada sekitar 10.000 lebih pegawai non ASN di lingkungan pemprov, diluar yang berposisi sebagai guru.

Sanksinya diberhentikan, enggak susah itu mah. Kalau nanti berkali-kali absen tidak hadir ya sudah diberhentikan, enggak ada sanksi lain. Kalau mau bekerja benar ya harus rajin,” tuturnya.

Kepala Bidang Pengambengan Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  Banten Heri Purnomo mengatakan, penerimaan PPPK baru bisa dilakukan jika surat keputusan dari presiden telah terbit.

"Iya (penerimaan) Januari, tapi masih harus menunggu surat keputusan dari presiden. Termasuk, formasi pembukaan jabatan lebih dulu, baru dibuka," ujarnya.

Heri  menjelaskan, proses rekutmen PPPK pada dasarnya hampir mirip dengan penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) di mana prosesnya dilakukan oleh pemerintah pusat.

Sebelum proses rekrutmen dilakukan, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan e-budgeting terkait kebutuhan pegawai. Data tersebut selanjutnya akan diverifiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
"Pada prinsipnya mirip-mirip dengan proses penerimaan CPNS. Diawali dulu dengan e-budgeting kebutuhan pegawainya dulu. Termasuk jabatannya yang dibutuhkan, untuk selanjutnya diverifiasi oleh Kemenpan RB," pungkasnya. [dhn]
 

Komentar Pembaca
Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

SABTU, 15 JUNI 2019 , 17:00:00

Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

SABTU, 15 JUNI 2019 , 17:00:00

Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

SABTU, 15 JUNI 2019 , 17:00:00

Senyum Usai PKB

Senyum Usai PKB

KAMIS, 09 MEI 2019 , 17:22:00

Pemilu Ulang Di Jakarta Sepi

Pemilu Ulang Di Jakarta Sepi

SABTU, 27 APRIL 2019 , 17:29:00

Kemenangan Indonesia

Kemenangan Indonesia

SABTU, 20 APRIL 2019 , 00:27:00

The ads will close in 10 Seconds