Sidang MPPKD, 8 Pejabat Pemprov Banten Dituntut Balikin Duit Rp 1,361 Miliar

Hukum  RABU, 13 MARET 2019 , 22:32:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Sidang MPPKD, 8 Pejabat Pemprov Banten Dituntut Balikin Duit Rp 1,361 Miliar

Sidang MPPKD/RUS

RMOLBanten. Majelis Pertimbangan Penyelesian Kerugian Daerah (MPPKD) Provinsi Banten menyidangkan delapan pejabat eselon III dan IV pemprov.

Para pejabat ini disidang terkait tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2012, 2013 dan 2014, sebesar Rp 1,361 miliar, Rabu (13/3).

Dari delapan pejabat,  5 orang dari pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan tiga orang dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten.

Penuntut MPPKD yang juga Kepala Inspektur Banten,  E Kusmayadi usai melakukan persidangan ditemui di Aula Inapektorat KP3B, Curug Kota Serang mengungkapkan, proses penyelesaian ganti rugi yang baru saja selesai, seluruh pegawai yang disidangkan kooperatif dan siap mengembalikan kerugian negara.

"Nilai kerugian negara yang harus dikembalikan atau diganti dalam sidang ini sebesar Rp 1,361 miliar. Itu semua harus diganti meskipun secara bertahap sesuai ketentuannya boleh bertahap pengembaliannya oleh pejabat besangkutan," katanya.

Kusmayadi menjelaskan, pejabat atau ASN yang disidang oleh Majelis MPPKD tersebut diharapkan menjadi perhatian semua pihak terutama pejabat atau ASN Banten agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran.

"Terkait dengan temuan BPK atas kerugian negara tidak akan hilang. Sehingga mau tidak mau harus segera ditindaklanjuti jika ada temuan," ungkapnya.

Lanjut Kusmayadi, jika ada temuan BPK yang menyebabkan kerugian negara namun tidak ditindaklanjuti oleh dinas atau pejabat terkait, maka akan dilakukan sidang MPPKD Namun apabila hasil dari sidang tidak ditindaklanjuti atau tidak diselesaikan, maka akan diserahkan kepada penegak hukum.

Adapun proses pengembalian kerugian negara yang dibebankan kepada delapan pejabat tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pejabat yang bertanggungjawab dalam pengembalian kerugian tersebut.

"Dari kesanggupan mereka (delapan pejabat) tadi, teknis pengembalian kerugian negara dilakukan dengan cara  pemotongan tambahan pengahasialn pegawai negeri sipil (TPPNS) atau tinjangan kinerja (tukin) orang bersangkutan melalui bendahara daerah. Dan uangnya masuk ke kas daerah," paparnya.  

Sementara itu,  Sekretaris Inspektorat Banten, Sugiyono menegaskan, proses pengembalian kerugian negara dalam MPPKD mendapat apresiasi positif dari BPK RI Perwakilan Banten.

"Barusan dari BPK memberikan tanggapan bagus, atas telah selesainya proses temuan ini," ungkapnya. [dhn]



Komentar Pembaca
Senyum Usai PKB

Senyum Usai PKB

KAMIS, 09 MEI 2019 , 17:22:00

Pemilu Ulang Di Jakarta Sepi

Pemilu Ulang Di Jakarta Sepi

SABTU, 27 APRIL 2019 , 17:29:00

Kemenangan Indonesia

Kemenangan Indonesia

SABTU, 20 APRIL 2019 , 00:27:00

The ads will close in 10 Seconds