PPDB Online SMA Sederajat Semrawut, Ini Kata Fitron

Pemprov Banten  RABU, 19 JUNI 2019 , 01:09:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

PPDB Online SMA Sederajat Semrawut, Ini Kata Fitron

Foto/RUS

RMOLBanten. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tahun 2019 SMA, SMK, SKh se Banten dinilai masih semrawut.

Apalagi fakta dilapangan ditemukan pendaftaran yang dilakukan orang tua wali murid dilakukan sampai dini hari demi mendapatkan nomor antrean dan formulir pendaftaran.

Demikian terungkap dalam dengar pendapat atau hearing antara Komisi V DPRD Banten dengan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Selasa (18/6).
 
Ketua Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan menganggap, pemprov masih kurang mempersiapkan diri dalam proses PPDB online tahun 2019. Salah satunya, sosialisasi program PPDB hanya dipahami oleh pemrintah sehingga masyarakat masih belum memahami.

Jadi adanya ketidakpastian informasi. Terus konspesinya di mata masyarakat masih mengejar kualitas. Dan sekolah negeri di Banten juga masih sedikit, sehingga ada kekhawatiran nggak dapat kuota sehingga berebut dan mereka juga stanby lebih awal, yang kemudian menimbulkan antrean,” kata Fitron.

Menurut Fitron, sosialisasi yang belum baik serta sistemnya belum disiapkan secara baik pula maka terjadi tabrakan yang berujung kegaduhan.

"Pekerjaan rumah ke depan bagaiman pemerataan pendidikan ditunjang kualitas dan kuantitas guru. Lalu ditunjang juga oleh sarana dan prasarana. Kalau siswanya dibikin zonasi siapa sih yang nggak mau ditempatkan di sekolah yang berkualitas. Jadi bukan hanya zonasi tapi tujuan ke depan bagaiman infrastruktur dan suprastrukutur pendidikan lebih merata,” katanya.

Pihaknya menilai kelemahan dalam sosialisasi PPDB diakibatkan juga oleh perubahan aturan yang mendadak. Oleh karena itu, pemanggilan Dindikbud oleh Komisi V dilakukan untuk mencari jalan keluar dari proses PPDB tersebut.

"Harus ada dan jelas. Sekolah harus mengeluarkan maklumat, sehingga tidak ada ketakutan tidak kebagian formulir. Bahkan sampai ada yang ngeluh ke dewan karena nggak dapat nomor antrean. Apalagi sekarang kan lagi proses pendaftaran di luar jaringan (luring) atau offline sehingga antre di sekolah, dan kalau sekolah nggak ada maklumat akan terjadi kegamangan,” paparnya.

Hal yang lain yang menjadi fokus Komisi V, lanjut Fitron, yakni terkait daya tampung sekolah dalam menerima peserta didik baru. Yang menjadi pertanyaan apakah sistem zonasi sudah mengikuti daya tampung sekolah?. Belum lagi pertimbangan masyarakat jika sekolah di sekolah negeri gratis, makanya berebut,” ujarnya.

Padahal, menurut dia, konsep zonasi sendiri sangat baik dalam memeratakan pendidikan. Selain itu, sistem tersebut juga mendekatkan sekolah dengan peserta rumah dari didik begitu juga sebaliknya.

"Selama ini kan jarak menjadi persoalan, khususnya transportasi. Sehingga mahal. Dan jangan takut dari luar zonasi. Misalkan saya mau sekolah di SMA 1, tapi di luar zonasi, tapi bisa masuk kuota prestasi jadi jangan khawatir. Itu bisa yang penting ada prestasi,” jelasnya.

Meski demikian, Fitron menilai aturan PPDB 2019 sudah sangat baik dan dampaknya juga luar biasa dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Jangan dilihat sekarang tapi tiga tahun mendatang akan dirasakn. Nggak akan ada lagi sekolah unggulan,” katanya.
Sementara, Plt Sekretaris Dindikbud Banten, Ujang Rafiudin mengatakan, secara umum pelaksanaan PPDB pada hari kedua masih berjalan lancar. Ia juga mengaku, Dindikbud selalu memonitor proses penerimaan siswa baru tersebut.

"Di kita ada yang namnaya helpdesk, itu untuk memonitor bagaimana situasi sekolah,” kata Ujang.

Terkait masih adanya masyarakat yang mempunyai pandangan sekolah favorit, Ujang menilai dengan sistem zonasi tidak akan lagi ada sekolah favorit.

"Jadi pemerataan, supaya nggak ada yang difavoritkan,” akunya. [ars]


Komentar Pembaca
PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

Indonesia Kehilangan Kiai Kharismatik

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 21:57:45

Jokowi Marah PLN Tidak Becus: Perlu Tindakan Lebih Keras
Antri Salaman Dengan Gubernur

Antri Salaman Dengan Gubernur

SENIN, 10 JUNI 2019 , 20:34:00

JK Sambangi SBY

JK Sambangi SBY

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 02:27:00

Razia WNA Di Tangerang

Razia WNA Di Tangerang

KAMIS, 11 JULI 2019 , 21:20:00

The ads will close in 10 Seconds