Guru-guru Minta Pemprov Bangun Sekolah Khusus Di Tangsel

Pendidikan  SELASA, 12 MARET 2019 , 22:39:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Guru-guru Minta Pemprov Bangun Sekolah Khusus Di Tangsel

Foto/RUS

RMOLBanten. Guru-guru Sekolah Khusus (SKh) Negeri meminta Pemerintah Provinsi Banten untuk segera membangun SKh Negeri di Tangerang Selatan.
 
Permintaan itu terungkap dalam audiensi antara Komisi V DPRD Banten dengan perwakilan guru SKh dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten di ruang rapat Komisi V DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (12/3).

Diketahui, pertemuan tersebut dilakukan menindaklanjuti penarikan guru-guru yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya mengajar di SKh-SKh swasta di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang ditarik ke SKh Negeri yang berlokasi di Balaraja, Kabupaten Tangerang.

Seperti dikatakan salah seorang perwakilan guru SKh yang berstatus ASN Yeti Suharti. Dirinya meminta kepada Pemprov Banten untuk segera membangun SKh negeri di Kota Tangsel. Ia beralasan, sebagai ASN ingin memajukan warganya di daerah sendiri.

"Jadi sebelum adanya banguan SKH negeri, kita juga meminta ijin untuk membuka sekolah rintisan, salha satunya dnegna melakukan penjaringan murid-murid SKh, sehingga jika sudah terbangun sekolahnya nanti rintisan ini bisa dipindahkan. Dan kalau diijinkan ASN yang termutasi bisa kembali ke daerahnya untuk bisa merintis SKh,” kata Yeti kepada wartawan.

Yeti mengungkapkan sampai saat ini, Kota Tangsel belum mempunyai SKh negeri. Meski begitu, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus terdapat 18 SKh yang dikelola oleh swasta.

"Untuk jumlah murid di 18 SKh swasta sampai saat ini ada 870 orang, selain itu masih banyak yang belum tertampung, mungkin karena swasta biayanya mahal yah. Kalau untuk jumlah pengajar ada 127 orang termasuk di dalamnya 24 ASN yang termutasi,” ujarnya.

Yeti mengaku telah  mengajukan wacana pembangunan SKh negeri di Tangsel. Yang pasti kita minta segera. Salah satunya membuka sekolah rintisan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Komite Sekolah SKh Nur Asih Ciputat Timur, Kota Tangsel, Titin Lestari berharap guru-guru ASN yang termutasi agar bisa dikembalikan untuk bisa mengajar di SKh-SKh swasta sebelum dibangunnya SKh negeri.

"Saya mewakili beberapa komite sekolah berharap, guru-guru ASN dikembalikan dulu karena situasi dan kondisi murid-murid sangat memprihatinkan. SKh-SKh di Tangsel masih kekurangan tenaga profesional,” katanya.

Ia juga meminta kepada pemprov agar guru ASN SKh diberikan kemudahan dalam kaitan absensi.

"Diberi kemudahan, mereka bisa numpang absen di sekolah negeri terdekat, sehingga guru-guru masih tetap bisa mengajar dan tetap bisa absen,” katanya.

Sementara, Kasi Kurikulum Pendidikan Khusus pada Dindinkbud Banten, Nunung Nuhasanah mengatakan, pihaknya akan mencari solusi terbaik dalam menghadirkan sekolah khusus negeri di Tangsel.

Nunung menilai, pendirian SKh negeri menjadi sebuah solusi yang diperlukan.

"Kita tidak usah memperdebatkan penarikan karena itu sudah ada aturannya. Yang kita pikirkan itu solusinya. Kalau keluhannya jauh mengajar di Balaraja, solusinya segera dirikan SKh di Tangsel,” kata Nunung.

Nunung menyebut jika di Banten baru ada tujuh SKh yang tersebar di Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Sedangkan empat kabupaten/kota yakni Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangsel dan Kabupaten Serang belum mempunyai SKh negeri.

Meski begitu, ia mengaku, jika pendirian SKh negrei di empat kabupaten/kota sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 dan rencana strategis (Renstra) Dindikbud Banten.

"Ada kewajiban kita disitu, kita sudah komitmen. Kalaupun ada pembangunan akan memerlukan kerjasam berbagai pihak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nunung mencontohkan, pembangunan SKh negeri di Kota Cilegon yang tahun ini mulai tahap pembangunan.

"Kalau kita lihat pembangunan di Cilegon itu ada sinergi antar pemerintah daerah baik pemkot, pemprov dan kementerian. Pemkot nyiapin lahannya, pembangunannya dilakukan pemprov dibantu kementerian. Dan kami berharap Tangsel juga bisa mencontoh Cilegon,” katanya.

Mengenai adanya permintaan guru ASN SKh bisa dikembalikan dan bisa menumpang asben di sekolah negeri terdekat, Nunung mengaku hal itu sudah ada aturan.

"Kalau itu kan emang ada aturannya. Nah kalau soal absensi saya nggak bisa jawab, karena itu ranahnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Mereka yang mau ada absensi. Tapi yang terpenting bukan soal absensi tapi bagaiman cari solusi,” katanya.

Terpisah, Ketua Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan menilai Pemprov harus cermat dalam menyikapi penarikan guru-guru ASN pada SKh swasta ke SKh negeri.

"Pemprov di sini harus cermat ambil keputusan. Karena bukan hanya soal ASN saja, tapi nasib anak-anak yang sekolah di tengah tahun, di mana guru-gurunya ditarik. Otomatis akan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar (KBM),” kata Fitron. [dhn]


Komentar Pembaca
Senyum Usai PKB

Senyum Usai PKB

KAMIS, 09 MEI 2019 , 17:22:00

Pemilu Ulang Di Jakarta Sepi

Pemilu Ulang Di Jakarta Sepi

SABTU, 27 APRIL 2019 , 17:29:00

Kemenangan Indonesia

Kemenangan Indonesia

SABTU, 20 APRIL 2019 , 00:27:00

The ads will close in 10 Seconds