KPU Lalai, PB HMI: Bawaslu Kemana?

Politik  SELASA, 23 APRIL 2019 , 01:13:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

KPU Lalai, PB HMI: Bawaslu Kemana?

Abhan dan Arief Budiman/Net

RMOLBanten. Rekapitulasi suara hasil pemungutan suara Pemilu pada 17 April 2019 dilakukan berjenjang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan membutuhkan waktu yang lama.

Rekapitulasi hasil Pemilu telah dimulai pada 18 April 2019 dan dijadwalkan selesai pada 22 Mei 2019.

Selang waktu rekapitulasi hasil Pemilu tersebut, berbagai isu disertai ketegangan bermunculan. Fenomena saling klaim kemenangan antar kedua kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dugaan kecurangan oleh panitia pemungutan suara hingga kesalahan input data oleh KPU memenuhi lini masa.

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Firman Kurniawan Said mengatakan peristiwa pasca Pemilu ini menimbulkan kecemasan masyarakat.

Pernyataan KPU terkait kelalaian KPU sebagai kesalahan input pada rekapitulasi hasil pemilu tidak cukup untuk menenangkan hati rakyat.

"Sebelum dimulainya pemilihan umum telah muncul kesan akan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Harusnya KPU mampu membuktikan integritasnya melalui pada hari pemilihan hingga penetapan hasil pemilu dilakukan," ujar Firman Kurniawan, Senin (22/4).

Dia menyatakan jika KPU perlu effort lebih guna menenangkan hati masyarakat yang mulai gelisah akan hasil pemilu yang bersih dari kecurangan apapun. Dia juga menyayangkan peran yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Di tengah kegaduhan yang terjadi saat ini, peran Bawaslu sangat diperlukan. Mengingat penindakan pelanggaran pemilu menjadi domain Bawaslu. Saat ini hanya dugaan pelanggaran pra Pemilu yang banyak diungkap oleh Bawaslu. Padahal di dalam UU Pemilu kita mewajibkan Bawaslu untuk mengawal proses pemilu hingga hasil Pemilu ditetapkan. Saat ini Bawaslu ke mana?" tuturnya.

Firman Kurniawan menambahkah bahwa pernyataan yang selama ini diberikan oleh KPU maupun Bawaslu tidak menjawab keresahan publik. Dia menyarankan adanya upaya nyata dari kedua pihak yang mampu menenangkan masyarakat. [dhn]



Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds