PEMILU 2019

Banyak Temuan, Bawaslu Banten Kumpulkan Bukti Detail

Politik  RABU, 17 APRIL 2019 , 21:10:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Banyak Temuan, Bawaslu Banten Kumpulkan Bukti Detail

Foto/RUS

RMOLBanten. Bawaslu Banten  masih mengumpulkan data terkait banyaknya temuan baik kekurangan surat suara, daftar pemilih dan dugaan adanya pelanggaran lainnya pada hari pemungutan suara 17 April.

Ketua Bawaslu Banten, Didih M Sudi mengungkapkan  pihaknya telah banyak terima laporan dari jajaranya terkait proses pencoblosan suara pemilih pada Pemilu 2019.

"Kita lihat memang ada catatan-catatan, tapi kita masih mengumpulkan detilnya. Seperti terkait pemilih ada banyak yang nggak masuk ke daftar pemilih tetap (DPT), banyak yang punya KTP tapi nggak terdaftar kaya di daerah Sepang, Kota Serang ada 100an orang nggak masuk dan itu KTP di luar Serang. Dan yang paling ekstrem itu di Kibin, Nikomas, Kabupaten Serang, ada pulihan bahkan sampai ratusan orang yang minta penjelasan karena nggak masuk daftar, dan lagi-lagi KTP nya luar daerah,” ujar Didih saat dihubungi melalui telepon, Rabu (17/4) .

Didih menjelaskan, dari sisi surat suara, banyak sekali temuan kekurangan di beberapa kabupaten/kota.

"Yah kan jenis pemilunya nggak sama, kaya ada di salah satu TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Cilegon, untuk pilpresnya 198 lembar, tapi pilegnya 280, ini kan jomplangnya jauh,” katanya.

Lebih lanjut, kata Didih, selain temuan kekurangan, terdapat pula surat suara yang tertukar, khususnya untuk surat suara pileg DPRD kabupaten/kota yang tertukar daerah pemilihannya (dapil). Temuan lain, adanya surat suara untuk pemilihan umum ulang yang masuk ke TPS.

"Padahal itu kan surat suara cadangan yang nantinya akan digunakan untuk pemungutan suara ulang (PSU), dan itu ada di Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon,” katanya.

Terkait informasi adanya surat suara untuk pilpres yang telah dicoblos, Didih mengaku masih mencari informasi.

"Kalaupun ada di Kota Tangerang Cuma satu (surat suara, red) dan ada juga videonya. Kita juga sudah perintahkan  untuk di cek seperti apa, kita juga lihat kajiannya seperti apa yang jelas kita akan bertindak sesuai mekanisme undang-undang,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, untuk pidana pemilu akan diproses di Gakumdu.

"Jadi mekanime pertama di Gakumdu, kedua itu akan dilakukan PSU. Kita akan kaji berapa TPS yang harus PSU dan itu harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 tahun 2019 dan Per Bawaslu Nomor 1 tahun 2019. Dan itu tinggal tunggu dari bawah yang ditindak lanjuti melalui rekomendasi ke Bawaslu kabupaten/kota,” jelasnya.

Untuk evaluasi, menurut Didih, Bawalu masih menunggu informasi dari kabupaten/kota.

"Kita akan evaluasi secara keseluruhan, seperti apakah ada TPS yang PSU, lalku temuan di lapangan banyak TPS yang tidak ada anggota linmasnya. Tadinya hari ini (kemarein, red) kita mau ekspos tapi karena kabupaten/kota belum siap sepertinya diundur,” ujarnya.

Terpisah, Anggota KPU Banten Eka Setyalaksmana mengaku, KPU semenjak pagi telah mendapatkan laporan brekaitan dengan kendala baik itu terkait surat suara dan DPT. Meski begitu, ia mengaku hal itu dusah bisa tertangani.

"Ada temuan surat suara yang tertukar dan kurang dan itu bagian dari kekurangan  pertama karena pemilih yang membludak dan kedua kelemahan sistem dalam proses sortir dan pelipatan. Tapi Alhamdulillah nisa kita tangani meski ada sejumlah TPS yang dipending. Tapi secara umum bisa ditangani,” katanya

Berkaitan surat suara yang tertukar, kata Eka, tidak semua ada temuan. Meski begitu, dirinya berlasan jika masuknya surat suara tersebut lantaran terselip.

"Yah kemungkinan terselip. Tapi itu bisa diganti dengan syarat belum tercoblos. Tetapo kalau sudah tercoblos tetap dianggap sah dan masuk sebagai suara parpol (partai politik),” ujarnya.

Meski banyak temuan, ia mengaku, hal tersebut tidak menyurutkan  dan mengurangi antusias mayarakat.

"Pemilih membludak,” singkatnya.

Terkait adanya pemilih yang masih menggunakan KTP, Eka mengaku hal itu masih diperbolehkan dengan catatan domisili masih di daerah atau di lingkungan TPS. Namun, jika KTP berasal dari luar daerah mak tidak boleh memilih.

"Masih boleh, asalkan domisilnya di daerah situ. Tapi kalau tidak bisa menunjukkan form A5, KTP nya luar Banten atau di luar Serang itu nggak bisa. Kaya yang di Kibin, mereka mau pakai KTP tapi kita nggak bisa layani, karena dari luar daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya mengaku, KPU akan melakukan evaluasi terkait proses pemungutan suara.

"Evaluasi mungkin malam ini atau besok pagi. Kita juga mulai aktifkan situng (sistem hitung) di aula KPU Banten. Nanti ada layar besar dan kita bisa menyaksikan progres penghitungan suara,” katanya.

Eka juga mengungkapkan,  untuk proses penghitungan suara akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal rekapitilasi.

"Sesuai dengan jadwal rekap, besok geser ke lurahan/desa dan bisa langsung ke kecamatan. Untuk rekap itu butuh waktu 17 hari, nanti sampai dengan 7 Mei rekap di kabupaten/kota, tanggal 12 di provinsi, dan nasionalnya maksimal 22 Mei,” pungkasnya. [dhn]



Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds