Dishub Banten Berlakukan Derek Kendaraan Di Jalur Protokol

Daerah  SENIN, 15 APRIL 2019 , 18:10:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Dishub Banten Berlakukan Derek Kendaraan Di Jalur Protokol

Ilustrasi Dishub DKI/Net

RMOLBanten. Dinas Perhubungan (Dishub) Banten dalam waktu dekat akan memberikan tindakan keras berupa derek kepada pemilik kendaran yang parkir disepanjang bahu jalur protokol.

Saat ini sosialisasi sedang dilakukan termasuk koordinasi dengan Pemkot Serang.

Kepala Dishub Banten Tri Nurtopo, mengungkapkan, tindakan tegas kepada kendaraan yang parkir dibahu jalan protokol aka  diberlakukan pada September mendatang.

"Di bahu jalan, rata-rata di situ (kendaraan parkir), itu enggak boleh, itu harusnya kosong dan steril. Kita sosialisasi sampai Oktober, kita imbauan-imbauan dulu. Kami juga pasang spanduk imbauan di JPO (jembatan penyeberangan orang),” katanya, Senin (15/4).

Tri menjelaskan, sterilisasi jalur protokol tersebut dilakukan karena kendaraan yang parkir dibahu jalan dinilai menjadi penyebab kemacetan.

"Otomatis kalau mobil parkir kapasitas jalan berkurang dan jadi macet. Ini untuk kelancaran lalu lintas juga,” imbuhnya.

Secara berkala, kata dia, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama dengan Pemkot Serang selaku pemerintah setempat. Dalam pertemuan itu juga pihaknya ingin memastikan terkait persyaratan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB). Menurutnya, dalam izin tersebut ada kewajiban pemohon perizinan untuk menyediakan tempat parkir.

Kita evaluasi terus sampai Oktober. (Solusinya) Kota Serang artinya jika dia bisa menyediakan lahan parkir dengan bayar kan nanti bisa. Makannya kita kasih waktu panjang intinya itu. September kita sudah kerja sama dengan kepolisian tilang. Tilang kan berkiatan dengan hukum, makannya nanti kita dengan polisi bukan kita sendiri,” paparnya.

Lebih lanjut dipaparkannya, selain tilang pihaknya juga berencana menerapkan sanksi dengan cara digembok roda kendaraan dan diderek. Untuk merealisasikannya, pemprov akan membuat peraturan daerah (perda).

"Mau kita derek juga, kita gembok dan ditempeli (pemberitahuan) untuk menghubungi atau kalau enggak kita derek. Seperti di DKI, derek  di sana lalu bayar Rp 500 ribu misalnya. Kita lagi siapkan aturan hukumnya dulu,” tuturnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, kondisi jalan memang seharusnya sesuai dengan kebutuhannya. Dia mencontohkan, ruas jalan dari Terminal Pakupatan hingga KP3B, Kota Serang yang dilebarkan dan aspek-aspek pendukung yang juga dilengkapi.

"Kondisi jalan harus sesuai dengan kebutuhan jalan. Jalan kan ada aspal, ada saluran air, ada pedestriannya, ada tempat sampahnya, ada buat tamannya, ada buat pejalan kakinya. Tetapi saya enggak mencampuri kota (kewenangan Pemkot Serang,red) ini. Pak Tri sudah mengambil keputusan terkait kondisi ekstisting yang ada,” terang WH. [dhn]


Komentar Pembaca
Jika KPU Tak Netral, People Power Bisa Terwujud
Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

JUM'AT, 19 APRIL 2019 , 21:00:00

Real Count KPU Lambat!

Real Count KPU Lambat!

KAMIS, 18 APRIL 2019 , 17:00:00

Putri Bung Karno Ziarah Ke Makam Gus Dur

Putri Bung Karno Ziarah Ke Makam Gus Dur

MINGGU, 24 FEBRUARI 2019 , 20:31:00

MBS Jampang Gondol Dua Piala

MBS Jampang Gondol Dua Piala

MINGGU, 14 APRIL 2019 , 20:14:00

Antusias Pencoblosan Di Manila

Antusias Pencoblosan Di Manila

MINGGU, 14 APRIL 2019 , 19:18:00

The ads will close in 10 Seconds