Akuisisi Bank Pundi, BGD Sisakan Hutang Rp 5,5 Miliar

Ekbis  RABU, 13 MARET 2019 , 20:53:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Akuisisi Bank Pundi, BGD Sisakan Hutang Rp 5,5 Miliar

Foto/Net

RMOLBanten. PT Banten Global Development (BGD) menyisakan utan hutang kepada dua perusahaan konsultan senilai Rp 5,55 miliar.

Tunggakan terjadi saat proses akuisisi Bank Pundi untuk pembentukkan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten) pada 2016 lalu.

Demikian terungkap dalam kegiatan seminar peningkatan kapasitas dan revitalisasi BUMD di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (13/3).

Dari data yang ditampilkan dalam seminar, hutang Rp 5,55 miliar itu harus dibayarkan kepada PT Trimegah Sucurities senilai Rp 2,39 miliar.

Perusahaan itu sendiri telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian kepada Konsultan Hukum Ginting senilai Rp 3,15 miliar.

Kemudian ada piutng kepada mantan direksi dan komisaris sebesar Rp 2,71 miliar yang kini telah ditangani Polda Banten.

Namun disisi lain PT BGD juga sedang mempersiapkan tuntutan penyelesaian investasi bermasalah. Pertama adalah tuntutan klaim kepada PT Recapital berkaitan dengan tuntutan klaim pesangon senilai Rp 20 miliar. Kemudian tuntutan retribusi pajak Rp 45 miliar dan tuntutan lainnya Rp 100 miliar.

Selanjutnya tuntutan terkait perjanjian tambang emas dengan PT Graha Makmur Coalindo yang saat ini dalam proses hukum Polda Banten. Adapun nilai investasi yang belum kembali sebesar Rp 5,8 miliar. Terkait modal kerja bricket kayu PT Gooyang SW dengan nilai pinjaman yang belum dibayar senilai Rp 6,6 miliar.

Komisaris Utama PT BGD Ayip Muflich membenarkan, jika Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Banten itu masih memiliki utang kepada dua perusahaan. Dia juga tak menampik jika itu berkaitan dengan proses akuisisi Bank Pundi.  

"Kita juga masih punya utang akibat (direksi) yang lama. Yang dengan Trimegah, sisa yang dulu. Kurang lebih Rp 5 miliar dua perusahaan tapi kita menyelesaikan dulu yang proses akuisisi,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela seminar.

Ayip menegaskan, permasalahan tersebut akan diselesaikannya. Kini pihaknya sudah melakukan sejumlah perbaikan baik secara eksternal maupun internal PT BGD.

Mulai 2018 ini sudah mulai kelihatan titik-titik terang. Waktu awal masuk di sini saya melihat permasalahannya. Maka kebijakannya itu kita selesaikan dulu masalah, bereskan dulu masalah yang di belakang-belakang. Baik perusahaannya yang colaps ya, kemudian masalah hukum, banyak. Kita selesaikan satu per satu,” katanya.

Diakuinya, dari sejumlah pembenahan tersebut kini PT BGD sudah mulai merasakan hasilnya. Salah satunya kini mereka sudah bisa menghasilkan laba operasional, bukan lagi laba yang bersumber dari deposito.

Internalnya kita retrukturisasi, SDM-nya kita kurangi, sekarang kita bekerja cuma punya tiga staf. Kita baru mendapatkan keuntungan, kalau dibilang kecil sekali, belum bisa dikatakan berbangga tapi kita sudah melangkah. Kalau pun keuntungan ini masih baru untuk operasional,” ungkapnya.

Disinggung kapan PT BGD bisa berkontribusi terhadap pendapatan daerah, Ayip belum bisa memberi kepastian.
"Masih jauh lah, belum tahu, jangan dulu berharap tapi kita sudah punya plan yang jelas. Siapa bagaimana, siapa melakukan apa. Saya awali dengan upaya bersama-sama, ini akan memberikan kontribusi. Kalau dituntut berapa tahun kita belum tahu,” tuturnya.   

Lebih lanjut diungkapkannya, pembersihan juga diberlakukan kepada Bank Banten selaku anak perusahaan PT BGD. Hal tersebut dilakukan berkaca dari masih ditahannya pemberian penyertaan modal Bank Banten dari Pemprov Banten.  

Ada aspek manajemen, aspek hukum. Bank Banten itu kebanggaan orang Banten, apapun kondisinya kita harus selamatkan, ini punya Banten,” ujarnya.

Selanjutnya Ayip berharap, agar Gubernur Banten Wahidin Halim segera memberi persetujuan digelarnya rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Sebab, saat ini posisi direktur utama mengalami kekosongan setelah Agus Ruswendi mengundurkan diri.

Beliau mengajukan pengunduran diri, itu kan hak karena kondisi beliau. Alasan utamanya kesehatan sehingga kita harus terima. Tapi untuk kedireksian tetap jalan,” katanya.

Penjabat Sekda Banten Ino S Rawita mengatakan, kondisi PT BGD saat ini akan menjadi pertimbangan pemprov apakah akan terus mempertahankan BUMD itu atau tidak. Terlebih perkembangan PT BGD dinilai cukup lambat. Sejak dibentuk, mereka belum juga bisa memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah.

Itu ada data-data, itu harus dipertimbangkan betul plus minusnya. (Perkembangan PT BGD) mungkin lambat, sudah 11 pergantian (direksi),” ujarnya.  

Meski demikian, Ino tetap optimistis, PT BGD bisa bangkit. Hal itu mengacu dari perubahan yang dilakukan oleh jajaran direksi saat ini.

"Melihat dari hasil karya dari komisaris dan direksi yang sudah membuat hasil. Sudah ada hasil sekarang, beda dengan yang lama. tapi selama belum dipercaya sama Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, masih belum bisa memberikan bantuan pendanaan,” pungkasnya. [dhn]



Komentar Pembaca
Ceramah Ustaz Adi Hidayat

Ceramah Ustaz Adi Hidayat

SELASA, 12 FEBRUARI 2019 , 20:31:00

Promosi Doktor Mudir MBS Ki Bagus Hadikusumo

Promosi Doktor Mudir MBS Ki Bagus Hadikusumo

SELASA, 12 FEBRUARI 2019 , 16:20:00

Pelukan Sahabat Timor Leste

Pelukan Sahabat Timor Leste

SENIN, 25 FEBRUARI 2019 , 09:10:00

The ads will close in 10 Seconds