WH Teken Tukin ASN Pemprov 2019, Ini Besarannya

Ekbis  JUM'AT, 15 FEBRUARI 2019 , 11:20:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

WH Teken Tukin ASN Pemprov 2019, <i>Ini Besarannya</i>

Ilustrasi/Net

RMOLBanten. Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menandatangani tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (TPPNS) atau  tunjangan kinerja (tukin) tahun 2019 bagi aparaturnya.

Penentuan jumlah tukin ini melalui perdebatan panjang internal tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemprov Banten.

Sebagian besar nilai nominal tukin yang diteken oleh WH tersebut sesuai dengan rancangan awal. Namun dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 tahun 2019 tentang standart tarif tambahan penghasilan PNS Pemprov Banten, diatur juga tambahan lain-lainnya atau plus-plus yang dilihat berdasarkan beban kerja penanggungjawab pengelola keuangan dan barang daerah dengan kisaran Rp 1,75 juta sampai Rp 5,25 juta.
 
Berdasarkan pergub tersebut, adapun besaran tukin terbarui terdiri atas pejabat eselon I (Sekda) sebesar Rp 76,5 juta. pejabat eselon II/a yaitu asisten daerah Rp 55 juta, staf ahli gubernur Rp 40 juta. Selanjutnya, Kepala Bappeda, Inspektorat, BPKAD dan Bapenda Rp 55 juta. Sementara, Kepala OPD lainnya Rp 47 juta.

Berikutnya, eselon II/b yaitu Kepala Biro Hukum, Biro ARTP dan Biro Adpem Rp 40 juta. Kepala Biro lainnya Rp 35 juta. Pejabat Eselon III/a meliputi di Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Bapenda Biro Hukum dan Biro Adpem senilai Rp 29 juga hingga Rp 30 juta dan Direktur RSUD Malingping Rp 30 juta. Sementara Eselon III/a di OPD lainnya senilai Rp 28,5 juga hingga 29,5 juta.

Pejabat eselon III/b sebesar Rp 26 juta. Pejabat eselon IV/a  meliputi Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Bapenda, Biro Hukum dan Biro Adpem Rp 20 juta dan OPD lainnya Rp 19 juta. Kepala Sekolah dan eselon IV/b lainnya Rp 14 juta. Pejabat eselon IV/b (Kasubag TU sekolah) Rp 13,5 juta.

Jabatan pelaksana umum golongan IV/d Rp 9,5 juta, golongan IV/c Rp 9,250 juta, golongan IV/b  menjadi Rp 9 juta, golongan IV/a Rp 8,750 juta. Golongan III/d Rp 8,50 juta, golongan III/c Rp 8,25 juta, golongan III/b Rp 8 juta dan golongan III/a Rp 7,9 juta.

Kelas jabatan 6 pelaksana golongan IV Rp 7,7 juta, golongan III Rp 7,5 juta dan golongan II Rp 7,25 juta. Kelas jabatan 5 golongan IV Rp 7,15 juta golongan III Rp 7 juta dan golongan II Rp 6,75 juta. Kelas jabatan 4 pelaksana golongan Iic/Iid Rp 6,5 juta dan golongan Iia/Iib Rp 6,25 juta.

Kelas jabatan 3 pelaksana golongan Iic/Iid Rp 6 juta dan golongan Iia/Iib Rp 5,75 juta. Kelas jabatan 2 pelaksana Rp 5,25 juta dan kelas jabatan 1 pelaksana Rp 5 juta.

Selanjutnya untuk jabatan fungsional auditor, pengawas penyelangga urusan pemerintah di daerah (P2UPD), audiwan dan widyaiswara terbagi dalam empat jenis. Kelas jabatan 13 Rp 24 juta, kelas jabatan 11 Rp 21 juta, kelas jabatan 9 Rp 19 juta dan kelas jabatan 9 Rp 17 juta.

Pengadaan barang dan jasa kelas jabatan 11 Rp 24 juta, kelas jabatan 9 Rp 19 juta dan kelas jabatan  8 Rp 16 juta. Guru kelas jabatan 13 Rp 3,5 juta, kelas jabatan 11 Rp 3 juta, kelas jabatan 9 Rp 2,75 juta dan kelas jabatan 8 Rp 2,5 juta. Pengawas sekolah kelas jabatan 13 Rp 11 juta, kelas jabatan 11 Rp 10 juta, kelas jabatan 9 Rp 9 juta dan kelas jabatan 8 Rp 8,5 juta.

Jabatan fungsional lainnya untuk kelas jabatan 13 Rp 15 juta, kelas jabatan 11 Rp 13 juta dan kelas jabatan 9 Rp 11 juta. Kemudian kelas jabatan 8 Rp 10 juta, kelas jabatan 7 Rp 9 juta, kelas jabatan 6 Rp 7,5 juta serta kelas jabatan 5 Rp 7 juta.

Kepala Biro Hukum Banten, Agus Mintono membenarkan bahwa besaran Tukin 2019 sudah disetujui oleh WH. "Iya sudah," kata Agus saat ditanya mengenai Pergub Tukin 2019, Kamis (14/2).

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) usai menghadiri apel di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menjelaskan, pergub untuk tarif baru tukin telah ditandatanganinya. Dengan kenaikan nilai tukin maka kini pemprov tak lagi menyediakan honor-honor lainnya yang bersumber dari APBD.

Honor-honor lain tidak boleh lagi, apalagi nyambi. Sudah ada tukin, itu satu-satunya honor yang digunakan dan kita ukur,” katanya.

Pihakanya berharap, dengan penerapan tukin tarif baru bisa meningkatkan etos kerja ASN dilingkungan pemprov. WH menuturkan, Tukin yang diterima oleh aparatur akan diberikan 100 persen, jika target kinerjanya tercapai.

Harapannya kaitannya dengan kinerja, honor ditambah tapi kinerjanya harus maksimal. Orientasi kita pada kinerja. Jadi kalau satu bulan dia kinerjanya kurang ya turun (tidak mendapatkan 100 persen),” ungkapnya. [dhn]
 

Komentar Pembaca
Ceramah Ustaz Adi Hidayat

Ceramah Ustaz Adi Hidayat

SELASA, 12 FEBRUARI 2019 , 20:31:00

Promosi Doktor Mudir MBS Ki Bagus Hadikusumo

Promosi Doktor Mudir MBS Ki Bagus Hadikusumo

SELASA, 12 FEBRUARI 2019 , 16:20:00

Pelukan Sahabat Timor Leste

Pelukan Sahabat Timor Leste

SENIN, 25 FEBRUARI 2019 , 09:10:00

The ads will close in 10 Seconds