KPK Serahkan Proses Penyertaan Modal Bank Banten Ke OJK

Ekbis  SENIN, 25 MARET 2019 , 19:36:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

KPK Serahkan Proses Penyertaan Modal Bank Banten Ke OJK

Foto/RUS

RMOLBanten. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan proses penyertaan modal Bank Banten sebesar Rp 175 miliar yang sudah diplot dalam APBD ke otoritas jasa keuangan (OJK).

Baik KPK maupun Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) sudah beberapa mengagendakan pembahasan itu, tapi selalu gagal.

Plt Komisaris Utama Bank Banten, Media Warman saat ditemui usai rapat umum pemegang saham (RUPS) Tahunan di salah satu hotel di Kota Serang, membenarkan proses lanjutan penyertaan modal ratusan miliar kepada OJK, setelah sebelumnya akan dibahas dan konsultasikan dengan KPK.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov Banten melayangkan surat kepada KPK untuk melakukan supervisi terhadap proses penyertaan modal untuk Bank Banten yang dianggarkan pada APBD Banten Perubahan 2018 sebesar Rp 175 miliar.

Namun, hingga akhir penggunaan APBD 2018, KPK belum memberikan jawaban sehingga anggaran modal menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).

Pemprov Banten pada APBD 2019 juga kembali menganggarkan modal untuk Bank Banten sebesar Rp 131 miliar. Akan tetapi, hingga saat ini pun sama nasibnya masih menunggu surat balasan dari KPK.

Menurut Media Warman, KPK telah menyerahkan persoalan penyertaan meodal ke OJK. Ia mengaku, jika Pemprov Banten telah menerima surat tersebut yang juga ditembuskan ke Bank Banten.

Sudah ada, mudah-mudahan ini menjadi titik terang untuk pemprov bisa mengucurkan dana untuk penyertaan modal Bank  Banten,” katanya, Senin (25/3).

Mengenai upaya Pemprov Banten untuk meminta supervisi ke KPK, Media menilai, hal itu merupakan bagian dari kehati-hatian pemprov dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam pemnyertaan modal.

"Pak Gubernur melihat dalam proses penyertaan modal perlu kehati-hatian. Apalagi pada proses penganggaran dulu kan ada kejadian yang melibatkan aparatur hukum. Oleh karena itu Pak Gubenur minta supervisi ke KPK,” ujar Media.

Meski begitu, lanjut Media, secara aturan ada sebuah kewajiban bagi pemegang saham untuk memenuhi syarat modal ke Bank Banten. Akan tetapi, dalam menyehatkan sebuah Bank ada hal-hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah.

"Pemprov kan menghimpun dana dari pendatan asli daerah (PAD). Dan tentunya ini akan digunakan Pak Gubernur untuk program-program yang akan mensejahterakan rakyat. Saya melihat pemerintah daerah menginginkan penyertaan modal dengan melibatkan aksi korporasi, dan tentunya pemprov sebagai pemilik juga akan mengundang calon investor untuk membeesarkan Bank Banten,”  katanya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemprov dan DPRD Banten yang terus berkomitmen dalam menyehatkan Bank Banten.

"Tekad dan Komitmen untuk menyehatkan Bank itu ada. Tapi waktu saya ketemu Pak Gubernur dan bilang kalau nggak sekarang besok juga bsia dianggarkan,” ujarnya.

Sementara, Dirut Bank Banten, Fahmi Bagus Mahesa mengatakan, proses penyertaan modal untuk Bank Banten sudah dilakukan oleh Pemprov Banten dengan persetujuan DPRD Banten.

Ia menilai komitmen pemerintah daerah dalam hal penyertaan modal cukup besar.

"Pak Gubernur ingin Bank Banten punya partner. Kalau ada yang lebih besar maka Bank Banten akan bisa maju lagi.  Cuma Pemprov Banten ingin ada kepastian agar lebih nyaman dan safety (aman, red) dalam menguatkan Bank Banten,” kata Fahmi.

Lebih lanjut, Fahmi beraharp dalam waktu dekat ini sudah mendapatkan kabar terkait kejelasan penyertaan modal Bank Banten.

"Insya Allah kalau sudah ada (kejelasan, red) dalam waktu dekat ini kita akan melakukan aksi korporasi dalam permodalan dengan Bank Banten,” ujarnya.

Sebelumnya, Penjabat Sekda Banten, Ino S Rawita mengungkapkan, pihaknya sudah melayangkan surat ke KPK atas pengaloaksian  penyertaan modal Bank Banten.

"Sudah sering, tapi pertemuan itu batal terus, walaupun sudah dijadwalkan oleh KPK," kata ino singkat. [dhn]


Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds