Banten, Antara Kiai Maruf Dan Doktor Dahnil

Opini  JUM'AT, 15 MARET 2019 , 22:00:00 WIB

Banten, Antara Kiai Maruf Dan Doktor Dahnil

Foto @Dahnilanzar/Repro

SAMPAI saat ini saya belum menyaksikan, membaca, atau pun mendengar pemberitaan soal adanya permintaan maaf KH Maruf Amin secara langsung terhadap Abah Tholib khususnya, dan umumnya kepada keluarga kakek sepuh berusia 70 tahun tersebut.

Pemberitaan hanya mengungkap pernyataan Tim Sukses Jokowi-Maruf, Maman Imanulhaq, yang menyebutkan Cawapres no urut  01 itu meminta maaf dan tidak berniat menyakiti Abah Tholib.

Namun, penegasan Maman tersebut dibantah perwakilan keluarga Abah Tholib, Muhtadin. Meski demikian, pihak keluarga tetap memaafkan Ketua Umum MUI Nonaktif asal Banten itu walau tidak ada permintaan maaf, termasuk tidak akan melakukan tindakan apapun pasca tudingan yang disampaikan Kiai Maruf itu pada 3 Maret 2019 lalu.

Permintaan maaf ini dituntut sebagian kalangan karena Kiai Maruf dianggap telah mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan hati pihak keluarga Abah Tholib.

Pengasuh Pesantren An-Nawawi, Tanara, Banten ini menyebut video Abah Tholib yang ditandu oleh anak dan saudaranya menggunakan sarung sepanjang 3 Km untuk menuju Puskesmas Sindangresmi, Pandeglang, Banten adalah hoax alias editan. Abah Tholib terpaksa ditandu untuk berobat karena akses jalan yang buruk.

Selain penyangkalan terhadap terhadap video tersebut, Kiai Maruf juga dinilai telah melakukan strategi kill the messenger, menggunakan sesat pikir argumentum ad hominem dengan menyerang pribadi pihak yang menyebarkan video tersebut. Orang yang pertama kali men-share video tersebut adalah Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, DR. Dahnil Anzar Simanjuntak. Kiai Maruf menuding Dahnil tidak mengerti persoalan Pandeglang khususnya, dan Banten secara umum.

Menyebut Dahnil tidak paham persoalan Banten sepertinya tidak tepat. Atau memang Kiai Maruf tidak mengikuti pemberitaan media bagaimana 'sepak terjang' Dahnil di provinsi paling barat pulau Jawa tersebut. Selain sudah lama tinggal di Banten hingga saat ini, bahkan menyelesaikan jenjang pendidikan SMA dan S1 serta memimpin sejumlah organisasi di provinsi tersebut. Seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Pemuda Muhammadiyah.

Tidak hanya itu, Dahnil juga turut mendirikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengawasi proses pembangunan di Banten dan juga lembaga kajian. Bahkan pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (P3EM) Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mengingat Dahnil adalah dosen di kampus kecintaan masyarakat Banten tersebut sebelum mengundurkan diri karena menjadi menjadi tim sukses Prabowo-Sandi.

Sebagai bentuk penguasannya terhadap berbagai persoalan yang ada di Banten, Dahnil rutin mengirimkan analisa-analisanya dalam berbagai tulisan ke media-media lokal, seperti Harian Radar Banten. Artikel-artikelnya di media tersebut telah dibukukan dengan judul Akrobat Pembangunan: Telaah Kritis Kebijakan Publik, Ekonomi Banten dan Nasional dalam Bingkai Konektivitas (2011).

Dahnil tidak pernah takut dalam melancarkan kritik-kritiknya walau harus berhadapan dengan pusat kekuasaan Banten yang ketika itu dipimpin Ratu Atut Chosiyah. Apalagi pada umumnya, persoalan ekonomi yang mendera masyarakat lebih disebabkan keberadaan penguasa Banten yang diduga korup. Karena itu tidak heran kalau ada sejumlah upaya untuk mengeluarkannya dari kampus Untirta.

Dahnil juga kerap diserang isu SARA karena dia bukan orang asli Banten. Bahkan dia pernah mendengar secara langsung isu SARA tersebut saat pendukung Ratu Atut membubarkan live report Metro TV yang mewawancarainya pada 18 Desember 2013 lalu. Wawancara terkait penetapan gubernur Banten dua periode tersebut sebagai tersangka kasus suap Ketua MK Akil Mochtar dan korupsi proyek pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan.

Dalam artikel Atut dan Dinasti Rentenya: Sebuah Studi Praktik Praktik Rente Politik yang dimuat dalam buku Nalar Politik Rente (2018, cetakan kedua), Dahnil menjelaskan mengapa output pembangunan di Banten buruk padahal input atau pendapatannya besar. Penyebabnya adalah karena politik anggaran mengabaikan prioritas pembangunan.

Dalam amatannya, hanya dua peruntukan APBD. Pertama, digunakan sebagai bancakan untuk mengakumulasi kekayaan dinasti rente yang dibangun keluarga Ratu Atut. Pasalnya, keluarga Ratu Atut sendiri yang menggarap proyek-proyek APBD dengan rata-rata keuntungan 20-30 persen dan kualitas proyek di- mark down. Atau proyek dikerjakan anggota kartel yang masuk lingkaran mereka. Kedua, APBD digunakan sebagai alat untuk "membina" konstituen agar tetap mendukung mereka lewat penggelontoran dana hibah dan bansos kepada kelompok masyarakat yang memiliki otoritas keagamaan, kepemudaan, kebudayaan.

