Disabilitas Pertanyakan Sedekah Di Pemilu 2019

Politik  RABU, 03 APRIL 2019 , 14:25:00 WIB | LAPORAN: RIZKI AKBAR GUSTAMAN

Disabilitas Pertanyakan Sedekah Di Pemilu 2019

Sosialisasi Bawaslu Kota Serang/RZK

RMOLBanten. Sejumlah penyandang disabilitas di Kota Serang mempertanyakan beberapa isu yang kerap terjadi menjelang Pemilu. Salah satunya adalah soal politik uang yang berkedok sedekah.

Pertanyaan itu diungkapkan pada kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu 2019 bersama perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang digelar di Bawaslu Kota Serang,  Rabu (3/4).

"Bagaimana kalau ada yang ngasih sedekah ke kita di masa kampanye ini, dan yang ngasih soedekahnya itu calon atau tim kampanye calon,  apakah itu termasuk politik uang atau tidak," kata Sirojudin salah seorang peserta sosialisasi pada sesi tanya jawab.

Jajang,  peserta lainnya mempertanyakan soal sanksi politik uang bagi pemberi dan penerima.

"Kalau misalnya ada yang ngasih uang ke kita,  apakah kita bakal kena (sanksi), soalnya kita tidak tahu kalau itu politik uang," kata Jajang.

Menanggapi pertanyaan tersebut,  Komisioner Bawaslu Kota Serang Rudi Hartono mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa melarang orang bersedekah. Namun demikian kata Rudi,  antara sedakeh dengan politik uang sangat mudah dibedakan.

"Selama tidak ada embel- embel, tidak ada kepentingan politik, tidak apa-apa meski sedekahnya itu di masa kampanye. Tetapi kalau ada embel- embel, misalnya ngomongnya sedekah tapi minta dipilih pada 17 April,  itu tidak boleh, itu namanya politik uang," terang Rudi.

Sementara soal pertanyaan Jajang,  Rudi mengatakan bahwa yang kena sanksi dalam politik uang adalah hanya pemberi.

"Kalau sekarang yang kena itu pemberi saja,  bukan penerima, beda dengan Pilkada kemarin, pemberi dan penerima kena. Tetapi kalau menemukan segera laporkan ke kita,  bisa disampaikan langsung melalui nomor saya," tukas Rudi.

"Makanya kita masuk ke saudara kita yang disabilitas agar mereka tidak dimanfaatkan mereka pun faham terkait pelanggaran kampanye dan pengawasan partisipatif," ujarnya menambahkan.

Rudi Hartono juga mengajak penyandang disabilitas dapat turut membantu menyukseskan pemilu 2019. Salah satunya menjadi partisipasi pengawasan pemilu.

"Minimal kita melakukan pengawasan dilingkungan keluarga kita dulu. Baru dilingkungan diluarnya. Kalau pengawasan dari Bawaslu sangat terbatas SDM nya," ujarnya. [dhn]

Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds