11 Ribu TPS Bermasalah, Kabupaten Serang Paling Rawan

Keamanan  SENIN, 15 APRIL 2019 , 21:21:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

11 Ribu TPS Bermasalah, Kabupaten Serang Paling Rawan

Foto/Net

RMOLBanten. Bawaslu Banten merilis sebanyak 11. 303 Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan akan kecurangan yang dilakukan tim serta peserta Pemilu 2019.

Dari delapan Kabupaten/Kota, Kabupaten Serang justru dinilai paling rawan terjadi kecurangan berupa praktik politik uang, netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan pelanggaran penyelenggara.

Demikian terungkap dalam konfrensi pres kerawanan TPS pada Pemilu dan Pilpres 2019 di Sekretariat Bawaslu Banten, Kelapa Dua, Kota Serang, Senin (15/4).

Anggota Bawaslu Banten, Nuryati Solapari mengatakan, dari identifikasi tingkat kerawanan TPS yang ditentukan oleh lima indikator yakni, daftar pemilih tetap (DPT), logistik pemilu, politik uang, netralitas ASN dan pelanggaran penyelenggara, Kabupaten Serang menduduki peringkat pertama dari delapan kabupaten/kota.

Dimana tingkat Kabupaten Serang memiliki tingkat kerawanan politik uang, netralitas ASN dan penyelenggara.

Berdasarkan data Bawaslu, persentase tingkat kerawanan poltik uang di Kabupaten Serang mencapai 46,83 persen, untuk netralitas ASN 28 persen dan pelanggaran penyelenggara mencapai 63,29 persen. Tingkat kerawanan tersebut tersebar di 1.131 TPS.

"Ini merupakan upaya kita dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terdahap potensi pelanggaran pada hari H pemungutan suara pada 17 April besok. Dan ini juga merupakan bagian dari strategi Bawaslu dalam melakukan pengawasan,” ungkapnya.
 
Ia menjelaskan , dari 33.420 TPS yang tersebar di  1.551 desa yang ada di delapan kabupaten/kota, sebanyak 11.303 diidentifikasi merupakan TPS rawan.

Banyak sekali, tapi dalam konteks Banten masih duduk di urutan sepuluh atau 43 persen di bawah Gorontalo, Bangka Belitung dan lainnya. Dan penentuan TPS rawan juga merupakan bagian dari identifikasi awal dalam upaya pencegahan,” jelasnya.

Untuk wilayah TPS rawan di Kabupaten Serang, lanjut Solapari, TPS rawan berada di 10 kecamatan yakni Padarincang, Pabuaran, Tunjung Teja, Ciruas, Binuang, Kragilan, Jawilan, Tirtayasa, Pontang dan Ciomas.

"Dari 29 kecamatan Padarincang itu paling tinggi. Untuk Kota Serang itu paling tinggi Cipocok Jaya, Cilegon itu Jombang, Kota Tangerang itu Pinang, Kabupaten Tangerang itu paling tinggi Cisauk, Kota Tangsel paling tinggi itu Pamulang, Kabupaten Pandeglang paling tinggi itu di dua kecamatan Mekarjaya dan Sumur, dan Kabupaten Lebak itu paling tinggi di wilayah Leuwidamar,” jelas mantan buruh migran itu.

Lebih lanjut, Solapari mengungkapkan jika Baswaslu Banten juga membuat tim patroli pengawasan anti politik uang.

Tim tersebut akan berpatroli dalam tiga zona, dimana zona I meliputi wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel, zona II meliputi, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kbaupaten Serang. Sedangkan zona III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

"Tim ini akan berpatroli selama masa tenang hingga malam hari H. Kita akan terus bergerak dari pagi sampai malam. Kita juga mengimbau masyarakat baik sebagai objek maupun subjek untuk sama-sama mentaati peraturan. Karena pemilu bukan hanay tanggungjawab penyelenggara tapi juga masyarakat,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi mengatakan, penetapan TPS rawan merupakan upaya melakukan deteksi dini dalam upaya pencegahan. Meski begitu, dirinya meminta pengungkapan TPS rawan jangan menimbulkan ketakutan tersendiri, ,melainkan menjadi upaya bersama untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

"Jadi jangan heran kelau jumlahnya wah. Tapi ini merupakan antisipasi kami,” kata Didih.

Terpisah,  Anggota KPU Banten, Eka Setyalaksmana mengatakan, terkait indikator kerawanan TPS dimana di dalamnya terdapat netralitas penyelenggara, DPT dan logistik, pihaknya sudah melakukan antisipasi.

"Khusus untuk DPT memang kerawanannya itu pada ketersediaan surat suara di TPS yang berhubungan DPTb (daftar pemilih tambahan) dan DPK (daftar pemilih khusus). Kalau jumlahnya DPTb dan DPK nya melebihi cadangan surat suara yang dua persen, kita sudah meminta penyelenggara di tingkat KPPS untuk korrdinasi dengan PPS agar pemilih yang tdiak dapat dialihkan ke lokasi atau TPS lain yang ada di satu lingkungan,s ehingga tidak mengubah daerah pemilihannya,” kata Eka.

Sama halnya dengan netralitas penyelenggara, ia mengaku pihaknya tidak akan segan untuk memecat atau memberhentikan penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran atau tidak netral pada pemilu.

"Walaupun sedang penghitungan suara kalau terbukti tidak ada kita akan pecat. Dan itu juga sudah kita lakukan terdahap oknum di Kabupaten Pandeglang yang kedapatan mengangkat alat peraga kampanye dengan salah satu tim sukses, itu sudah kita PAW (pergantian antar waktu),” ujarnya.

Terkait logistik, lanjut Eka, hal itu berhubungan dengan ketersediaan surat suara untuk TPS DPTb di Bandara, rutan (rumah tahanan) dan  lapas (lembaga pemasayarakatan).

"Kita sudah siapakan tinggal nunggu surat suaranya sedang disiapkan oleh KPU RI. Dan besok harus sudah masuk ke TPS, karena nggak ada lagi waktunya, masa dikirim tanggal 18,” pungkasnya. [dhn] 


Komentar Pembaca
Senyum Usai PKB

Senyum Usai PKB

KAMIS, 09 MEI 2019 , 17:22:00

Pemilu Ulang Di Jakarta Sepi

Pemilu Ulang Di Jakarta Sepi

SABTU, 27 APRIL 2019 , 17:29:00

Kemenangan Indonesia

Kemenangan Indonesia

SABTU, 20 APRIL 2019 , 00:27:00

The ads will close in 10 Seconds