Polda Banten Dalami Kasus Mafia Tanah Milik Pemkab Tangerang

Hukum  MINGGU, 17 MARET 2019 , 12:49:00 WIB | LAPORAN: RIZKI AKBAR GUSTAMAN

Polda Banten Dalami Kasus Mafia Tanah Milik Pemkab Tangerang
RMOLBanten. Kasus mafia tanah do Provinsi Banten terus dibongkar kepolisian Polda Banten.

Kali ini, Satgas Mafia Tanah Polda Banten tengah mendalami kasus pemalsuan enam akte jual beli di Desa Telaga Sari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang seluas 5.411 meter persegi yang dilakukan DHJ.
Selain itu kepolisian juga terus mendalami dugaan keterlibatan pada kasus mafia tanah SDN di Balaraja, Kabupaten Tangerang seluas 10.250 meter persegi yang menyeret nama DHJ.

Direktur Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Novri Turangga membenarkan jika pihaknya tengah mendalami keterlibatan DHJ dan kelompoknya dalam kasus lahan milik Pemerintah Kabupaten Tangerang. Tersangka diduga kuat memalsukan surat kepemilikan tanah yang digunakan SDN di Balaraja.

"Team Bravo mencari beberapa petunjuk perbuatan melawan hukum DHJ dan kelompoknya. Dari perolehan petunjuk dilapangan, DHJ diduga melakukan permufakatan jahat dengan para pihak dalam perkara lain. Modus hampir sama yaitu memalsukan dokumen untuk upaya gugat Perdata dengan tujuan dapat ketetapan hukum selanjutnya diakui hak," katanya, Minggu (17/3).

Menurut Novri, DHJ dan kelompoknya telah menggugat Pemda Tangerang dan Dinas Pendidikan untuk meminta pergantian 15 Miliar terhadap SD di Balaraja, Tangerang berdasarkan LP/86/II/res.1.9/2019/SPKT I/ Banten, tanggal 25 Februari 2019 lalu dan dokumen yang digunakan untuk gugatan yaitu Kohir C.1215 kelas D 1 Persil 108.a atas nama Ali Mursad.

"Namun sampai saat ini Bidang Tanah berdasar Kohir C.1215 kelas D 1 Persil 108.a Atas Nama Ali Mursad telah beralih menjadi SHM 317, berdiri bangunan toko Material PD. Bojong Indah, bukan SDN," ujarnya.

Novri mengungkapkan untuk mendalami kasus tersebut pihaknya telah melakukan pemeriksaan sebanyak 9 orang dan perolehan dokumen. Hasilnya Satgas menyimpulkan telah ditemukan adanya tindak pidana.

"Penggunaan dokumen dan surat menyurat dalam proses persidangan, Hakim tidak akan pernah mengetahui untuk membedakan mana surat yang asli dan mana yang palsu, mana surat yang isinya benar dan yang keadaan palsu dimuat dalam surat jika penyidik Polri tidak melakukan penyidikan dan pembuktian dan selanjutnya disampaikan ke JPU untuk disidangkan," ungkapnya.

Novri menegaskan perbuatan DHJ diduga dilakukan oleh banyak pihak, dan dukungan dari pihak - pihak yang mempunyai tingkat intelektual, kedudukan, kehormatan, pengaruh, termasuk dukungan financial dan network.

"Kasus ini akan kami kembangkan. Biasanya perbuatan mafia tanah tidak mungkin dilakukan 1 atau 2 orang saja, apalagi orang - orang biasa," tegasnya.

Sementara itu, Kasubdit II Bidang Harta Benda Bangunan Tanah (Hardabangtah) pada Ditreskrimum Polda Banten AKBP Sofwan Hermanto mengatakan sampai saat ini, aduan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan sekelompok orang atau kolaborasi jahat untuk memperoleh hak bidang tanah kepada Team Satgas Brantas Mafia Tanah mengalami peningkatan.

"Kami sampaikan mohon maaf dengan keterbatasan Satgas belum mampu mengakomodir seluruh pihak yang menjadi Pelapor kepada kami, namun kami akan berikan yang terbaik walau kami bukan yang terbaik," ungkap Kasub Satgas Brantas Mafia Tanah ini. [dhn]


Komentar Pembaca
Shalat Ied Di Alun-Alun Rangkasbitung

Shalat Ied Di Alun-Alun Rangkasbitung

RABU, 05 JUNI 2019 , 13:31:00

Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

The ads will close in 10 Seconds