Hibah Rp 2,3 Triliun Pemprov Gencar Terapkan Aturan Main

Daerah  SELASA, 23 APRIL 2019 , 19:18:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Hibah Rp 2,3 Triliun Pemprov Gencar Terapkan Aturan Main

Foto/RUS

RMOLBanten. Penyaluran hibah dan bantuan sosial (Bansos) di provinsi Banten dipastikan akan lebih ketat.  Proses yang ketat itu sebagai bentuk pengawasan dan pertanggungjawaba.

Demikian terungkap dari sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 51 Tahun 2017 yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten menggelar di Aula BPKD, KP3B, Kota Serang, Selasa (23/4).

Plt Kepala BPKAD Provinsi Banten Dwi Sahara mengungkapkan, setiap tahunnya Pemprov Banten mengalokasikan belanja hibah dan bansos yang cukup besar. Pengalokasian belanja dengan nominal besar itu merupakan bentuk perhatian pemprov kepada masyarakat Banten.

Berdasarkan dokumen APBD 2019, untuk hibah Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,3 triliun dan untuk bansos senilai Rp 105,9 miliar.

Kemudian penerima bansos individu dan keluarga yang tidak terencana dengan nilai sebesar Rp 15 miliar. Direncanakan penerima berjumlah 242 badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan,” ujarnya.

Dwi menjelaskan, meski sebagai bentuk perhatian akan tetapi setiap rupiah penggunakan bantuan itu harus tetap bisa dipertanggungjawabkan. Atas dasar itu lah BPKAD menyosialisasikan Pergub Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD.

"Setiap nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk Pemprov Banten, harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terkait pemberian hibah dan bansos. Sehingga hampir setiap tahun peraturan-peraturan yang harus dipedomaninya disempurnakan. Pemprov punmenindaklanjutinya dengan mengeluarkan pergub yang kini disosialisasikan,” ungkapnya.

Pergub Nomor 51 Tahun 2017, kata dia, secara umum mengatur mekanisme pemberian hibah dan bansos. Itu baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, mekanisme pencairan, pertanggungjawaban, pelaporan hingga pengawasan.

"Bahkan mengatur juga pengawasan sampai dengan pengaduan masyarakat dan sanksi apabila melanggar aturan ini,” papar Dwi.

Sosialisasi Pergub Nomor 51 Tahun 2017 kepada calon penerima cukup penting. Pemprov ingin meminimalisasi agar apa yang dilakukan nanti terkait hibah dan bansos tidak menyalahi aturan perundang-undangan dan berujung pada masalah hukum.

"Niat baik saja tidak cukup bila tidak dilakukan dengan benar. Mari kita menjaga agar niat baik kita jalankan dengan benar,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Menurutnya, penyelewengan atau prilaku koruptif jelas sangat merusak citra Banten. Untuk itu, pemprov pun telah menjalin kerja sama dengan KPK untuk melakukan pengawasan.

"Apapun akan saya bongkar jika memang terindikasi korupsi," pungkasnya. [dhn]

Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds