BPKAD: Pengelolaan Keuangan Banten Yang Akuntabel Dengan SIMRAL

Daerah  RABU, 20 MARET 2019 , 13:44:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

BPKAD: Pengelolaan Keuangan Banten Yang Akuntabel Dengan SIMRAL

Ilustrasi/Net

RMOLBanten. Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten terus berkomitmen untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Salah satunya dengan mengoptimalkan penatausahaan keuangan daerah berbasis sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (SIMRAL).

Hal itu terungkap dalam acara bimbingan teknis (bimtek) penatausahaan keuangan daerah berbasis SIMRAL di lingkungan Pemprov Banten tahun anggaran (TA) 2019. Kegiatan digelar di Aula Kantor BPKAD Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (20/3).

Pelaksana tugas Kepala BPKAD Banten Dwi Sahara mengatakan, dalam rangka pengelolaan keuangan saat ini telah terintegrasi antara e-planning dan e-budgeting.

Untuk terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, konsisten, transparan dan akuntabel. Sehingga peluang penyalahgunaan anggaran dapat di minimalisir,” ujarnya.

Dwi menuturkan, penatausahaan pengelolaan keuangan daerah seringkali berubah sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, Dwi berpesan kepada peserta bimtek untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Kemudian juga pelajari dan pahami aturan pada proses perencanaan, penganggaran sampai pelaporan. Sehingga setiap pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran. Lalu dapat dipertanggungjawabkan secara penuh,” katanya.

Untuk mewaujudkan penatasahaan pengelolaan keuang daerah yang baik, kata dia, dalam bimtek dihadirkan narasumber yang dari BPPT. Dalam kesempatan itu dipaparkan tentang cara penatausahaan keuangan daerah yang berbasis SIMRAL.

Dalam bimtek tersebut diikuti oleh 75 peserta yang digelar pada  Rabu.

Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, untuk meminimalisasi penyelewenangan selain menerapkan SIMRAL, dirinya juga telah meminta agar Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) mengawasi Pemprov Banten.

Waktu saya masuk (dilantik-red), KPK bilang ke saya mau selesai (keluar dari Banten). Saya minta sendiri ke direktur pencegahan saya butuh KPK. Saya malah senang KPK ada disamping saya" ujarnya. [dhn]

Komentar Pembaca
Jika KPU Tak Netral, People Power Bisa Terwujud
Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

JUM'AT, 19 APRIL 2019 , 21:00:00

Real Count KPU Lambat!

Real Count KPU Lambat!

KAMIS, 18 APRIL 2019 , 17:00:00

Putri Bung Karno Ziarah Ke Makam Gus Dur

Putri Bung Karno Ziarah Ke Makam Gus Dur

MINGGU, 24 FEBRUARI 2019 , 20:31:00

MBS Jampang Gondol Dua Piala

MBS Jampang Gondol Dua Piala

MINGGU, 14 APRIL 2019 , 20:14:00

Antusias Pencoblosan Di Manila

Antusias Pencoblosan Di Manila

MINGGU, 14 APRIL 2019 , 19:18:00

The ads will close in 10 Seconds