Karena itu tujuan utama pemekaran Banten dari Jawa Barat untuk peningkatan ekonomi masih jauh dari cita-cita. Apalagi menurutnya, jumlah orang miskin atau keterbelakangan masih berpusat di Lebak dan Pandeglang yang sesungguhnya menjadi alasan utama pemekaran agar kedua daerah ini bisa bebas dari kesenjangan dengan daerah-daerah lain yang ada di Banten.

Saya sendiri tidak tahu bagaimana respons atau tanggapan Kiai Maruf terhadap keberadaan Dinasti Rente keluarga Ratu Atut tersebut. Apakah dia pernah mengkritik, diam saja, atau malah menjadi pendukung. Tapi yang jelas, dalam Pilpres 2019 ini, keluarga besar Almarhum Tubagus Chasan Sochib (ayah Ratu Atut) menyatakan dukungan dan akan mengerahkan semua jaringan mereka untuk memenangkan pasangan petahana.

Bahkan Jokowi-Maruf turut hadir dalam deklarasi di GOR Maulana Yusuf, Kota Serang pada 3 November 2018 lalu. Keluarga Ratu Atut saat ini menguasai Pemerintahan Provinsi Banten dan juga sejumlah kabupaten/kota di kawasan tersebut.

Selain itu, tanpa bermaksud mendramatisasi (keadaan saat ini) dan menglorifikasi (tokoh), fakta keterbelakangan Banten, khususnya Lebak dan Pandeglang, serta keberadaan Dahnil yang merupakan 'orang luar' mengingatkan saya pada sosok Eduard Douwes Dekker (1820-1887), yang pernah menjadi Asisten Residen Lebak yang saat itu berada di Karasidenan Banten. Dia menjadi terkenal setelah karyanya "Max Havelaar" dengan menggunakan nama Multatuli diterbitkan pada tahun 1860.

Lewat novel tersebut, Eduard Douwes Dekker menceritakan bagaimana kesewanang-wenangan Bupati Lebak Raden Adipati Karta Natanegara dan 'dinastinya' terhadap rakyat. Rakyat diperas, disuruh kerja paksa untuk memenuhi kebutuhan sang bupati dan keluarganya yang hidup mewah. Rakyat diintimidasi, disiksa kalau menyampaikan keluhan atau melaporkan tindakan tersebut. Karena itu rakyat Lebak hidup dalam kemiskinan. Menariknya Sang Bupati juga punya kebiayaan memberangkatkan para ulama ke Mekkah untuk mendoakannya di Tanah Suci.

Karena itu disebutkan pendapatan pembesar Jawa berasal dari empat sumber. Yaitu upah tetap bulanan; jumlah tetap sebagai pengganti pembelian hak-hak mereka oleh Pemerintah Belanda; premi dari hasil produksi kabupaten mereka seperti kopi, indigo dan kayu manis; serta yang terakhir adalah penggunaan tenaga dan harta rakyat mereka secara sewenang-wenang.

Asisten Residen yang disumpah harus melindungi pribumi dari penindasan dan kesewenang-wenangan melaksanakan komitmennya. Setelah pendekatan halus tidak berhasil, dia melaporkan kepada Residen Banten dan menuntut Sang Bupati diberhentikan sebelum dilakukan penyelidikan. Karena tidak mendapat sambutan baik, dia membawa persoalan tersebut ke Gubernur Jenderal. Hasilnya juga sama. Bahkan dia diancam akan dimutasikan ke Ngawi, yang membuatnya akhirnya meminta diberhentikan.

Dalam novel disebutkan bahwa politik Belanda memang memanfaatkan pengaruh feodal kuno pangeran-pangeran, yang di Asia pada umumnya sangat besar dan dipandang oleh sebagian besar suku sebagai bagian dari mereka. Inilah kenapa Belanda memberikan perlindungan kepada para bupati yang berasal dari kaum bangsawan tersebut. Bahkan, Pemerintah Kolonial lebih suka memecat sepuluh residen daripada seorang bupati.

Karena itu tidak heran kalau novel ini dianggap sebagai kritik keras terhadap Pemerintah Belanda. Bahkan sastrawan besar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer memberikan testimoni terhadap novel tersebut dengan menyatakan "Kisah yang membunuh kolonialisme." Berkat novel tersebut, Belanda di kemudian hari mengubah arah kebijakannya dengan menerapkan politik etis atau politik balas budi kepada penduduk pribumi lewat peningatan kesejahteraan termasuk pemberian akses pendidikan.

Di tengah suasana Pemilu saat ini, novel ini pantas dibaca oleh para calon pemimpin bangsa. Selain melihat kembali pahit getir kehidupan pada masa penjajahan dan juga untuk mengetahui prinsip dan  kepemimpinan Eduard Douwes Dekker yang layak diteladani.

Zulhidayat Siregar
Alumni UIN Ciputat, Banten




Komentar Pembaca
Rehabilitasi Togog

Rehabilitasi Togog

SENIN, 22 JULI 2019

Kemelut Hong Kong

Kemelut Hong Kong

MINGGU, 21 JULI 2019

RIP Mas Arswendo (1948-2019)

RIP Mas Arswendo (1948-2019)

SABTU, 20 JULI 2019

Yusuf Bin Najmuddin Al-Ayyubi

Yusuf Bin Najmuddin Al-Ayyubi

JUM'AT, 19 JULI 2019

Blackfly

Blackfly

KAMIS, 18 JULI 2019

Memahami Visi Indonesia, PR Untuk Presiden Jokowi 2019-2024
Shalat Ied Di Alun-Alun Rangkasbitung

Shalat Ied Di Alun-Alun Rangkasbitung

RABU, 05 JUNI 2019 , 13:31:00

Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

The ads will close in 10 Seconds