MRT 99 Persen Milik Pemprov DKI, Warganet: Kok Yang Resmiin Jokowi

Politik  SENIN, 25 MARET 2019 , 10:22:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

MRT 99 Persen Milik Pemprov DKI, Warganet: Kok Yang Resmiin Jokowi

Anies Baswedan/Net

RMOLBanten. Di tengah euforia peresmian MRT, publik mulai bertanya-tanya soal sosok Jokowi yang langsung turun tangan untuk meresmikan.
Moda Raya Terpadu (MRT) yang digadang-gadang bakal menjadi angkutan andalan masyarakat Jakarta telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Minggu (24/3).

Salah satunya warganet bernama Dyah Saptarini. Dalam akun Twitternya, ia mempertanyakan alasan Jokowi resmikan MRT.

Padahal menurutnya, Gubernur Anies dianggap lebih tepat meresmikannya.

"Yth Presiden Jokowi, kenapa Anda yang meresmikan MRT Jakarta? Padahal status perusahaan BUMD & kepemilikannya 99,99% DKI Jakarta & 0,01% PD Pasar Jaya? Kenapa bukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan," tulisnya.

Dilihat dari laman resmi JakartaMRT, tertulis jika saham MRT Jakarta memang hampir sepenuhnya dipegang oleh Pemprov DKI Jakarta.

"PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) berdiri pada tanggal 17 Juni 2008, berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," demikian keterangan dalam laman jakartamrt.co.od

Di situs tersebut, tertulis jika struktur kepemilikan dimiliki oleh dua pihak pun hampir mirip dengan yang ditulis warganet. Tertulis, struktur kepemilikan MRT yakni Pemprov DKI Jakarta sebesar 99.98%, dan PD Pasar Jaya 0.02%.

Dasar hukum pembentukan PT MRT Jakarta juga tertulis MRT merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Peresmian yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia itu, beberapa pejabat penting turut hadir, seperti halnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Kemudian Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. [dhn] 

Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds