Hari Ini, Banmus DPRD Rapat Penyerahan LHP BPK RI Ke Gubernur WH

Parlemen  RABU, 12 JUNI 2019 , 00:11:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Hari Ini, Banmus DPRD Rapat Penyerahan LHP BPK RI Ke Gubernur WH

Foto/Dok

RMOLBanten. Badan musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Banten, hari ini (Rabu, 12/6) berkumpul.

Banmus akan  melaksanakan rapat penyampaian laporan hasil pembahasan DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (LKPD) tahun anggaran 2018 kepada Gubernur Wahidin Halim (WH).

Berdasarkan surat Nomor 162/500/DPRD yang disampaikan ke semua fraksi-fraksi di DPRD, dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah, Banmus akan diselenggarakan pada pukul 09. 30 WIB di ruang gedung serba guna (GSG) setempat.

Selain membahas mengenai penjadwalan terkait LHP BPK RI tahun 2018, dalam surat bernomor 162 juga disebutkan agenda penjadwalan rapat paripurna mengenai Raperda Usul Gubernur tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022.

"Disampaikan dengan hormat, berdasarkan pasal 74 Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2018 tentang Tat Tertib. Bersama ini Pimpinan DPRD mengundang kehadiran sauda untuk mengikuti rapat Banmus DPRD Provinsi Banten," demikian kutipan surat Asep.
 
Diketahui ada 29 orang anggota Banmus termasuk lima unsur piminan dan dari sembilan fraksi di DPRD Banten. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Banten masih menemukan banyaknya temuan dalam LKPD Pemprov Banten tahun anggaran 2018.

Mulai dari dana hibah, pengadaan barang dan jasa (barjas) dan bantuan operasional sekolah.

Meski demikian, BPK memberikan opini atau pendapat atas pengelolaan APBD Banten tersebut wajar tanpa pengecualian (WTP).
 
Kepala Perwakilan BPK RI Banten, Hari Wiwoho dalam sidang paripurna istimewa di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banten, Rabu (22/5) lalu mengungkapkan, pihaknya masih menemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian.
 
"Pengelolaan dan pelaporan pada Belanja Persediaan dan Beban Persediaan tidak memadai, yang ditunjukkan antara lain Pengurus barang OPD tidak tertib dalam pelaporan barang persediaan, Pencatatan mutasi persediaan pada kartu stok tidak mutakhir, serta Belanja Barang dan Beban Persediaan dalam Laporan Keuangan tidak memberikan informasi yang andal," katanya.
 
Selain itu, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan jalan tidak memadai, yang ditunjukkan antara lain perencanaan pemeliharaan jalan yang tidak berdasarkan data yang akurat; pengadaan bahan/material pemeliharaan jalan tdak sesuai dengan rencana atau ruas jalan provinsi berdasarkan Surat keputusan gubermur serta Kegiatan pemeliharaan jalan tidak didukung dokumen yang memadai. [ars]

 


Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds