Laporkan UMK Dan Percaloan Tenaga Kerja, Buruh Geruduk DPRD

Ekbis  SELASA, 09 APRIL 2019 , 18:58:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Laporkan UMK Dan Percaloan Tenaga Kerja, Buruh Geruduk DPRD

Foto/RUS

RMOLBanten. Puluhan buruh perwakilan serikat pekerja dari empat kabupaten/kota mengadukan nasibnya ke DPRD Banten, Selasa (9/4).

Mereka menyampaikan masih ada perusahaan yang belum membayar gaji sesui upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2019.

Tak hanya itu saja, mereka menyampaikan praktik percaloan tenaga kerja yang dilakukan oleh oknum human resource departement (HRD).

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Lebak, Sidik Kuen mengungkapkan, ada lima perusahaan yang melakukan pelanggaran Undang-undang Tenga Kerja dengan memberikan upah dibawah standar, serta melakukan intimidasi kepada buruh agar tidak tergabung dalam serikat pekerja.
 
"Kami terpaksa datang ke Provinsi Banten, menyampaikan keluhan kami ke DPRD dan Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) Banten  karena kami sudah menyampaikan ke Dinas dan  DPRD Kabupaten Lebak tapi tidak ada tindaklanjutnya. Dan mereka menyampaikan kalau pengawasan itu adanya di provinsi," ujarnya.
 
Kelima perusahaan yang dianggap telah melanggar ketentuan tersebut yakni, PT Lakoni, PT Aplus Pasific, PT Parako Ekatama, PT Masoli Kalerindo Perkasa.

"Mudah-mudahan dengan usaha kami ke DPRD Banten dan Disnakertrans Banten ada upaya percepatan proses jalan keluar," harapnya.
 
Sementara itu, Ketua DPC Garteks KSBSI Kabupaten Serang, Faisal Rakhman  mengadukan dua perusahaan yang saat ini dianggap telah melakukan pelanggaran yakni PT Yarindo dan PT Hetian.

"Ada PHK sepihak oleh PT Yarindo dan upah dibayar dibawah  UMK, PT Hetian.  Kami harap ini dapat segera diselesaikan," ujarnya.
 
Sementara salah seorang buruh yang ikut dalam audiensi, Ahmad mengeluhkan proses penerimaan  percaloan karyawan dengan melakukan pungutan.

"Masyarakat kita itu bukan pemalas, bukannya enggak mau kerja. Mau masuk kerja itu susah, karena sebelum bekerja kita sudah dimintai uang dulu," ujarnya.
 
Bahkan yang lebih parah lagi,  uang sogokan atau pelicin sudah mengakar, serta dimanfaatkan untuk mencari kekayaan.

"Masyarakat yang kerja dminta uang jutaan, bahkan puluhan. Belum lama kerja sudah di pecat, dan oknum HRD itu merekrut kembali pegawai baru dengan meminta sejumlah uang," paparnya.

Kepala Bidang Pengawasan pada Disnakertans  Banten, Ubaidillah didampingi Kasi Jaminan Sosial pada, Karna Wijaya mengaku perusahaan-perusahaan yang diadukan serikat pekerja telah ditangani seluruhnya.
 
"Semuanya sudah kami tindaklanjuti. Hanya saja, ini kan perlu investigasi dan pendalaman, tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada prosesnya, secepatnya kita tuntaskan," ujar Ubaidillah usai melakukan audiensi.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten, Upyadi Mouslekh mengaku terkejut dengan adanya perusahaan yang belum membayar upah sesuai UMK, melakukan intimidasi dan praktik percaloan.
 
"Kita akan fasilitasi semua urusan  dan permasalahan yang ada. Tapi untuk percaloan  tenaga kerja, ini akan kami kejar dan lakukan  investigasi. Ini sudah kelewatan. Bahkan saya dengar oknum HRD dipabrik-pabrik yang melakukan praktik percaloan itu kehidupannya sangat mewah," terangnya.[dhn]
   
 

Komentar Pembaca
Jika KPU Tak Netral, People Power Bisa Terwujud
Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

JUM'AT, 19 APRIL 2019 , 21:00:00

Real Count KPU Lambat!

Real Count KPU Lambat!

KAMIS, 18 APRIL 2019 , 17:00:00

Putri Bung Karno Ziarah Ke Makam Gus Dur

Putri Bung Karno Ziarah Ke Makam Gus Dur

MINGGU, 24 FEBRUARI 2019 , 20:31:00

MBS Jampang Gondol Dua Piala

MBS Jampang Gondol Dua Piala

MINGGU, 14 APRIL 2019 , 20:14:00

Antusias Pencoblosan Di Manila

Antusias Pencoblosan Di Manila

MINGGU, 14 APRIL 2019 , 19:18:00

The ads will close in 10 Seconds