Penetapan Sekda Banten Tertahan, Presiden Jokowi Ngaku Belum Terima

Daerah  MINGGU, 24 MARET 2019 , 22:19:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Penetapan Sekda Banten Tertahan, Presiden Jokowi Ngaku Belum Terima

Presiden Joko Widodo/RMOL Banten

RMOLBanten. Meski ketiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) sudah lama diserahkan Pemprov ke pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, namun sampai saat ini masih juga belum diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Jokowi biasa disapa yang juga calon presiden (Capres) nomor urut 01 ditemui usai melakukan kampanye akbar di Stadion Maulana Yusuf Ciceri, Kota Serang,  mengaku masih menunggu nama Sekda Banten definitif dari tim penilai akhir (TPA) Kemendagri.

"Belum masuk di meja saya. Kalau sudah masuk langsung ditandatangani," kata Jokowi saat ditanya mengenai proses penetapan dan pelantikan Sekda Banten, Minggu (24/3).

Diketahui, Sekda Banten sebelumnya dijabat Ranta Soeharta, namun yang bersangkutan mengundurkan diri pada Juli tahun 2018 lantaran maju sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Banten II dari Partai Nasdem.

Selanjutnya, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menunjuk Asda II, Ino S Rawita sebagai Penjabat Sekda Banten. Selang beberapa bulan kemudian, WH memerintahkan Ino membentuk panitia seleksi (Pansel) calon Sekda Banten. Hasilnya, ada tiga nama yakni,

Al Muktabar (pejabat Kemendagri, Lili Romli (peneliti LIPI) dan Septo Kalnadi (Sekretaris KPU Banten). Ketiganya pada pertengahan Februari nama-namanya telah disampaikan ke Kemendagri.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten, Nuraeni mayakini, nama-nama calon sekda yang diserahkan kepada kementerian adalah sosok-sosok berkualitas.

"Saya sangat percaya kalau tiga nama itu tidak ada campur tangan atau dintervensi oleh siapapun. Hanya saja saya berharap siapapun sekda nya nanti, dia harus mampu menciptakan aparatur yang mumpuni," katanya.

Pekerjaan berat seorang Sekda lanjut Nuraeni, adalah bagaimana membentuk lembaga profesional yang didalamnya terdiri para pakar dan akademisi untuk melakukan sertifikasi profesi jabatan di pemprov. Lembaga ini nantinya dapat memberikan penilaian kepada gubernur atas aparaturnya dalam menempatkan posisi di  semua organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kalau lembaga ini ada, saya sangat meyakini pembangunan di Provinsi Banten lebih cepat lagi. Karena lembaga ini nantinya bisa mengeluarkan sertifikat atas kemampuan para ASN (aparatur sipil negara) di pemprov. Kalau sekarang lembaga sertifikasi itu adanya di guru-guru, pendidik. Tentunya pembentukan lembaga sertifikasi ini adalah jawaban dari keinginan Pak Gubernur. Jadi Sekda Banten devinitif nanti harus bisa menjawab tantangan itu. Dan saya yakin dengan adanya lembaga ini biaya untuk mencari pejabat berkualitas akan ringan, efisien," ungkapnya.

Mantan Gubernur Banten, Rano Karno ditemui usai acara kampanye akbar mendampingi Jokowi berharap Sekda kedepan mampu membawa dampak positif bagi pembangunan yang pernah dipimpinnya sebelumnya.

"Siapa saja calonnya. Terus terang saja, saya enggak tahu dari tiga calon Sekda Banten yang namanya sudah disampaikan itu (kepemerintah pusat).  Harus dapat  bekerja, fokus pada infrastruktur," kata Rano ketika ditanya atas tiga nama calon sekda dan harapannya.

Namun kata Rano meskipun, WH sudah menyerahkan nama-nama calon sekda ke Kemendagri, akan tetapi hasil akhir ada di Jokowi.

"Keputusan ada pada gubernur, tapi pelantikan ada di presiden," ungkapnya. [dhn]


Komentar Pembaca
Shalat Ied Di Alun-Alun Rangkasbitung

Shalat Ied Di Alun-Alun Rangkasbitung

RABU, 05 JUNI 2019 , 13:31:00

Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

The ads will close in 10 Seconds